Oleh: Umi Rokayah
Penulis Muslimah
Wisuda seharusnya menjadi pintu awal menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun belajar, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan menyelesaikan skripsi, seorang sarjana tentu berharap ilmu yang diperolehnya dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang layak.
Namun, harapan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang setelah mengenakan toga justru harus berhadapan dengan panjangnya antrean pencari kerja. Ijazah yang semestinya menjadi modal untuk memasuki dunia profesional ternyata belum mampu menjamin tersedianya pekerjaan.
Pendidikan Tinggi dan Persoalan Dunia Kerja
Persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi tidak semata-mata dapat dijelaskan dengan alasan kurangnya keterampilan individu. Memang, kompetensi, pengalaman, kemampuan komunikasi, dan penguasaan teknologi merupakan faktor penting. Akan tetapi, ketika jumlah pencari kerja terus bertambah sementara kesempatan kerja terbatas, persoalannya sudah menyentuh wilayah yang lebih luas.
Ada masalah pada hubungan antara dunia pendidikan, kebijakan ekonomi, dan arah pembangunan nasional.
Perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan dalam jumlah besar setiap tahun. Namun, apabila pertumbuhan sektor produktif tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah tenaga kerja, maka akan terjadi ketimpangan. Akibatnya, sarjana harus bersaing mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja.
Tidak sedikit pula lulusan yang akhirnya bekerja di bidang yang jauh dari kompetensi pendidikannya. Sebagian memilih pekerjaan apa saja yang tersedia demi memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian lainnya mencoba membuka usaha sendiri, meskipun tidak semua memiliki modal dan dukungan yang memadai.
Di sinilah terlihat bahwa persoalan pengangguran terdidik bukan sekadar persoalan individu yang "kurang kompeten", tetapi juga persoalan bagaimana negara membangun perekonomian yang mampu menciptakan pekerjaan secara luas.
Ketika Pendidikan Berjalan Sendiri
Pendidikan tidak seharusnya berjalan dalam ruang yang terpisah dari realitas kehidupan masyarakat.
Jika negara mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, tetapi pada saat yang sama tidak menyiapkan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap lulusan tersebut, maka akan muncul persoalan baru.
Kampus akhirnya dituntut menghasilkan lulusan yang "siap kerja", sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja terdidik. Mahasiswa pun diarahkan untuk memiliki berbagai keterampilan agar mampu bersaing. Tetapi persaingan yang semakin ketat tidak otomatis menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Sebab, satu lowongan pekerjaan tetaplah satu lowongan, meskipun jumlah pelamarnya mencapai ratusan bahkan ribuan orang.
Karena itu, solusi tidak cukup hanya dengan menyuruh mahasiswa meningkatkan skill, mengikuti berbagai pelatihan, atau memperbanyak sertifikat. Semua itu memang penting, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya jawaban atas persoalan pengangguran.
Negara harus memikirkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif, luas, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi ekonomi bangsa.
Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Menjamin Kesejahteraan
Salah satu persoalan mendasar dalam sistem ekonomi saat ini adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang sering kali lebih banyak dilihat melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Padahal, masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih konkret: pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal yang memadai.
Pertumbuhan ekonomi menjadi kurang bermakna apabila tidak dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Ketika perusahaan melakukan efisiensi, sebagian pekerja dapat kehilangan pekerjaan. Ketika industri melemah, pencari kerja semakin sulit memperoleh kesempatan. Sementara itu, lulusan baru terus memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Jika penyediaan pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada kepentingan investasi dan keuntungan, maka sektor yang dibangun akan cenderung mengikuti pertimbangan profit. Sektor yang dianggap kurang menguntungkan dapat diabaikan meskipun sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat.
Di sinilah negara seharusnya hadir bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan rakyat memiliki akses terhadap kehidupan yang layak.
Islam Memandang Pekerjaan sebagai Bagian dari Tanggung Jawab Negara
Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan negara, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Negara dalam Islam bukan sekadar penjaga stabilitas atau regulator kegiatan ekonomi. Penguasa memiliki amanah untuk mengurus kepentingan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda:
«“Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)»
Prinsip ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat bukan sekadar urusan pribadi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Dalam persoalan pekerjaan, negara perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghidupan yang layak. Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik atau masuknya investasi, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pendidikan pun semestinya tidak hanya mengejar gelar. Negara perlu memastikan pendidikan menghasilkan manusia yang memiliki ilmu, keterampilan, kepribadian, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan dunia kerja tidak dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.
Mengelola Kekayaan Alam untuk Kepentingan Rakyat
Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Energi, pertambangan, kehutanan, kelautan, dan berbagai sumber daya lainnya merupakan potensi yang dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola secara tepat dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat konsep kepemilikan umum terhadap sumber daya tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengelolaannya tidak boleh diserahkan begitu saja kepada segelintir individu atau korporasi untuk mengejar keuntungan pribadi.
Negara memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya tersebut agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Pengelolaan yang kuat juga dapat mendorong berkembangnya industri nasional. Bukan hanya menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri.
Jika industri hulu dan hilir berkembang secara terintegrasi, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga meningkat. Lulusan perguruan tinggi dapat mengambil peran sebagai tenaga profesional, peneliti, insinyur, pendidik, manajer, dan berbagai profesi lainnya.
Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak berhenti pada pencetakan ijazah, tetapi terhubung dengan pembangunan ekonomi yang nyata.
Jangan Menyalahkan Sarjana, Benahi Sistemnya
Pengangguran terdidik seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama.
Jangan sampai setiap kali lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesalahan langsung diarahkan kepada individu: dianggap tidak memiliki skill, kurang kreatif, tidak mampu beradaptasi, atau terlalu memilih pekerjaan.
Pertanyaan yang lebih mendasar justru harus diarahkan kepada sistem: apakah negara telah menyediakan cukup banyak kesempatan kerja bagi rakyatnya?
Masyarakat memang perlu meningkatkan kompetensi. Perguruan tinggi juga harus terus berbenah agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Namun, semua itu harus berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi yang mampu membuka ruang kerja secara luas.
Sebab, tidak adil jika masyarakat terus didorong untuk meningkatkan kualitas diri, sementara struktur ekonomi yang ada tidak menyediakan cukup ruang bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut.
Membangun Masa Depan yang Tidak Berhenti pada Gelar
Gelar sarjana seharusnya bukan sekadar simbol keberhasilan akademik. Ia mestinya menjadi salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih produktif dan bermanfaat.
Karena itu, persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi harus diselesaikan dari akar masalahnya. Pendidikan harus diperkuat, tetapi pada saat yang sama ekonomi juga harus dibangun agar mampu menciptakan lapangan kerja yang luas.
Islam menawarkan paradigma bahwa negara memiliki amanah besar dalam mengurus rakyat. Kekayaan negara harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, kebutuhan dasar rakyat dijamin, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia berkualitas, dan kegiatan ekonomi tidak dibiarkan semata-mata tunduk pada kepentingan keuntungan.
Dengan paradigma seperti itu, wisuda tidak lagi menjadi awal dari kecemasan tentang "setelah ini mau kerja di mana?", tetapi benar-benar menjadi gerbang menuju kehidupan yang produktif dan sejahtera.
Sebab, negara yang berhasil bukan hanya negara yang mampu mencetak banyak sarjana, melainkan negara yang mampu memastikan ilmu, tenaga, dan potensi rakyatnya memiliki ruang untuk berkembang dan memberikan manfaat.
Wallahu a'lam bish-shawab.
