Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologi Bela Islam Akademi Menulis Kreatif
Presiden Jokowi mengatakan, penanganan Covid-19 merupakan kunci dari pemulihan ekonomi. "Kunci untuk urusan ekonomi yang kita hadapi adalah bagaimana Covid-19 ini dikurangi, ditekan, agar hilang dari negeri ini. Oleh sebab itu, perlu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021. Hanya khusus di Jawa dan Bali. Seperti disiarkan langsung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden (1/7/2021).
Selanjutnya, Presiden Jokowi kembali menunjuk Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang dinilai pernah berhasil. Padahal faktanya Covid-19 tidak mau enyah dari negara ini, aneh.
Kritikan pun berdatangan dari berbagai kalangan. Di antaranya dari Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung berganti nama dan istilah. Faktanya, selama ini sudah beberapa kali pemerintah mengambil kebijakan dan istilah yang selalu berubah. Namun, pada tataran praktis kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
Mantan Menkes, Siti Fadilah Supari angkat bicara, menyinggung kinerja Kemenkes yang dinilai berpangku tangan.
"Ada apa, setelah diberlakukan gerakan vaksin kok tiba-tiba angkanya malah melonjak? Ini kebetulan apa tidak, bukan penurunan yang didapat, justru ledakan Covid yang diperoleh." Kalau sudah divaksin tetapi angka positif naik dan angka yang meninggal naik, menurut saya harus didetili." Dikutip dari saluran Youtube, (6/7/2021).
Ketua Tim Peduli Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ikhsan Abdullah, meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama negara ke masyarakat. Sebab, pemerintah dinilai gagal dalam mengatasi Covid-19. Jangan dibenturkan mana ekonomi dulu atau nyawa dulu. Apabila meninggal dunia satu orang saja karena lambatnya penanganan dan pelayanan, harusnya minta maaf kepada publik. Apalagi menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban. Sementara, dari awal tahun 2021 hingga kini, jumlah ulama dan kiai yang meninggal karena Covid-19 mencapai 548 jiwa, belum termasuk para imam, ustaz, dan takmir masjid. (WE Online, 7/7/2021)
Kelangkaan tabung oksigen untuk pasien Covid-19 menambah angka kematian. Gegara kekurangan oksigen dalam sehari semalam sebanyak 63 pasien di RS Dr Sardjito Yogyakarta meninggal dunia. (bisnis.com, 4/7/2021)
Ironisnya, pemerintah tidak mengantisipasi ketersediaan tabung oksigen di dalam negeri pada saat rakyat membutuhkan. Pemerintah malah membantu India 2000 unit tabung oksigen tahap terakhir yang sebelumnya 1400 unit dan 200 konsentrator. (cnnindonesia, 28/6/2021)
Hal ini, tentu saja membuat publik bertanya-tanya. Apa ini pencitraan atau skenario bisnis?
Sebelumnya, dilaporkan banyak rumah sakit yang tidak dapat menampung pasien Covid. Akibatnya, banyak penderita yang harus isolasi mandiri dirumahnya. Rakyat hanya bisa mengelus dada, karena kurang mendapat perhatian dan pengobatan yang memadai. Fatalnya tabung oksigen kosong. Pemerintah benar-benar abai terhadap kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Lantas, dimana peran negara?
Ternyata kegagalan yang diramalkan itu terbukti. Sudah sepekan PPKM darurat diberlakukan, bukan penurunan yang didapat tapi lonjakan yang luar biasa. Sungguh miris dan memprihatinkan. Penambahan kasus harian Covid-19 mencetak rekor tertinggi sedunia, yaitu 38.391 kasus dalam sehari. Jadi, total yang terpapar positif sejak pandemi hingga hari ini menembus 2.417.788 kasus. Kasus kesembuhan bertambah 21.185 menjadi 1.994 juta. Sayangnya kasus kematian bertambah 852, sehingga total menjadi 63.760.(CNBC Indonesia, Kamis, 8/7/2021)
Ada Bisnis Besar di Balik Sebaran Vaksin
Merespons melonjaknya kasus virus Corona, Menko Marves dan Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan️, mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi dengan Singapura, China, dan berbagai negara untuk meminta bantuan terkait penanganan pandemi Covid-19. (kompas.com, 6/7/2021)
Pengamat politik jauh hari sudah bisa membaca kemana arahnya. Ternyata dugaan tersebut tidak meleset. Terbukti bantuan (pinjaman) sudah mulai berdatangan. Ada skenario dan konspirasi terkait bisnis. Meninjau, selama ini Indonesia dengan China terjalin hubungan diplomatik sangat-sangat akrab. Vaksin pun juga memesan ke China, padahal belum keluar lisensi dan keakuratannya masih 60%. Sungguh berani mengambil sikap, rakyat dijadikan kelinci percobaan. Ironisnya akan memperluas sebaran vaksin. Sejak awal, banyak ahli yang mengingatkan termasuk Prof. Nizom dan Siti Fadilah Supari. Bahwa untuk mengatasi Covid-19 bukan dengan vaksinasi. Sayang sekali tidak digubris.
