Natuna : NKRI yang Tekoyak

(Oleh: Nita Nopiana)

Layaknya perempuan cantik yang selalu dipuja puji ,dilirik lirik bahkan berharap banyak orang memilikinya. Itulah Natuna. Natuna ibarat gadis molek yang banyak diincar pemuda dari berbagai penjuru dunia. Setiap hari Natuna dilewati sekitar 1.000 kapal asing. Hal ini karena laut Natuna menyimpan beragam potensi hasil laut, mulai dari cumi-cumi, lobster, kepiting, hingga rajungan.

Ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna. Potensi per tahun lobster ada 1.421 ton, kepiting, 2.318 ton, rajungan 9.711 ton. Sedangkan untuk komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan demersal, di mana potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton/tahun (detikcom, 5/1/2020).

Selain kaya sumber daya perikanan dan alamnya yang indah, perairan natuna juga menyimpan “harta karun” terpendam. Dilansir dari Harian Kompas (23/7/2016), laut Natuna memiliki cadangan minyak dan gas (migas) yang sangat besar. Salah satu blok migas di Natuna yang cadangannya sangat besar adalah lapangan gas Natuna D-Alpha dan lapangan gas Dara.

Survei seismik laut berhasil menemukan cadangan migas terbesar sepanjang 130 tahun sejarah permigasan Indonesia dengan cadangan gas 222 triliun kaki kubik (TCF) dan 310 juta bbl minyak, dengan luas 25 x 15 km2 serta tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter (kompas.com, 4/1/2020).

Cina pun tergoda akan “kemolekan” Natuna. Cina mengklaim perairan Natuna masuk wilayahnya. Dasar yang digunakan adalah sembilan garis putus-putus (nine dash line/NDL). NDL merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Meski Cina juga merupakan anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di Laut Cina Selatan. Sikap ini menunjukkan arogansi Cina terhadap Indonesia.

Inilah yang menjadi inti masalah, kedaulatan wilayah Indonesia telah diklaim sepihak oleh Cina. Sangatlah jelas bahwa hal ini merupakan upaya perebutan wilayah kedaulatan sebuah negara merdeka yang berdaulat. Ini adalah perampokan sebuah negara terhadap negara lain yang sama-sama berdaulat.

Kapitalisme Melumpuhkan Indonesia 

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan masalah Natuna Utara ini tidak dapat diselesaikan di meja perundingan mengingat Cina tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Sementara itu Indonesia sendiri selama ini memang tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Cina.

Menurut Hikmahanto, seharusnya Menhan sebagai bagian dari pemerintah satu suara dengan Menlu, Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam. Bagi Hikmahanto, Indonesia harus mengambil langkah nyata dengan meningkatkan patroli di Natuna Utara. Indonesia juga harus menegakkan hukum bila ada nelayan asing, termasuk nelayan asal Cina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Terlebih, Cina sendiri malah nampak begitu arogan. Melalui juru bicara Menteri Luar Negerinya, Geng Shuang, pihak Cina secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina (02/01/2020).

Berdasarkan hal ini, sungguh ini adalah bukti ketamakan kapitalisme Cina. Atas dalih dan alasan historis, atau apa pun itu, Cina jelas punya kepentingan kapitalisme. Bagaimana tidak? Banyak pantai dan pulau yang masih “perawan” di Natuna yang super kaya dengan kandungan gas maupun minyak bumi.

begini, posisi tawar politik Indonesia jelas lemah.

Namun malangnya Indonesia, jangankan taring, penguasa malah seperti tak punya gigi untuk menjaga kedaulatan batas wilayah akibat terjerumus nominal utang kepada Cina. Jika sudah .

Harus Ada Negara Adidaya untuk Melawan Cina

Besarnya kekuatan militer Cina tak lepas dari posisinya sebagai negara adidaya kawasan Asia. Jika ingin mengalahkan Cina, harus dilawan oleh negara adidaya juga. Bukan hanya negara adidaya kawasan, melainkan negara adidaya dunia.

Untuk menuju negara adidaya, Indonesia harus memiliki visi besar sebagai dasar kebijakan dalam dan luar negeri, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan militer yang kuat. Visi besar ini adalah ideologi. Negara adidaya semisal Amerika dan Inggris menerapkan ideologi kapitalisme. Sementara Cina, politiknya sosialisme, ekonominya kapitalisme.

Ideologi yang harus menjadi visi besar itu adalah ideologi Islam, yang mana kesahihan ideologi Islam telah terjamin secara Ilahiah. Sstem pemerintahan Islam yakni khilafah, memiliki sistem pertahanan yang tangguh. Tugas khilafah adalah menerapkan syariat Islam di dalam negeri.

Khilafah akan melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan musuh yang hendak merebut wilayah kita. Mengamalkan surah Al-Anfal ayat 60, khilafah akan menyiapkan kekuatan hingga level mampu menggentarkan musuh. Mulai dari banyaknya pasukan, kualitas prajurit, canggihnya alutsista, hingga besarnya anggaran militer.

Jika bertahan pada sistem yang ada, juga dengan pejabat yang telah nampak kelemahannya, kita patut khawatir atas keselamatan wilayah-wilayah terluar Indonesia. Cina tak akan puas dengan Natuna saja, bisa jadi wilayah lain akan dicaploknya juga. Entah dengan dalih apa. Kita harus melawan, jangan kasih kendor! Khilafah adalah solusi nyata. Wallahu a’lam bishawab.