Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd*
Akhirnya datang juga setelah beberapa kali ditunda. Sebanyak 152 tenaga kerja asing (TKA) asal China akhirnya tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (23/6/2020) malam (kompas.com, 24/06/2020). Terbang dengan menggunakan pesawat carter, Lion, mereka adalah gelombang pertama dari 500 TKA yang akan didatangkan.
Pemerintah telah mengumumkan rencana kedatangan 500 TKA China sejak awal Mei 2020. Rencana itu mendapat penolakan di sana sini. Mengingat China sebagai episentrum covid-19 dan badai PHK melanda negeri selama pandemi. Tentu kedatangan TKA ini berasa ironisnya. Anak negeri berasa dianaktirikan oleh pemerintah yang harusnya mengurusinya.
Awalnya pemerintah daerah ikut menolak dengan suara kencang. Bahkan ketika mahasiswa melakukan aksi demo, ada yang berjanji untuk turun dari jabatannya jika TKA China datang ke Konawe tak sesuai prosedur. Namun semakin ke sini, akhirnya pemerintah daerah tak mampu berbuat banyak kecuali memeriksa visa para TKA China yang datang.
Kedatangan TKA China disambut unjuk rasa yang berakhir ricuh. Demonstran yang terdiri dari elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, berorasi dan membakar ban di simpang 4 Bandara Haluoleo, Desa Ambeipua, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (kompas.com, 24/06/2020). Aparat berkali-kali berupaya membubarkan massa dengan gas air mata. Terakhir, massa membalas dengan lemparan batu dan kayu. Namun aparat mampu memukul mundur demonstran dengan gas air mata.
Lihatlah, antara masyarakat dan aparat dibuat tak akur oleh kedatangan TKA China. Sesama bangsa sendiri justru bentrok demi memastikan keamanan jiwa TKA China. Sungguh ironi. Apa yang membuat pemerintah begitu membela TKA China dibandingkan anak negeri sendiri?
Alasan yang mengemuka yaitu yang datang adalah tenaga ahli yang hanya terikat kontrak. Tak selamanya tinggal di Indonesia, paling lama 3 bulan. Sehingga, akan ada alih teknologi dari TKA China ke pekerja Indonesia. Dan kehadiran para tenaga ahli ini akan menyerap pekerja lokal karena pekerjaan membangun smelter akan dimulai oleh TKA China tersebut.
Benarkah demikian? Hal tersebut tak pernah dijelaskan dengan lengkap oleh pemerintah. Pekerjaan seperti apa yang akan dilakukan oleh TKA China hingga pekerja kita tak mampu melakukannya. Jika hanya membangun Smelter, tenaga kerja kita sudah sangat berpengalaman.
Satu-satunya alasan logik yang bisa diterima, karena kita telah terikat banyak perjanjian ekonomi dengan negara tirai bambu itu. Sehingga, segala investasi yang ditanam pemerintah China tentu berimplikasi pada beberapa konsekuensi. Salah satunya kehadiran TKA China di proyek-proyek investasi milik China.
China dengan jumlah penduduk yang padat, sebagai episentrum penyebaran covid-19. Fakta tersebut menyeret China pada keterpurukan ekonomi. Belum lagi dengan perang dagang China dengan Amerika. Sehingga, mengirimkan TKA China pada negara-negara yang terikat perjanjian dengannya, tentu akan meringankan beban negara China.
Inilah nasib Indonesia yang menganut sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang membuat pemerintah berlepas tangan mengurusi rakyat dan menyerahkannya pada swasta asing maupun lokal.
Termasuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya investor asing dan aseng, maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Teorinya seperti itu. Namun karena asas materialisme yang melekat pada sisten ekonomi kapitalisme, maka memperkaya diri sendiri dan kroninya adalah prinsip utama. Jelas investor asing dan aseng akan mempekerjakan orang mereka sendiri, agar bisa mendapat pajak dari pekerja.
Asas materialisme ini membuat penguasa menempatkan urusan rakyat atau kepentingan umum di bawah urusan pribadi dan golongan. Wajar saja jika tak ada beban dosa mempekerjakan TKA asing di tengah bertambahnya pengangguran di negeri ini. Demi menyenangkan investor yang maknanya akan ada keuntungan yang akan diraup.
Sistem kapitalisme hanya menyeret manusia ke lembah kesengsaraan yang tak bertepi. Akibat pengabaian kewajiban oleh negara yang berperan krusial dalam melayani rakyat. Maka perlu ada perubahan sistem yang mengembalikan fungsi negara sebagai pelayan rakyat, bukan pelayan kapital.
Sistem itu adalah sistem Islam. Pondasi aqidah menjadi landasan para penguasa dalam menjalankan tugasnya. Rasul saw. bersabda: "Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."
Negara di sistem Islam berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat. Penerapan syariat Islam kaffah, aturan yang bersumber dari Allah Swt., Sang Maha Pencipta dan Pengatur, mampu menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan penuh kesejahteraan dan keberkahan.
Rasulullah saw. sebagai suri teladan yang baik, termasuk sebagai pemimpin. Pernah datang seorang pengemis kepada Rasulullah. Rasul kemudian bertanya kepadanya: apa yang masih kamu miliki? Pengemis tersebut menjawab bahwa dia masih memiliki baju dan cangkir. Rasul pun meminta pengemis itu membawanya kehadapan Rasul.
Pengemis itu pulang ke rumahnya dan kembali dengan membawa cangkir. Rasul kemudian menawarkan cangkir tersebut kepada para sahabat. Ada sahabat yang mau membelinya dengan dua dirham. Rasul lalu memberikan dua dirham itu ke pengemis.
Rasul menyarankan agar uang tersebut dibelikan makanan untuk keluarganya dan sisanya untuk membeli kapak. Dengan kapak, dia bisa mencari kayu untuk dijual. Dua minggu kemudian, ia kembali kehadapan Rasul saw. dengan membawa uang 10 dirham hasil menjual kayu.
Pengangguran bisa teratasi dengan kebijakan dari seorang pemimpin juga kepekaan sosial masyarakat. Dan semua berjalan dengan sinergi di atas landasan keimanan. Wallahu a'lam.[]