Mencermati Podcast Siti Fadilah Supari dan Prof. Nidom. Berjudul:
Vaksinasi Meningkatkan Mutasi Virus?
Prof. Dr. Nidom MS., Drh. Menjelaskan, bahwa virus Covid-19 mempunyai struktur yang dinamakan Antibody Dependent Enhancement (ADE). ADE ini mengakibatkan vaksin tidak efektif. Padahal, tujuan vaksin ini untuk meningkatkan antibodi. Sementara virus ini sensitif terhadap peningkatan antibodi. Sehingga dengan peningkatan antibodi, menyebabkan ADE virus diubah atau dipisah lagi. Inilah yang menyebabkan orang yang sudah divaksin masih terinfeksi.
Memang vaksin baik untuk virus, tetapi tidak semua penyakit virus bisa didekati dengan vaksin. Dalam hal ini, Covid tidak bisa didekati dengan vaksin. Inilah alasan saya mengapa terkesan ngotot.
Apalagi Covid bersifat Low Pathogenic dan mudah penanganannya. Artinya tidak pantas membuat wabah. Sesungguhnya kematian yang disebabkan oleh Covid tidak sehebat Flu Burung yang mencapai 100%, kalau Covid di bawah 5%, itupun disebabkan komorbid (penyakit penyerta). Jadi virus Covid seharusnya tidak menjadi problem, penanganannya cukup memakai masker saja, tidak perlu vaksin.
Siti Fadilah Supari membenarkan apa yang disampaikan Prof. Nidom. Bahkan memperkuatnya. Seharusnya pemerintah cukup memonitor rakyatnya yang komorbid. Hasil penelitian menyebutkan, bahwa Vitamin D3 dalam darah sangat penting dalam menghadapi Covid. Jika vitamin D3 dalam darah kurang dari 20, maka jika kena Covid akan mati. Jika vitamin D3 di antara 20-30, meskipun kondisinya payah masih bisa hidup. Jika lebih 30 maka OTG (orang tanpa gejala). Mestinya ini yang harus dilakukan pemerintah memonitor atau mengamati rakyatnya. Apabila dalam tubuh seseorang kekurangan vitamin D3 tinggal menambahkan (ngglontor). Walhasil, orang divaksin maupun yang tidak, ini tidak mengurangi resiko, artinya sia-sia.
Penguasa lebih memilih opsi vaksin, karena ada bisnis dan keuntungan yang besar dibalik sebaran vaksin. Menurut pengakuan WHO, negara maju adalah pemain utama untuk sebarkan vaksin ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. (CNN Indonesia Business).
Itulah watak buruk kapitalisme yang rakus dan tamak akan materi, menghalalkan segala cara. Di sinilah adanya celah konspirasi atau kongkalikong dan semua bisa diatur, bisa direkayasa. Apalagi kepada negara yang tidak berdaulat karena terjerat utang seperti Indonesia.
Terkuaknya 196 makam di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat, dibongkar setelah diketahui lebih dari 700 jenazah yang dimakamkan secara prosedur Covid-19, ternyata tidak terpapar virus Corona. (tribunnews.com,14/6/2021)
Apakah hal tersebut sebuah kesalahan, atau mungkin kesengajaan (bagian skenario) untuk memperbesar jumlah kematian akibat terpapar Covid? Jumlah yang besar tentu menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Apa ini sebuah cara untuk menakuti rakyat agar mau divaksin? Masalahnya pemerintah mempunyai program vaksin yang dipaksakan, jika tidak mau akan diberi sanksi. Bisa jadi kasus tersebut juga terjadi di daerah lain.
Sungguh mengerikan. Selama ini setiap kebijakan berganti beralasan untuk penyelamatan ekonomi, ternyata bukan untuk rakyatnya. Melainkan untuk dirinya dan kelompoknya, yakni korporasi dan oligarki.
Di balik pandemi tidak hanya bisnis vaksin, tetapi obat-obatan, alat kesehatan, masker, alat pelindung, tabung oksigen, dan lainnya. Banyak dana yang dikorbankan dengan sia-sia, ternyata gagal. Ratusan triliun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari APBN dan PPKM Darurat, ini ibarat 'nguyahi segoro' (menggarami lautan), artinya sia-sia. Belum lagi, kerugian berbentuk nyawa dan jiwa. Benar-benar penguasa bengis dan sadis. Seharusnya mengutamakan keselamatan rakyatnya.
Pemimpin yang bengis dan sadis hanya lahir dari rahim ideologi kapitalis. Karena asasnya sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Pilarnya kebebasan untuk memuaskan nafsu bejatnya dan ambisi menguasai dunia. Bukan haram dan halal. Kebahagiaan diukur dengan banyaknya materi. Itulah yang membuat mereka lupa akan akhiratnya. Orang-orang seperti ini akan merugi.
Allah telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” [QS. asy-Syuuraa (42): 42]
Dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya, diharamkan baginya surga. Rasulullah saw. bersabda:
“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Dalam lafadh yang lain disebutkan : ”Ia mati dimana ketika matinya itu ia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga.”
Wallahu a'lam bishshawab.
No comments:
Post a Comment