Nusantaranews

Serpihan Banjir Bukan Sekedar Administrasi

Oleh : Durrotul Hikmah (Aktivis Dakwah Remaja)

Awal tahun 2021 Indonesia disuguhkan dengan Bencana Banjir, tak habis-habis pasal banjir ini karena pemerintah menyelesaikannya setengah-setengah. Tau sendiri dampak banjir pastinya merugikan masyarakat, hingga sampai masalah administrasi pun dianggap menjadi penyebab banjir terjadi. 

Kota Semarang salah satu yang terdampak banjir Saat diterjang banjir besar, ada sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir. Problem itu terungkap di tengah inspeksi mendadak Gubernur Ganjar ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang. Ganjar mendapati penyedotan air banjir tidak optimal lantaran petugas hanya mengoperasikan satu dari tiga pompa yang terpasang di rumah pompa kawasan Kota Lama tersebut. (cnnindonesia.com, minggu, 7/2/2021). 

Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana telah melakukan beberapa upaya penanganan untuk mengatasi banjir di Kota Semarang diantaranya berupa pengoperasian pompa banjir dan pengiriman kantong pasir (sandbag). Pompa-pompa banjir tersebut diantaranya adalah Pompa Kali Sringin, Pompa Kali Tenggang, Pompa Tawang, dan Pompa Kali Banger. Tiga pompa yang digunakan untuk mengeringkan kawasan Kota Lama Semarang yang terdampak banjir, sejak petang tadi sudah beroperasi seluruhnya. (Sindonews.com, minggu, 7/2/2021).

Penyebab banjir sebenarnya bukan sekadar problem administrasi melainkan orientasi pembangunan yang tidak memprioritaskan keselamatan rakyat tapi berhitung untung rugi. Begitu besar perhatian mereka terhadap pembangunan infrastrukur tanpa memperdulikan rakyat. Keuntungan secara materi menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan. Namun, ketika melihat sistem saat ini, memang Inilah kebijakan yang bercorak kapitalisme, menstandarkan perbuatan pada asas manfaat bukan keselamatan rakyat.

Kapitalis, sejak kapan mengutamakan kepentingan, yang ada hanya untung dan rugi yang menjadi tolak ukurnya dalam membuat sebuah kebijakan, buktinya dengan tidak dibangunnya bendungan baru, tidak dilakukannya ‘perbaikan’ atas muka tanah seiring beban kota besar dan lain-lain, ini menunjukkan bahwa pemerintah  abai terhadap keselamatan public. Jika pemerintah memang benar-benar mementingkan rakyat, tentu akan membangun bendungan-bendungan untuk menampung curahan air hujan dan air sungai. Memetakan daerah rawan banjir dan melarang penduduk membangun pemukiman di dekat daerah tersebut.

Lagi-lagi kenyataan pahit menimpa rakyat saat ini, sungguh malang nasib masyarakat saat ini. Tak nampak keseriusan penguasa dalam menangani masalah rakyat, terutama dalam hal banjir ini. Rakyat hanya akan terus mendapatkan kebijakan yang tak manusiawi yang mengabaikan keselamatan mereka. Keuntungan di atas segalanya, yang lain tidak menjadi perhitungan mereka.

Untuk mengatasi banjir dan genangan, Khilafah Islamiyyah tentu saja memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pascabanjir. Pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, maka Khilafah akan menempuh upaya-upaya sebagai berikut: Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Khilafah juga membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air. 

Adapun daerah-daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena sebab-sebab tertentu terjadi penurunan tanah sehingga terkena genangan atau banjir, maka Khilafah akan berusaha semaksimal mungkin menangani genangan itu. Jika tidak memungkinkan, Khilafah akan mengevakuasi penduduk di daerah itu dan dipindahkan ke daerah lain dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada mereka.

Khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai. Selain itu, Khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Swt. 

Inilah kebijakan Khilafah Islamiyyah mengatasi banjir. Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nas-nas syariat. Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas. 

Allah SWT berfirman : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Ar-Ruum : 41).

Wallahu alam bis showab[]