Oleh: Ninis Ummu Abdul
(Pengamat Kebijakan publik)
Malang nian nasibnya seorang ibu di Makasar Sulawesi Selatan, setelah ditolak bersalin di berbagai rumah sakit karena tidak mampu membayar tes Corona. Ibu ini kehilangan anaknya dalam kandungan, disinyalir karena lambannya penanganan rumah sakit. Padahal, kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. Namun karena tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta sebagai prasyarat operasi kehamilan, sehingga bayinya pun tidak bisa segera diselamatkan. (Makassar.kompas.com). (19/06/2020).
"PCR cukup mahal karena investasi ini terkait prasarana karena laboratorium harus standar biosafety level 2, itu salah satu yang bikin mahal," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6). Selain itu, harga reagen PCR juga terbilang mahal. Untuk satu kali pengetesan diperlukan satu reagen seharga Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta. Itu pun belum termasuk alat-alat lainnya dalam pemeriksaan Covid-19. Sehingga diperkirakan total pengeluaran yang dikeluarkan untuk satu kali pemeriksaan sebesar Rp 1,2 juta. (Liputan 6.com).(11/06/2020).
Di tengah kehidupan yang semakin sulit akibat wabah yang berkepanjangan, masyarakat lagi-lagi dibebani tes Covid-19 secara mandiri. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja sudah "jatuh bangun", apalagi harus melakukan tes Covid-19 mandiri. Jika masyarakat dituntut mandiri lantas apa gunanya ada negara yang bertanggung jawab mengurusi rakyat, terlebih lagi sudah lebih dari 3 bulan negeri +62 ini menghadapi wabah. Ironi negeri auto pilot.
Mengapa hal seperti itu bisa terjadi, bukankah alokasi dana untuk mengatasi Covid-19 ada dan sudah ditambah? Lantas untuk apa dana itu? Seharusnya dalam kondisi darurat seperti itu tidak dipersulit bahkan harusnya digratiskan.
Seperti yang dinyatakan oleh Ani sebagai Bendahara negara, sebelumnya mengungkap alokasi belanja untuk penanganan virus corona bertambah lagi dari Rp 677 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Mayoritas dana digunakan untuk perlindungan sosial, yakni Rp 203,9 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, dan sektor UMKM Rp 123,46 triliun. Lalu, sisanya untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun dan dukungan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) Rp 106,11 triliun. (CNN).
Sejatinya dari dana tersebut jika difokuskan untuk penanganan Covid-19 itu bisa untuk menggratiskan tes corona. Namun ternyata pemerintah tidak fokus mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19. Justru pemerintah menggunakan dana Covid-19 untuk konser beberapa waktu lalu, kemudian melakukan lomba foto new normal dengan total hadiah Rp 168 miliar. Sebagaimana yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengadakan lomba membuat video new normal dengan total hadiah sebesar Rp 168 Miliar. (Kompas.com). Astaghfirullah, anggaran dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak perlu bahkan tidak penting. Harusnya dari dana sebanyak itu bisa dipakai untuk menggratiskan tes Covid-19 bukan? Kemana dana BPJS yang katanya penjamin kesehatan masyarakat?
Sejumlah masyarakat pun melayangkan keluhan pada YLKI karena mahalnya tes PCR dan swab secara mandiri dengan tarif yang berbeda-beda antara rumah sakit. Keluhan tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat tentang mahalnya harga tes seperti rapid test, PCR, dan swab. (Today.line.me).
Lantas apakah setelah ditetapkan HET menjadi solusi? Tidak akan ada penolakan bersalin atau berobat ke rumah sakit karena tidak mamapu membayar tes Corona? Sejatinya Masyarakat itu butuh harga tes yang murah, kalau bisa gratis. Pasalnya dengan membayar tes secara mandiri hanya akan menambah beban baru bagi masyarakat.
*Komersialisasi tes dan hilangnya sisi manusiawi*
Pengamat kebijakan publik dari dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi 'komersialisasi' tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. "Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah," kata Trubus. (BBC.com).
