(Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam )
Beberapa pekan lalu, publik dikejutkan dengan pengangkatan seorang musisi menjadi komisaris sebuah BUMN. Banyak orang bahkan menyangka berita yang mereka dengar adalah hoax atau berita bohong. Namun ternyata berita itu benar adanya. Abdi Negara atau biasa disapa dengan Abdee Slank memang kini telah diangkat menjadi Komisaris PT Telkom Indonesiaa (Persero) Tbk. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai pengangkatan ini akan merugikan Telkom karena jabatan yang ditugaskan tidak sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan dan jika Telkom dirugikan maka negara jugalah yang akan dirugikan. (Detiknews,29/05/2021).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai penunjukan komisaris Telkom ini lebih bernuansa balas budi daripada kompetensi. Politik balas budi menurutnya tidak terlalu bermasalah jika memang penunjukannya menjunjung prinsip the right man on the right place. Namun untuk penunjukan komisaris Telkom ini, ia menilai seperti mengisi orang yang tepat di tempat yang salah. (CNN Indonesia, 30/05/2021).
Sebenarnya penunjukan Abdee Slank sebagai komisaris Telkom bukanlah hal baru di periode rezim ini. Sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan presiden, sebelumnya juga telah menempati kursi komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah. Sebut saja Dyah Kartika, komisaris PT Danareksa (Persero) ini adalah pendukung Jokowi sejak mencalonkan diri menjadi gubernur. Begitu juga dengan Eko Sulistyo yang menjabat sebagai komisaris PT PLN (Persero), merupakan sosok yang membantu Jokowi dalam kemenangannya mulai dari kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI dan masih ada sejumlah nama pendukung rezim yang sekarang menduduki jabatan strategis lainnya. Slank, dikenal sebagai band pendukung Jokowi bahkan dari pencalonannya sebagai Gubernur Jakarta pada 2012 yang lalu maka penunjukan salah satu personelnya menjadi komisaris adalah suatu hal yang wajar bagi penguasa saat ini.
BUMN, Badan Usaha Milik Negara jelas bukan hak dan milik individu, kelompok, partai, atau rezim penguasa. Melalui BUMN, negara mengelola harta milik rakyat dan mengelola layanan untuk rakyat. BUMN dibentuk untuk kemaslahatan rakyat, bukan individu, kelompok, partai atau rezim. Setiap yang diserahi tugas mengelola BUMN sejatinya mendapat amanah besar dalam kemaslahatan rakyat. Realita sekarang, BUMN malah mewariskan hutang dan kerugian bagi negara. Hal ini menunjukkan adanya penelantaran amanah dari pejabat BUMN.
Pejabat BUMN tentu akan mengemban amanah yang besar, seharusnya amanah besar diserahkan ke seseorang yang memiliki kapabilitas besar. Jabatan tinggi di BUMN bukanlah hal yang ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallalahu Alaihi Wassalam, “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Namun fakta yang terjadi sekarang adalah jabatan tinggi yang berhubungan dengan rakyat malah diserahkan kepada mereka yang ada kepentingan dengan rezim. Tak peduli apakah mereka memiliki kapabilitas atau tidak di bidang itu.
Sistem kapitalis, sekali lagi memang mendasari rezim ini melakukan hal yang demikian. Kekuasaan di sistem kapitalis merupakan alat untuk mendapat materi. Maka para penguasa akan berlomba-lomba demi kepentingannya dan para pendukung penguasa tentu mengharap materi atau hadiah atas apa yang telah mereka usahakan. Hadiahnya beraneka ragam bentuk, salah satunya jabatan strategis yang menghasilkan banyak materi. Maka kepemimpinan yang amanah hanya tinggal cerita.
Islam, sebagai sistem yang lengkap berdasar Al Qur’an tidak menjadikan materi sebagai tujuan. Meraih ridho Allah adalah tujuan dari sistem Islam, maka apapun akan didasarkan atas aturan yang ada dalam Al Qur’an dan as sunnah. Dalam Islam, seseorang yang berkuasa haruslah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan kecerdasan akal sehingga mampu mengambil keputusan yang bijak ketika dihadapkan sesuatu yang pelik. Seseorang yang memangku kekuasaan haruslah memiliki kesabaran, tidak tergesa-gesa dan tidak emosional. Pemimpin haruslah seorang yang bertakwa kepada Allah sehingga dia tidak akan berbuat curang atas amanah yang diembannya.
Pemimpin harus memiliki kehati-hatian atas apa yang menjadi keputusannya agar tidak melanggar syariat Islam, berjuang sekuat tenaga agar apapun yang dilakukannya tak mendzalimi siapapun karena menyadari bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diembannya, langsung oleh Sang Pencipta Kehidupan, Allah Subhanallah Wa Ta’ala. Pemimpin dengan kriteria Islam hanya akan kita miliki ketika negara berlandaskan dengan sistem Islam. Wallahu a’lam bishawwab.
No comments:
Post a Comment