Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

PESANTREN PUTRI DIGEREBEK

Wednesday, November 04, 2026 | November 04, 2026 WIB Last Updated 2026-11-04T04:46:31Z

Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah


Dini hari seharusnya menjadi waktu yang tenang untuk ibadah dan istirahat santri. Namun tidak demikian dengan Pondok Pesantren (Ponpes) putri Ma'had Hamalatul Quran yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tiba-tiba digerebek aparat kepolisian. 

Menurut pihak pengurus pondok, Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 03.20 WIB, puluhan petugas gabungan Polda Jawa Tengah bersama Polres Sukoharjo mendobrak pintu utama pondok lalu langsung masuk kamar. Ketika itu, kondisi santriwati masih terlelap tidur dan tidak menutup aurat.

Dalihnya penggerebekan untuk pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan perusakan dan pembakaran sebuah warung mi babi di Grogol, Sukoharjo pada 12 September 2026. [Targetnews.id, 29/10/2026]

Tindakan aparat tersebut membuat 12 santriwati (usia 10-16 tahun) dan 4 ustazah kaget dan ketakutan. Mereka belum sempat mengenakan jilbab atau pakaian yang semestinya. Lalu ditarik keluar, dibentak, diintimidasi, dan sempat ditodong dengan senjata laras panjang. Ada pula santri yang diperintahkan tiarap dan diinterogasi terkait identitas gendernya. 

Selanjutnya pukul 03.50 WIB, mereka dibawa ke Polsek Mojolaban untuk diinterogasi, lalu sekitar pukul 10.00 WIB dipindahkan ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya bukti keterlibatan dengan kasus pembakaran warung mi babi. Atas desakan wali santri kemudian semua santri dan ustazah dipulangkan ke pihak keluarga.

Namun, cara yang dipertontonkan menyisakan luka trauma dan psikologis yang mendalam. Lebih menyakitkan, santriwati ditarik keluar dalam kondisi belum berhijab dan ditodong senjata. Hal ini bukan sekadar pelanggaran SOP, tapi pelanggaran kehormatan muslimah. Padahal Islam sangat menjaga aurat dan kemuliaan perempuan.

Pihak pesantren juga menyebut barang-barang senilai sekitar Rp50 juta ikut diamankan, mulai dari busur panah untuk ekstrakurikuler, drone, handphone, hingga sepeda motor, tanpa disertai surat penyitaan yang jelas. Akibatnya kegiatan belajar mengajar terhenti karena lokasi dipasangi garis polisi.

Teror Psikologis

Karena yang disasar bukan sarang kriminal, melainkan lembaga pendidikan Quran. Pesantren adalah benteng akhlak umat. Penanganan dengan pendekatan militeristik kepada santriwati di bawah umur menunjukkan pendekatan yang berlebihan atau overkill. Pengamat sosial Aceng Syamsul Hadie (ASH) pun menegaskan, penegakan hukum jangan berubah menjadi teror psikologis.
Dampaknya serius. Komnas HAM sampai meminta pemulihan psikologis bagi santriwati. 

Akar Masalah: Sekularisme Memisahkan Hukum dari Adab Islam

Pertama, hukum sekuler memisahkan agama dari kehidupan, termasuk ranah hukum. Akibatnya, penegakan hukum berjalan tanpa adab Islam. Aparat fokus mengejar target kasus, tapi lupa bahwa di hadapannya adalah santriwati putri yang wajib dijaga aurat dan kehormatannya.

Kedua, adanya Islamophobia dan stigmatisasi terhadap pesantren. Karena ada simbol Islam, pesantren mudah dicap radikal, intoleran, bahkan sarang teroris. Padahal faktanya Yayasan Al-Mukmin jelas legal terdaftar AHU Kemenkumham. Cara penggerebekan yang brutal pada dini hari terhadap santriwati putri menunjukkan pesantren sudah distigma sebagai pihak yang dicurigai, bukan sebagai lembaga pendidikan yang harus dilindungi.

