Nn, Padang -- Boleh dikatan “gila” jika tarif listrik naik 400 persen dari tarif sebelumnya. Jika hal ini terealisasi, maka penderitaan masyarakat semakin bertambah parah. Namun, tekad pemerintah untuk menukar gulingkan sistem pengelolaan listrik dalam program memprivatisasi perusahaan listrik, besar kemungkinan terjadi demikian, masyarakat tetap diposisi rugi. Benarkah demikian?
Rencana pemerintah untuk privatisasi listrik dikecam dan ditolak mentah-mentah oleh Dewan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero). Sekitar 200 orang dengan berseragam merah dan menyebutkan diri mereka sebagai anggota Serikat Pekerja PT. PLN kembali berujuk rasa di depan Kantor PT. PLN Wilayah Sumatera Barat pada Kamis (5/1). Mereka menolak rencana pemerintah memprivatisasi perusahaan itu karena dikawatirkan akan dikelola pemerintah daerah dan bakal terjadi kerugian yang luar biasa kepada pelanggan, pekerja dan perusahaan yang membutuhkan jasa penerangan PT.PLN.
“jika terjadi privatisasi persuhaan listrik, maka masyarakat akan menderita dengan mahalnya harga tariff listrik. Diprediksi kenaikan harga tarif boleh jadi mencapai empat ratus persen dari harga saat ini,” ungkap Ketua DPC Serikat Pekerja PT. PLN Cabang Padang, H. Adri ketika ditemui interpose di sela-sela unjuk rasa..
H. Adri menyebutkan, apabila PT. PLN dikelola atau diserahkan ke pemerintah daerah dikhawatirkan pelanggan listrik akan terbebani karena biaya semakin mahal. Bahkan bagi masyarakat yang belum menyicipi listrik ingin berlanggaranan pemasangan baru, diperkirakan harus melalui proses panjang, bahkan lebih susah dari sekarang ini.
Selain menuntut agar perusahaan itu tidak diprivatisasi, Serikat Pekerja PT PLN juga menolak pemberlakukan ujian sistem on line dan pemberangusan serikat pekerja serta menolak LKS tripartit yang dibentuk manajemen PT PLN dan Dinas Tenaga Kerja.
Ini merupakan unjuk rasa kedua kalinya, sebelumnya telah dilakukan selama dua hari, yaitu tanggal 10 November 2012 mulai dari Kantor PT. PLN Wilayah kemudian dilanjutkan ke kantor Gubernur Sumbar . Jika belum mendapatkan jawaban dan kepastian dari pihak majemen PT. PLN, dikatakannya, akan mengerahkan masa yang lebih banyak lagi, langkah terakhirnya mogok kerja jika telah mendapat surat dari pengurus DPP Serikat Pekerja PT. PLN.
‘Untuk itu kita harapkan masyarakat mendukung untuk menolak rencana pemerintah memprivatisasi perusahaan ini, jika tidak kita harus siap untuk menerima kenyataan ini,” pintanya.
Akibat dari privatisasi ini, kata Adri melanjutkan, selain kenaikan tarif listrik, masyarakat akan kesulitan dalam proses pemasangan listrik baru. Kemudian terjadi ancaman disintegrasi bangsa, PHK besar-besaran bagi pekerja, karena akan banyak perusahaan yang rugi karena mahalnya tarif listrik khusus bagi pegawai PT. PLN, jaminan pensiun mereka terancam. “Kita lihat apa yang terjadi di Negara Philipina yang telah terjadi Unbudling vertical, unbudling horizontal dan privatisasi, harga listrik melejit mencapai rata-rata Rp 3500/kWh bahkan mencapai Rp 6500/kWh, ini intinya Philipina meruapakan tariff listrik termahal di Asia, tentu kita ingin terjadi demikian,” tuturnya.
Unjuk rasa dimulai sejak pukul 09.00 WIB di mana secara bergantian mereka berorasi agar PT PLN Wilayah Sumatera Barat mendengarkan tuntutan mereka. Namun menjelang makan siang, sekitar pukul 12.30 WIB para demontran ditemui Pelaksana Harian PT. PLN Sumbar, Humas sebagai yang mewakili pihak manajemen untuk mendengarkan pendapat demontran.
Beberapa pertanyaan dari peserta pengunjukrasa tersebut intinya mereka meminta ketegasan dan jawaban pasti beberapa tuntutan mereka. Namun pihak Manajemen PT. PLN Wilayah Sumbar tidak bisa memberikan keputusan.
“Saya sebagai perwakilan dari pihak manajemen, namun keputusan bukan ditangan saya. Kami hanya diutus untuk menampung aspirasi Serikat pekerja,” ungkap PH PT. PLN Sumbar Noersuratmoko saat berdialog langsung dengan para demontran.
Mengenai keberadaan General Manager (GM), Humas PT. PLN, Ridwan menyebutkan bahwa pimpinan sedang berada diluar kantor. Pihaknya hanya ditugaskan untuk mendengarkan aspirasi saja. ‘kita akan sampaikan ke GM, tetapi saat ini dia sedang tidak berada dikantor,” tutupnya.
Setelah berakhirnya dialog dengan pihak manajemen PT. PLN wilayah Sumbar, peserta unjuk rasa mengakhiri demontran dengan makan siang bersama. rusdi
Post a Comment