Nn, Pandeglang -- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UNMA desak Pemerintah Daerah Pandeglang, agar dapat mempertanggungjawabkan hak kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, mereka juga mendesak Bupati Erwan Kurtubi bertanggungjawab atas mundurnya Kabupaten Pandeglang dengan predikat Kabupaten Termiskin di Banten.
Hal ini disebabkan, kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur disetiap daerah, sehingg tercermin kegagalan seorang pemimpin dalam mensejahterakan rakyat. Apalagi dalam kurun dua tahun masa pemerintahan bupati Erwan Kurtubi, tidak satupun perubahan yang signifikan terjadi.
GMNI dalam orasinya juga meminta Erwan Kurtubi untuk mencopot Direktur Utama RSU Berkah Dr. Susi Badrayanti, M.pd, sebagai bentuk reformasi birokrasi kesehatan serta mendesak pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan dan memprioritaskan kesehatan rakyat Pandeglang.
Dirut RSU Berkah Dr. Susi Badrayanti, M.pd, ketika dikonfirmasi terkait orasi mahasiswa yang meminta dirinya agar dicopot menegaskan itu semua terserah kebijakan dari Bupati Pandeglang, karena yang berhak untuk mengangkat dan mencopot dirinya adalah Bupati, ucapnya
Aksi yang digelar siang itu, juga ditandai dengan menaikan bendera setengah tiang, dengan perwujudan berkabung dan kekecewaannya terhadap kinerja perangkat daerah, mereka juga teriakan bahwa DPRD jangan hanya meributkan masalah gaji saja tanpa perduli terhadap rakyat.
Hal ini disebabkan, kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur disetiap daerah, sehingg tercermin kegagalan seorang pemimpin dalam mensejahterakan rakyat. Apalagi dalam kurun dua tahun masa pemerintahan bupati Erwan Kurtubi, tidak satupun perubahan yang signifikan terjadi.
GMNI dalam orasinya juga meminta Erwan Kurtubi untuk mencopot Direktur Utama RSU Berkah Dr. Susi Badrayanti, M.pd, sebagai bentuk reformasi birokrasi kesehatan serta mendesak pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan dan memprioritaskan kesehatan rakyat Pandeglang.
Dirut RSU Berkah Dr. Susi Badrayanti, M.pd, ketika dikonfirmasi terkait orasi mahasiswa yang meminta dirinya agar dicopot menegaskan itu semua terserah kebijakan dari Bupati Pandeglang, karena yang berhak untuk mengangkat dan mencopot dirinya adalah Bupati, ucapnya
Aksi yang digelar siang itu, juga ditandai dengan menaikan bendera setengah tiang, dengan perwujudan berkabung dan kekecewaannya terhadap kinerja perangkat daerah, mereka juga teriakan bahwa DPRD jangan hanya meributkan masalah gaji saja tanpa perduli terhadap rakyat.
Ditempat terpisah sekjen LSM Mahatidana Encup S menganggap bahwa DPRD sekarang tidak seperti dulu, jika dulu tempat menampung aspirasi masyarakat sekarang DPRD Pandeglang diduga malah mengelola dana aspirasi yang nilainya mencapai 5,4 miliar. Iqbal
Post a Comment