Oleh Ummu Qimochagi
Aktivis Muslimah
Melemahnya nilai tukar rupiah bukan sekadar angka di layar bursa atau bahan diskusi ekonom. Dampaknya terasa langsung di dapur rakyat. Harga kebutuhan pokok naik perlahan, biaya produksi meningkat, ongkos transportasi bertambah mahal, sementara penghasilan masyarakat banyak yang jalan di tempat. Di tengah kondisi seperti ini, rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling berat menanggung beban.
Beberapa waktu terakhir rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar AS. Pelemahan ini dipicu banyak faktor, salah satunya ketegangan geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi internasional.(tempo.co, 15/05/2026)
Akibatnya, harga bahan baku impor dan energi ikut melonjak. Nelayan di Pantura bahkan sampai melakukan aksi karena harga BBM yang mereka gunakan naik berkali-kali lipat, sementara hasil tangkapan menurun. (lingkar.news.co, 18/05/2026)
Kondisi ini membuat banyak masyarakat makin sulit bertahan hidup. Di sisi lain, data pinjaman online juga menunjukkan kenaikan yang signifikan hingga menyentuh puluhan triliun rupiah. Ini menandakan makin banyak rakyat yang terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persoalannya bukan hanya pada rupiah yang melemah, tetapi bagaimana negara menyikapi keadaan tersebut. Ketika masyarakat mulai kesulitan membeli kebutuhan pokok, kehilangan daya beli, dan terjerat utang, respons yang muncul justru sering kali terkesan meremehkan keadaan. Seolah selama masyarakat masih bisa makan, maka masalah dianggap belum serius. Padahal kenyataannya, banyak keluarga mulai mengurangi kualitas makanan, menunda biaya pendidikan, bahkan menjual barang berharga untuk bertahan hidup.
Inilah dampak dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan negara hanya sebagai regulator, bukan pengurus rakyat secara penuh. Dalam sistem ini, stabilitas ekonomi sangat bergantung pada pasar global dan kekuatan mata uang asing. Ketika dolar menguat, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan mudah terguncang. Akibatnya, rakyat terus berada dalam posisi rentan.
Lebih parah lagi, solusi yang ditempuh sering kali justru memperdalam masalah. Negara menambah utang untuk menutup defisit, sementara bunga utang terus membengkak. Subsidi dikurangi dengan alasan efisiensi anggaran. Pajak diperluas ke berbagai sektor. Semua kebijakan itu pada akhirnya kembali dibebankan kepada masyarakat. Rakyat dipaksa bertahan sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Tidak heran jika fenomena pinjaman online semakin marak. Banyak masyarakat tidak benar-benar ingin berutang, tetapi keadaan memaksa mereka mencari jalan cepat untuk bertahan hidup. Sayangnya, pinjol justru menjadi lingkaran setan baru. Utang menumpuk, bunga mencekik, dan tekanan mental meningkat. Dari sini terlihat jelas bahwa problem ekonomi bukan sekadar soal individu malas bekerja atau tidak pandai mengatur keuangan, melainkan ada kerusakan sistemik yang membuat kehidupan rakyat terus berada dalam tekanan.
Fakta lain juga menunjukkan daya beli masyarakat makin melemah. Data dari Badan Pusat Statistik pada awal 2026 menunjukkan adanya penurunan konsumsi rumah tangga kelas menengah di sejumlah sektor kebutuhan nonprimer. Selain itu, banyak pelaku UMKM mengeluhkan kenaikan harga bahan baku impor yang membuat keuntungan mereka semakin tipis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis tidak hanya dirasakan rakyat miskin, tetapi juga mulai menghantam kelas menengah.
Islam memandang persoalan ekonomi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara wajib hadir sebagai pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin bukan sekadar pembuat kebijakan, tetapi pelindung masyarakat dari kesulitan hidup. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi tekanan ekonomi sendirian.
Dalam sistem ekonomi Islam, stabilitas mata uang dijaga dengan sistem berbasis emas dan perak yang nilainya lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan spekulasi global. Sistem ini berbeda dengan uang kertas saat ini yang nilainya sangat bergantung pada kepercayaan pasar dan kekuatan politik internasional. Ketika dolar bergejolak, negara-negara lain ikut terdampak karena bergantung pada sistem moneter global yang rapuh.
Selain itu, Islam mengharamkan riba yang menjadi sumber utama kerusakan ekonomi modern. Allah swt. berfirman:
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (TQS. Al-Baqarah: 276)
Riba bukan hanya persoalan dosa individu, tetapi juga sumber ketimpangan ekonomi. Sistem berbasis utang berbunga membuat kekayaan terus berputar di kalangan pemilik modal, sementara rakyat kecil semakin terbebani cicilan dan bunga.
Islam juga memiliki mekanisme distribusi kekayaan agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu. Negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, menyediakan lapangan pekerjaan, menjaga kestabilan harga, dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum, bukan diserahkan kepada korporasi.
Karena itu, problem melemahnya rupiah sejatinya bukan sekadar masalah teknis ekonomi. Ini adalah bukti rapuhnya sistem yang digunakan saat ini. Selama ekonomi bergantung pada utang, dolar, dan mekanisme pasar bebas, maka rakyat akan terus menjadi korban setiap kali terjadi guncangan global.
Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa solusi tambal sulam tidak akan pernah cukup. Yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan sementara atau subsidi sesaat, tetapi perubahan mendasar pada sistem ekonomi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Islam menawarkan konsep pengelolaan ekonomi yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan keuntungan segelintir pihak.
Ketika negara menjalankan perannya sebagai ra’in dan junnah, rakyat tidak akan dibiarkan menghadapi kesulitan hidup sendirian. Sebab dalam Islam, kesejahteraan rakyat bukan beban, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment