Oleh. Fulanah
Nusantaranews.net, kejadian luar biasa terjadi lagi, dimana banyak sekolah dan pesantren penerima MBG mengalami keracunan masal. Ironi sekali, MBG yang tujuan awalnya untuk menyehatkan generasi bangsa dalam memenuhi gizinya malah membuat mereka menjadi sakit.
Kasus keracunan MBG terjadi secara beruntun di beberapa daerah, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja, dll dengan total korban dalam 3 hari sejak 1 hingga 3 September 2026 mencapai sekitar 2.000 orang.
Meski jumlah korban telah menembus lebih dari 600 orang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga kini belum menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan kasus keracunan massal santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggul Angin, Sidoarjo merupakan kelalaian yang disengaja. Beliau menyebut ancamannya bukan hanya dicopot dari jabatannya, melainkan juga berpotensi diseret ke ranah hukum.
Sudaryono menyampaikan kronologi kasus keracunan tersebut bermula saat ahli gizi dan SPPG terkait tidak melabeli semua omprengnya. Sudaryono menyampaikan di label itu memuat sejumlah informasi, salah satunya adalah jam makanan matang. "Yang menjadi kenyataannya ya di lapangan, itu ompreng yang harusnya dimakan sebelum jam 10.00 dikirim ke sekolah di atas jam 11.00. Kalau tidak salah 11.30 apa 11.40. Baru dimakan di atas jam 12.00 oleh para siswa itu sehingga keracunan massal terjadi," ujar dia.
Total korban keracunan sejak MBG diluncurkan mencapai 50.000 orang. Pemerintah meminta maaf dan siap melakukan langkah-langkah taktis untuk menyelesaikan problem, termasuk siap memberikan sanksi administratif kpd pihak yang bertanggungjawab.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sebagian besar kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Kepala BGN, Sudaryono mengatakan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran SOP, seperti tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi.
Keracunan massal MBG tidak bisa ditimpakan pada kelalaian SOP saja. Namun ini cerminan kegagalan sistemis yang berpangkal pada mindset bisnis yg dipakai pemerintah demokrasi kapitalisme dalam mengurusi MBG ini.
Problem sistemik yang mendasar terkait regulasi penetapan SPPG dengan ketentuan harus melayani minimal 2500 porsi setiap hari akan sulit memastikan aspek higienitas selalu terpenuhi, sekalipun SPPG sdh mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi bagi SPPG yang kemampuan dan kelayakannya dibawah itu.
Problem perizinan pendirian SPPG yang hanya bertumpu pada aspek administratif tanpa pemastian kelayakan tempat, peralatan dan rekrutmen karyawan SPPG, akibatnya banyak SPPG yang jauh dari kelayakan tetap beroperasi. Ditambah lagi banyak kasus jual beli titik, bagi2 untung antara yayasan, investor dan mitra SPPG yang berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG.
Problem pengawasan negara terhadap program MBG yang masih lemah sehigga meniscayakan berbagai kelalaian terjadi.
Dalam pandangan Islam, negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyat sehingga harus bersih dari tujuan-tujuan bisnis . Pandangan ini harus ada pada semua level pemerintahan dari pusat sampai kpd unit pelaksana teknis. Dari mindset ini akan lahir tanggung jawab penuh dalam pengurusan kebthan rakyat.
Mekanisme penyediaan makanan akan dikelola semudah dan seefisien mungkin. Disertai pula aspek pengawasan yang juga harus berjalan optimal, diantaranya Khilafah memfungsikan qadhi hisbah.
Kasus keracunan MBG semakin meningkat dan belum juga tertangani. Program ini menggunakan anggaran yang begitu fantastis, namun tidak menyentuh akar masalah. Stanting, kelaparan, kemiskinan diakibatkan penerapan sistem kapitalisme yang menguntungkan segelintir orang dan pemilik modal saja, sehingga rakyat tidak benar-benar mendapatkan hak kesejahteraan yang harusnya diperoleh dari kayanya negeri ini.
Sistem ekonomi Islam ialah solusi untuk menyejahterakan rakyat hingga pratiknya di lapangan, bagaimana teknis pelaksanaannya akan menuntaskan bukan hanya stunting, kelaparan dan kemiskinan. Tapi pendidikan dan aspek lainnya juga akan terselesaikan selagi tidak tercampur dengan sistem rusak lainnya.
.jpg)
.jpg)
