Oleh : Purnama sari
Sejumlah warga di Kabupaten Bandung meminta penjelasan kepada Dinas Sosial (Dinsos) terkait pengajuan penurunan desil, yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Mereka mengalami penurunan kondisi ekonomi dan merasa perlu untuk mengubah status desil mereka agar sesuai dengan keadaan keuangan saat ini. Salah satu warga, Mulyani dari Kecamatan Kutawaringin, menjelaskan bahwa ia datang ke Dinsos untuk berkonsultasi mengenai prosedur penurunan desil yang harus dilakukan sebelum bisa mendapatkan bantuan sosial. Mulyani menyebutkan bahwa untuk mengajukan penurunan desil, ia harus mengubah data pekerjaan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wiraswasta menjadi buruh harian lepas.
Setelah melakukan perubahan tersebut, ia berharap desilnya yang awalnya berada di kategori 6-10 yang tergolong mampu, dapat diturunkan menjadi 1-4 yang tergolong kurang mampu. Namun, setelah berkonsultasi dengan Dinsos, ia mengetahui bahwa Dinsos tidak memiliki wewenang untuk menurunkan desil, melainkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Hery Herawan, mengonfirmasi bahwa banyak warga yang datang untuk menanyakan tentang perubahan desil. Dia menjelaskan bahwa seharusnya warga dapat menghubungi petugas Puskesos di desa untuk mendapatkan informasi dan bantuan terkait pengajuan perubahan desil.
Proses penurunan desil memerlukan pendataan menyeluruh yang dilakukan oleh petugas PKH dan Puskesos, termasuk pemeriksaan kondisi ekonomi keluarga dan aset yang dimiliki. Hery juga menekankan pentingnya proses pendataan yang lengkap, yang mencakup penghasilan bulanan, kondisi rumah, dan utang-piutang yang mungkin dimiliki pemohon. Data yang dikumpulkan akan terhubung dengan informasi dari lembaga lain, termasuk perbankan dan OJK, sehingga prosesnya bisa memakan waktu. Meskipun pemohon telah mengubah status pekerjaan di KK dan KTP, penurunan desil dan penerimaan bantuan sosial tetap bergantung pada hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas Puskesos.
Warga yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi terkini dapat mengajukan perubahan data ke Puskesos di kantor desa atau melalui layanan online. Petugas akan melaporkan permohonan tersebut dan melakukan survei ke lapangan untuk memverifikasi informasi yang diberikan. Hery menyarankan agar warga lebih baik mengajukan pembaharuan data terlebih dahulu, karena hasil pendataan yang akurat dapat berpotensi menurunkan desil sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini.
Di tengah impitan ekonomi yang menjerat masyarakat disebabkan kebijakan yang zalim, pejabat tidak menunjukkan rasa empati. Miris, kondisi dalam negeri semakin tak memihak rakyat kecil. Berbagai kebijakan selalu berujung kesengsaraan bagi rakyat. Sistem ekonomi kapitalis jauh dari kata mensejahterakan rakyat.
Ini menunjukkan bahwa kekuasaan hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri dan hidup bermewah-mewahan. Ini merupakan implikasi diterapkannya sistem sekularisme kapitalisme.
Sistem sekularisme adalah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga, para pejabat tidak memiliki rasa bersalah atau takut akan dosa meskipun telah menggunakan uang rakyat untuk kehidupan mewahnya. Mereka haus akan segala kemudahan fasilitas dan sarana selama menjabat sebagai wakil rakyat. Di saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mereka justru makin serakah.
Sistem kapitalisme meniscayakan susahnya mendapatkan wakil rakyat yang tulus bekerja untuk rakyat. Mereka hanya berbaik hati saat adanya pemilu. Setelah terpilih, mereka bagaikan kacang yang lupa pada kulitnya.
Sistem kapitalisme juga melahirkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ini dikarenakan ideologi kapitalisme memiliki konsep kebebasan kepemilikan. Konsep kebebasan kepemilikan ini menjadikan pemilik modal bisa mengakses sumber daya alam secara bebas sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi Islam, negara mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat di atas segala-galanya. Negara juga memudahkan rakyat untuk mengakses berbagai kebutuhan.
Saat ini, rakyat butuh pemikiran yang cemerlang tentang Islam. Maka, rakyat wajib mempelajari Islam secara kaffah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mudah tergerus oleh arus moderasi dan ide-ide sekuler yang kini telah menjalar dalam benak umat.
Maka dari itu, Islam wajib diterapkan dan dijadikan sandaran serta solusi. Negara yang menerapkan Islam berbeda dengan negara yang menganut sistem kapitalisme-sekularisme. Dalam sistem Islam, rakyat adalah pihak yang harus dilayani, sedangkan wakil rakyat adalah pihak yang mendengarkan keluhan dan melindungi hak-hak rakyat. Pemimpin dalam Islam haruslah memiliki kepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah). Sifat kepribadian Islam mengharuskan seorang pemimpin memiliki pola pikir (aqliyah) dan perilaku (nafsiyah) Islam. Dengan ketakwaan kepada Allah, seorang Khalifah akan terhindar dari sifat tiran. Karena, mereka mengetahui bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan, bukan alat mencari kekayaan.
Semua itu tidak akan terwujud jika negara masih menggunakan sistem sekularisme-kapitalisme. Perubahan dari sistem rusak ini menjadi sistem Islam wajib dilakukan. Negara yang menerapkan sistem Islam memiliki sejarah peradaban yang cemerlang. Hal ini akan terwujud dalam kepemimpinan Daulah Khilafah. Wallahualam bissawab.
