Oleh: Ana Mardiana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," katanya.
Jokowi lagi-lagi menegaskan bahwa langkah yang ekstra harus dilakukan. Sambil mengangkat tangan Jokowi meminta jajarannya untuk memahami dan mengerjakan instruksi yang dia sampaikan.
"Artinya tindakan-artinya yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti memahami apa yang tadi saya sampaikan," ungkapnya.
Selain kurangnya senses of crisis, Presiden juga mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. "Laporannya masih biasa-biasa saja. Segera belanjakan sehingga konsumsi akan naik dan peredaran uang akan makin banyak," katanya.
Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. "Ini harusnya 100% sudah disalurkan," katanya. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu," kata Jokowi.
Ia menambahkan, stimulus ekonomi juga diberikan kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya. Langkah ini diharapkan bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. "Jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita." Jokowi pun mengungkapkan penilaiannya terhadap kinerja bawahannya dalam menangani krisis pandemi. "Saya harus ngomong apa adanya tidak ada progres signifikan," katanya.
Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.
Sri Mulyani merinci bahwa kecilnya serapan anggaran karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi 'musuh baru'. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi.
Perlu disadari, yang dibutuhkan dalam penanganan pandemic adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Selama dalam koridor kapitalisme, tdk akan lahir kebijakan benar karena selalu akan untungkan kapitalis.
Indonesia sesungguhnya sudah sejak lama tersesat menapaki jalan salah. Masuk dalam perangkap skenario yang dibuat penjajah, dengan menerima sekularisme sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
Tersebab itulah, sejak berdirinya, bangunan Indonesia nampak tak punya tiang pancang yang kuat. Pengaruh penjajahan, dengan mudah masuk lewat rezim penguasa dari masa ke masa. Hingga tak ada satu aspek pun yang bisa benar-benar bebas dari pengaruh atau kepentingan negara-negara adidaya. Mulai dari soal ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga hankam yang terkait dengan aspek kedaulatan.
Indinesia bahkan sangat sulit untuk keluar dari jebakan hutan dunia yang setiap saat dapat merampas kedaulatannya. Krisis ini semakain memperkuat lembaga rente dunia untuk mencengkram indonesia lebih erat. Dalih memberu "bantuan", namun justru semakin menjerumuskan indonesia ke dalam lumpur sistim neoliberalisme dan penguasaan asing secara legal.
Tak heran, memang begitu adanya konsep-konsep ekonomi liberal begitu kental. Kebijakan-kebijakam privatisasi aset-aset milik negara, kapitalisasi hak publik, pencabutan subsidi dan lain-lain benar-benar gencar di laksanakan, hingga berbagi UU yang berbau neoliberalisme terus di produksi untuk mengukuhkan proyek-proyek liberalisai yang sejatinya berbau penjajahan.
Kondisi-kondisi ini adalah bukti dari buruknya sistim pemerintahan yang di terapakan, yakni sistim demokrasi kapitalisme, ekonomi liberal. Maka ketika sistim demokrasi pemerintahan dengan ekonomi liberal berkolaborasi, maka akan menghasilkan pola hubungan penguasa dengan pengusaha sebagai simbiosis mutualisme. Namun di sisi lain hubungan antara penguasa dan rakyat justrus sebagai pedagangdan pembeli.
Inilah potret asli Indonesia. Negara yang kaya raya namun banyak perampok di dalamnya. Perampok yang berkonspirasi dengan asing untuk menghancurkan kedaulatan dan melemahkan rakyatnya.
Inilah potret asli Indonesia. Negeri Muslim yang kaya raya. Namun rakyatnya menderita tersebab penguasa tak peduli pada agamanya. Yakni agama Islam yang mengatur urusan negara dan rakyat sejalan dengan titah Allah SWT.
Adanya drama gertak reshuffle juga cenderung mengarah pada upaya cuci tangan, pelemparan tanggung jawab kesalahan, sekaligus pencitraan penguasa. Sehingga lagi-lagi ini bukan demi rakyat. Inilah yang terjadi jika menjadikan sistem Kapitalisme sebagai sistem kehidupan. Kemaslahatan rakyat terpinggirkan. Sedang ketulusan pemimpin dipertanyakan. Berbeda dengan sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Khalifah memilih para pembantunya dengan takaran kesalehan, kapabilitas, amanah, serta bertanggung jawab. Khalifah pun berperan sebagai penanggung jawab utama dalam mengurus dan melayani rakyat.
Ribuan fakta kesejahteraan di bawah naungan Khilafah, ketika syariat Islam diterapkan kaffah dalam bingkai Khilafah. Kemajuan peradaban Islam berteknologi spektakuler namun tetap menjaga keluhuran budi dan aspek kemanusiaan yang begitu tinggi, menegaskan bahwa hanya peradaban Islam yang layak memimpin dunia.
Wallahu'alam Bishowab