Ketiga, kontrolnya lemah. Tidak ada asap, jika tidak ada api. Pembakaran mi babi adalah perbuatan melanggar hukum yang harus ditindak tegas. Pun demikian menjual mi babi meresahkan kaum muslim harusnya juga ditindak secara hukum. Mengapa kok terkesan pembiaran? Seharusnya polisi hadir sebagai pelindung rakyat dan bersikap adil, bukan asal mencurigai, menuduh, dan menakut-nakuti rakyat.

Kepolisian (Syurthah) dalam Perspektif Islam

Keberadaan lembaga kepolisian (syurthah) sudah ada sejak Daulah Islam di Madinah. Rasulullah saw. bersabda:
" Sesungguhnya Qais bin Sa'ad di hadapan Nabi saw. kedudukannya seperti kepala polisi di hadapan amir (kepala negara." [HR. Bukhari]

Syurthah adalah pasukan yang dibentuk khalifah berfungsi:
1) Untuk Menjaga Keamanan Dalam Negeri: Melakukan patroli, menjaga ketertiban umum, serta memelihara stabilitas internal, agar masyarakat merasa aman atas jiwa, harta, dan kehormatan mereka.

2) Eksekutor Hukum Peradilan: Melaksanakan dan mengeksekusi keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh hakim sesuai hukum syariat yang diputuskan. 

3) Menjalankan Fungsi Amar Makruf Nahi Mungkar: Membantu aparatur negara lainnya seperti Qadi Muhtasib (pengawas moral publik/pasar) dalam mencegah kemungkaran dan pelanggaran hukum di area publik. [Nizham al-Hukm fi al-Islam/Sistem Pemerintahan Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani]

Islam memiliki mekanisme yang sangat jelas menjaga kehormatan rakyatnya.

1. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. (HR. Tirmidzi). Maka negara wajib menjaga aurat dan kemuliaan muslimah, bahkan dalam proses penegakan hukum sekalipun. Tidak boleh ada penggeledahan asrama putri di dini hari oleh aparat laki-laki bersenjata lengkap tanpa pendamping mahram dan tanpa adab.

2. Islam mewajibkan adanya adab dalam razia. Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah menegur keras aparat yang memasuki rumah warga tanpa izin dan di waktu yang tidak pantas. Prinsipnya: penegakan hukum tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada yang ingin dicegah.

3. Mekanisme Mahkamah Mazhalim. Dalam sistem Khilafah, jika ada aparat negara yang zalim, rakyat bisa langsung mengadu ke Mahkamah Mazhalim tanpa menunggu proses Propam yang berlarut. Khalifah bisa langsung mencopot pejabat yang terbukti zalim pada hari itu juga. Tidak ada istilah impunitas dan menunggu viral.

Rasulullah saw. bersabda: Jabatan adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang mengambilnya dengan hak (HR. Muslim).

Alhasil, polisi dalam sistem Islam didoktrin dengan ketakwaan, sehingga mereka berfungsi melindungi rakyat dengan ikhlas, mengabdi pada syariat, dan untuk kemaslahatan rakyat. Bukan menjadi alat politik untuk kepentingan rezim penguasa, partai, kelompok, atau individu tertentu.

Oleh karena itu, kasus PP Putri di Jawa Tengah ini bukan sekadar salah prosedur lokal. Ini cerminan wajah negara sekuler yang represif. Ketika pesantren yang seharusnya dilindungi justru digerebek, maka yang rusak bukan hanya pintu pesantren, tapi kepercayaan umat kepada negara.

Sudah saatnya umat kembali kepada sistem Islam kaffah di bawah naungan Khilafah ala minhajin nubuwwah. Hanya Khilafah yang bisa menjaga dan melindungi martabat kehormatan warga negara.

Wallahualam bissawab.
×
Berita Terbaru Update