Gara Gara Ulah Oligarki, Petaka bagi Generasi


Oleh : Mentari

Aktivis muslimah ngaji


Hidup dalam kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sungguh menyedihkan, bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Inilah yang masih terjadi di tengah masyarakat di berbagai wilayah di negeri ini.


Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama periode Januari—Agustus 2023, indikasi luas karhutla di Indonesia sudah mencapai 267.935,59 hektare. Angka tersebut telah melebihi kasus karhutla yang terjadi pada tahun sebelumnya.


Karhutla menyebabkan berbagai masalah yang serius di tengah masyarakat. Di Singkawang, karhutla berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Puncaknya terjadi pada Juli 2023, yaitu 3.107 kasus. (Media Center Singkawang, 14-9-2023).


Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menunjukkan hal yang sama, yakni terjadi peningkatan penderita ISPA akibat karhutla. Sebanyak 919 ribu orang mengalami ISPA di enam provinsi, yaitu Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Riau dan Kalteng sudah menetapkan keadaan darurat akibat asap. (VOA Indonesia, 23-9-2023).


Mengapa pemerintah seolah melakukan pembiaran atas problem ini? Pengumuman penangkapan ratusan orang tersangka karhutla memang telah menjadi “ritual tahunan”, tetapi karhutla tetap terus terjadi tanpa solusi tuntas dari negara.


Ulah Oligarki


Sejumlah penelitian membuktikan bahwa udara beracun karhutla menyebabkan sulit bernapas, mata terasa perih, tenggorokan kering, pusing, hilang kesadaran, hingga kematian. Kehidupan normal dan perekonomian masyarakat pun turut terganggu, bahkan aktivitas di dalam rumah bisa kesulitan akibat racun asap. Tidakkah hal ini menjadi perhatian serius pemerintah? Mirisnya, pemerintah saat ini malah memfasilitasi kapitalisasi lahan dan hutan gambut. 


Setidaknya ada dua tindakan berbahaya yang dilakukan penguasa neoliberal yang ditunggangi oligarki ini. Pertama, memberikan hak konsesi kepada sejumlah korporasi sawit. Pemerintah mendukung korporasi milik lahan sawit berskala besar, di antaranya Wilmar Group, Darmex, Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Mengutip CNN Indonesia, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yaitu Rp4,16 triliun, sedangkan setoran yang diberikan Wilmar ke negara hanya senilai Rp1,32 triliun.


Kedua, diadopsinya agenda hegemoni climate change yang berkelindan satu sama lain, juga menjadi biang penyebab petaka karhutla. Dari dua kebijakan ini, tampak bahwa penguasa bertindak sebagai pelayan korporasi dan lebih memenangkan kepentingan oligarki, sedangkan rakyat terpaksa menelan pil pahit akibatnya.


Kepala Departemen Advokasi Walhi Zenzi Suhadi pada 2019 lalu pernah menyatakan bahwa ekosistem gambut di Riau dan Kalteng rusak sejak pemerintah memberikan konsesi lahan kepada para pengusaha. Akhirnya, pengusaha sering mengeringkan kanal di lahan gambut, padahal kanal yang berisi air tersebut sedianya dibutuhkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah agar tidak mudah terbakar. Tersebab kanal mengering, karhutla pun menjadi mudah terjadi dan terus meluas. (Kompas, 16-9-2019).


Petaka bagi Generasi


Karhutla jelas ikut merusak kehidupan sosial, termasuk kualitas kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Hal ini makin menambah beban keluarga, khususnya para ibu di tengah impitan ekonomi dan mahalnya biaya kesehatan. Ironisnya, pemerintah hanya menyolusi dengan meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan menyusul banyaknya kasus ISPA, sedangkan akar masalah karhutla sendiri tidak tuntas diselesaikan. 


Pengamat ekonomi Fuad Bawazier bahkan pernah mengungkapkan bahwa hukum lumpuh dan takut menghadapi pihak yang memiliki kekuatan finansial. Menurutnya, sesungguhnya kebakaran itu ulah pemilik lahan yang diduga dari kalangan atau yang bekerja sama dengan pengusaha. Ini sudah jadi rahasia umum di tengah masyarakat.


Menyedihkannya lagi, masyarakat yang menderita, tetapi mereka pula yang harus menanggung ongkos pemadaman karhutla. Buktinya, ongkosnya diambil dari dana APBN. Hal ini tentu sangat tidak adil. Kalaupun ada denda, kebanyakan baru bayar sebagian saja. Seperti pada 2019, sebanyak sebelas perusahaan diputus bersalah di pengadilan dan dijatuhi total denda Rp18,9 triliun, tetapi yang dibayar baru Rp400 miliar. (Media Indonesia, 18-9-2019). Lalu sisanya bagaimana? 


Sungguh, karhutla merupakan petaka bagi generasi mendatang. Selain ancaman kematian dini dan berdampak buruk terhadap janin dalam kandungan, terpapar kabut asap dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan pneumonia pada anak. Membiarkan karhutla terus berlangsung bisa menyebabkan kematian dini. Kalau sudah begini, kita bisa kehilangan banyak calon generasi.


Upaya Islam dalam Mewujudkan Nol Karhutla


Karhutla merupakan ancaman pencapaian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi yang dikukuhkan melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030. Akan tetapi, target nol karhutla yang ditetapkan pemerintah pada 2030 tampaknya mustahil bisa terwujud.


Jika pemerintah memang bertekad mewujudkan nol karhutla, satu-satunya solusi yang harus diambil ialah dengan menerapkan aturan Islam melalui tegaknya sistem Khilafah. Khilafah memiliki sejumlah prinsip yang bisa diterapkan terkait hutan dan lahan, di samping mampu mengatasi masalah sosial akibat bencana lainnya.


Di antara prinsip-prinsip tersebut ialah pertama, hutan gambut merupakan harta milik umum. Dilarang untuk diperjualbelikan nya, apalagi ia termasuk paru-paru dunia yang dibutuhkan oleh puluhan juta jiwa manusia. 


Kedua, negara bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi hutan dan lahan gambut. Negara haram menjadi regulator bagi kepentingan korporasi, seperti perkebunan sawit.


Ketiga, karhutla merupakan bencana bagi jutaan orang, termasuk anak-anak. Sengaja dan lalai dalam menyebabkannya adalah haram dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


Hak konsesi juga tidak dikenal di dalam Islam. Hak pemanfaatan secara istimewa (himmah) hanya ada pada negara dengan tujuan kemaslahatan Islam dan seluruh umat manusia.


Khalifah pun akan bertindak tegas dalam aspek pengaturan tata guna lahan dan pemanfaatan lahan, entah untuk tempat bermukim atau sebagai lahan pertanian. Jika terjadi masalah semisal kabut asap, khalifah akan segera mengambil porsi paling besar dalam menyolusinya karena kewajiban melindungi rakyat ada padanya.


Karhutla merupakan salah satu bentuk kezaliman sistem politik oligarki yang lebih memihak pemilik modal dibandingkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Juga merampas ruang hidup ideal yang dibutuhkan masyarakat termasuk perempuan dan generasi.


Hanya dengan kembali kepada kehidupan Islam dalam naungan Khilafah, penderitaan yang dialami generasi akan berakhir. Tidak akan ada lagi keganasan kabut asap. Ruang untuk normalisasi fungsi ekologi dan hidrologi gambut yang dibutuhkan dunia pun akan tersedia secara sempurna. wallahualam bisawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post