Pengangkatan Ahok, Apakah Ilusi Membersihkan BUMN ?

Oleh : Heni Kusmawati, S.Pd 
(Member Akademi Menulis Kreatif Bima)

Pengangkatan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama alias Ahok, sebagai salah satu petinggi di perusahaan BUMN menjadi tanda tanya besar di kalangan publik. Pasalnya, Ahok tidak memiliki rekam jejak sebagai pebisnis, selama kepemimpinannya juga tidak pernah ramah dengan stafnya, bahkan tak segan memarahinya di depan umum. Tak hanya itu, Ahok dinilai bukanlah sosok yang bersih, karena saat menjadi gubernur DKI, dia diduga tersandung kasus korupsi RS Sumber Waras.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai, Ahok tidak akan mampu memberantas mafia di tubuh BUMN dikarenakan pada saat menjabat sebagai gubernur DKI, diduga Ahok tersandung korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras (Kompas.com).

BUMN adalah perusahaan besar. Untuk itu, dibutuhkan orang yang kompeten di dalamnya, dan tidak pernah memiliki kasus hukum. Sementara Ahok pernah memiliki kasus hukum. Pada tahun 2017 lalu, Ahok divonis 2 tahun penjara karena telah melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Pengangkatan Ahok sebagai komisaris BUMN dinilai akan menambah masalah baru. Padahal masalah yang ada di Indonesia sangat banyak. Dari masalah pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Jika sang pemimpin saja tersandung korupsi, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul pihak-pihak lain yang melakukan korupsi. Ini berarti, korupsi semakin dilanggengkan.

Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang menghasilkan para penguasa yang tidak  mendengar suara rakyat. Rakyat terus diabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu. Penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan pemilik modal.

Sungguh aneh, Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim tapi tak diperlakukan layaknya kaum mayoritas. Hal ini menjadikan umat sadar, bahwa dengan dipilihnya Ahok sebagai pejabat BUMN semakin menambah ketidakpercayaan umat terhadap penguasa.  

Umat menginginkan penguasa yang senantiasa ada tatkala rakyatnya susah maupun senang. Dan penguasa seperti itu hanya ada dalam sistem Islam. Sistem yang bersumber dari Allah Swt.

Dalam Islam, penguasa atau pejabat negara adalah mereka yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Pejabat negara yang terpilih adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah Swt. Sehingga tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan larangan Allah seperti memakan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya (korupsi). Islam akan mencegah terjadinya perbuatan seperti itu, karena pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan yang dijalankan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencegah atau menghilangkan kasus korupsi. Yaitu pertama, negara menyediakan badan pengawasan yang akan mengawasi pejabat negara. Ditambah lagi dengan keyakinan bahwasannya apapun yang dilakukan akan senantiasa diawasi oleh Allah. Dalam Firman-Nya :

“Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (TQS. al-Hadid: 4).

Kedua, gaji yang cukup bagi pejabat sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan rakyat baik primer, sekunder maupun tersier. Di samping itu, biaya kebutuhan rendah karena harta kekayaan dikelola oleh negara. 

Ketiga, takwa kepada Allah Swt sehingga membuat penguasa atau pejabat negara senantiasa diawasi Allah. Karena itu adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Karenanya, mereka tidak akan melakukan kecurangan. Sebab mereka tidak ingin menafkahi istri dan anak-anaknya dari harta yang tidak baik.

Terakhir, pejabat negara haruslah orang yang amanah, karena itu merupakan salah satu kewajiban. Sebagaimana firman-Nya :

"Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia)" (TQS. al-Mukminun: 38).

Mengenai harta yang dimiliki oleh pejabat negara, maka perlu dihitung harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jika, ada kelebihan harta yang ia miliki, negara akan mengambilnya menjadi kas, sementara pelakunya diberikan sanksi. Rasulullah pernah menyita harta yang dikorupsi pegawainya. Begitu juga dengan Umar bin Khatthab pernah mengeluarkan kebijakan bagi para pejabat negara agar menghitung kekayaannya selama menjabat.

Wallahua'lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post