Dalam sistem kapitalis fungsi negara hanyalah sebagai regulator bukan penanggung jawab urusan rakyat. Negara menyerahkan pelayanan umum pada swasta sehingga tidak ditangani oleh negara secara langsung. Sehingga wajar berbiaya tinggi, "boro-boro" mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tulus dan terbaik, menyediakan yang murah ataupun gratis pun jauh panggang dari api. Karena yang menjadi standar adalah keuntungan materi. Nyatanya hampir dalam segala aspek kehidupan kita dikomersilkan. Termasuk dalam pelayanan kesehatan pun dikomersilkan. Lepasnya tanggung jawab negara dalam mengurus urusan rakyat yang menyebabkan masyarakat sulit atau tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan.
Pelayanan dalam sistem kapitalis jauh dari kata manusiawi, karena sistem ini tegak atas dasar sekulerisme memisahkan agama dengan kehidupan. Masyarakat terus saja dibebani dengan berbagai kebijakan yang zholim, yaitu lonjakan tarif listrik, BPJS di masa pandemi. Justru dalam keadaan yang sempit ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan mengkomersilkan tes Corona. Kejam memang, dalam sistem batil ini pertimbangan untung rugi lebih prioritas dibandingkan menyelamatkan nyawa. Sehingga wajar kita dapatkan banyak yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun sampai meregang nyawa dikarenakan tidak memiliki biaya atau mahalnya biaya berobat.Yang terjadi justru ada diskriminasi pelayanan kesehatan, yang "berduit" saja yang boleh menikmati pelayanan. Sedangkan orang miskin "dilarang" sakit.
*Pelayanan kesehatan terbaik dalam peradaban Islam*
Islam memandang pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan urusan umat, atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang menjadikan seorang pemimpin takut akan menzholimi atau mengabaikan rakyatnya.
Rasulullah Saw bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah raa’iin (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Kesehatan dalam sistem Islam (Khilafah) adalah kebutuhan dasar yang dijamin oleh negara. Terlebih ketika negara sedang menghadapi wabah, negara menyediakan pelayanan kesehatan terbaik dengan birokrasi yang mudah dan murah gratis. Untuk semua kalangan baik orang kaya dan miskin. Muslim dan non muslim tanpa adanya diskriminasi. Semua dapat pelayanan terbaik.
Dalam kondisi wabah, negara akan mengambil kebijakan memisahkan antara yang sakit dan sehat. Sehingga yang sehat dapat beraktivitas normal tanpa takut tertular. Sementara yang sakit dikarantina diobati sampai sembuh, semua biaya akan dijamin negara secara gratis. Negara harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung percepatan penyembuhan penyakit. Negara menyediakan alat tes PCR dan swab secara massal dan gratis. karena negara tidak boleh membebani rakyatnya terlebih karena masih dalam masa pandemi. Semua pelayanan itu diberikan cuma-cuma karena negara mengambilnya dari harta kepemilikan umum dan negara.
Dalam Islam fasilitas umum dikelola penuh oleh negara, tidak boleh bermitra dengan swasta ataupun sampai dimiliki swasta. Karena dengan swastanisasi akan membuka peluang terjadinya komersialisasi, yang orientasinya adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sejatinya rakyat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan itu sebaik-baiknya, tanpa khawatir biaya yang mahal ataupun " ribetnya " birokrasi karena menyelamatkan nyawa adalah prioritas.
Dimensi humanisme yang kuat ditanamkan agama Islam kepada umatnya membuat para dokter muslim dalam setiap masa peradaban Islam berinteraksi dengan pasien dengan pandangan bahwa pasien adalah manusia, bukan sesuatu yang tidak memiliki perasaan. Para dokter dalam menjalani profesinya juga tidak bedasarkan prinsip mengambil upah dari pasiennya. Bantuan yang mereka berikan tidak hanya sebatas medis saja, akan tetapi merambah ke bantuan psikologis, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. (Buku sumbangan peradaban Islam halaman 655).
Sudah selayaknya kita campakkan sistem kapitalis sekuler yang zholim dan tidak manusiawi dalam mengatur urusan kita. Harusnya kita kembali pada aturan Allah yang berasal dari Wahyu dengan menerapkan Islam kaffah dalam bingkai khilafah. Yang akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Hanya sistem Islam yang memanusiakan manusia.
Wallahu a'lam bi showab.
