Oleh. Livia Apriliani
Kesulitan ekonomi masih menjadi persoalan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kondisi pendapatan yang terbatas membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk kondisi tersebut terlihat dari adanya warga yang mengajukan penurunan desil dalam data sosial ekonomi karena kondisi ekonomi mereka dianggap sudah tidak sesuai dengan data yang tercatat. Dikutip dari kompas.com, 9/9/2026, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan setelah anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, sempat tercatat dalam Desil 4. Eva mengaku heran mengetahui namanya masuk dalam kelompok tersebut. Sebab, Desil 4 merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dinilai rentan terhadap kemiskinan.
"Saya sendiri merasa heran ketika mengetahui bahwa nama saya tercatat dalam desil 4. Karena itu, saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa," ujar Eva dalam siaran pers, Selasa (8/9/2026). Data tersebut kemudian diperbarui. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, posisi Eva kini telah berubah menjadi Desil 10.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin rendah desilnya, secara umum menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah. Data desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Karena itu, ketepatan data menjadi hal penting agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketika kondisi ekonomi sebuah keluarga mengalami perubahan, data kesejahteraannya juga perlu diperbarui. Perubahan tersebut dapat terjadi karena kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, atau meningkatnya kebutuhan hidup. Adanya warga yang mengajukan perubahan desil menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat dan membutuhkan perhatian agar kondisi mereka dapat diperhitungkan secara tepat dalam pendataan sosial.
Jika dilihat dari perspektif yang mengkritisi kapitalisme, persoalan seperti ini tidak cukup dipahami hanya sebagai masalah pendataan bantuan sosial. Ada persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana kekayaan dan sumber daya ekonomi didistribusikan di tengah masyarakat. Dalam sistem yang sangat berorientasi pada keuntungan, kesenjangan ekonomi dapat menjadi persoalan ketika sebagian masyarakat memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya dibandingkan masyarakat lainnya.
Masyarakat dengan pendapatan rendah akan lebih mudah terdampak ketika harga kebutuhan pokok meningkat. Ketika pendapatan tidak mengalami peningkatan yang sebanding, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup juga semakin terbatas. Akibatnya, sebagian masyarakat menjadi bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Bantuan sosial memang dapat meringankan beban masyarakat dalam jangka pendek, tetapi tidak selalu menyelesaikan akar persoalan ekonomi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak cukup hanya menjadi pihak yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan. Negara juga perlu memiliki kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Jika masyarakat terus mengalami kesulitan ekonomi, maka persoalannya tidak hanya terletak pada siapa yang mendapatkan bantuan, tetapi juga pada bagaimana sistem ekonomi mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab negara. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mendapatkan perlindungan.
Islam memiliki mekanisme ekonomi yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya melalui zakat yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selain zakat, terdapat pula infak dan sedekah yang dapat menjadi bentuk kepedulian sosial untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.Dalam konsep baitul mal, negara memiliki sumber pemasukan yang dapat digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Pengelolaannya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Islam juga mengatur pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
negara juga perlu menyediakan kesempatan kerja yang layak agar masyarakat memiliki sumber pendapatan dan tidak terus bergantung pada bantuan. Dengan pekerjaan dan penghasilan yang memadai, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih mandiri.Dalam konsep khilafah, negara berperan dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tetap diberikan, tetapi disertai kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan.
dengan sistem Islam, persoalan kemiskinan dan kesulitan ekonomi tidak hanya ditangani melalui perubahan data desil atau bantuan sosial. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur ekonomi, mengelola sumber daya, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak.
Wallahu 'alam bishowwab
.jpg)
.jpg)
