Wisata Di Masa Pandemi Untuk Apa?

Oleh: Muthi Nidaul Fitriyah  

Sumedang Utara, Sumedang

Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kabupaten Sumedang, dalam waktu dekat ini akan menyiapkan paket perjalan wisata di wilayah Sumedang. Paket wisata ini, sengaja disiapkan untuk memudahkan para wisatawan dari luar daerah saat ingin melakukan traveling ke kota tahu. Maka dari itu, guna menindaklanjuti masukan tersebut, pihaknya bersama para pengusaha travel lainnya, akan segera menyiapkan daftar paket wisata sebagaimana yang disarankan Bupati Sumedang.

Yaitu membuat paket wisata lengkap dengan zonasi kewilayahan, supaya paket perjalanan ke destinasi wisata di Sumedang ini saling keterkaitan. Sehingga nantinya, para pengunjung dapat memiliki pilihan yang pasti dalam menentukan lokasi yang bakal dikunjunginya. Demikian disampaikan Ketua DPC Asita Kab. Sumedang Iyan Sofyan Hady. (kabar-priangan.com, 24 September 2020)

Setiap hari kita dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang membingungkan. Mana yang harus kita taati, protokol kesehatan ataukah perbaikan ekonomi? Maka jangan salahkan jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan sebab pemerintah nampak tidak serius menyelesaikan permasalahan pandemi ini.

Joko Widodo meminta satgas penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mendahulukan aspek kesehatan dibandingkan pemulihan ekonomi. “Perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik,” Disampaikan di kanal YouTobe Sekretariat Presiden, Sidang Kabinet, pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020)

Kebijakan plinplan hanya akan terus menggerus kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Untuk apa pariwisata ditengah kasus pandemi yang semakin tak terkendali? Pemerintah terus memaksakan untuk menggeliatkan sektor ekonomi meski melalui kebijakan yang kontradiksi, bertentangan dengan aspek penting lainnya. Membuka pariwisata akan membuka kerumunan masa dampaknya hanya akan membuat klaster penyebaran Covid yang semakin menggila.

“Kami ingin Ekonomi menggeliat, tapi keselamatan warga tetap yang utama.” Ucap Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.

Dinas Pariwisata dan kebudayaan provinsi Jabar juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 440/1222-Pemas Tahun 2020 tentang Panduan Strategis: Adaptasi kebiasaan Baru Bidang Parbudekraf berdasarkan peraturan gubernur Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 untuk menjadi acuan balik perorangan maupun industri pariwisata agar lebih memperhatikan protokol kesehatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mencatat, sebanyak 20.217 pelanggar protokol kesehatan sampai pada hari ini, Selasa (29/9/2020). Hal itu membuat Kabupaten Sumedang menjadi paling banyak pelanggar protokol kesehatan di Jawa Barat. (news.detik.com)

56 pelaku usaha mendapat sanksi teguran dari Satpol PP Kabupaten Sumedang gegara melanggar aturan penerapan protokol kesehatan berkaitan pandemi Corona atau COVID-19. Penerapan sanksi tersebut terhitung sejak Satpol PP menggelar razia pada 15 Agustus hingga 30 September 2020.

Konsumen dan pelaku usahanya dikenakan sanksi sesuai Perbup Nomor 74 tahun 2020 tentang sanksi administratif terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan penanggulangan COVID-19. Berdasarkan Perbup tersebut sanksi terhadap para pelaku usaha meliputi teguran tertulis, denda administratif Rp 100 ribu-Rp 500 ribu, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan sementara izin usaha. (news.detik.com)

Sektor pariwisata menjadi tumpuan utama ekonomi negara setelah pajak, sebab sejak awal daerah-daerah di Indonesia secara umum, telah kehilangan sektor SDA, sektor paling strategis untuk dijadikan pemasukan negara, mayoritasnya telah dikuasai oleh asing dan aseng.

Alih-alih memperbaiki ekonomi, namun sektor pariwisata juga nyatanya sudah dikuasai Kapitalis, maka keuntungannya akan masuk ke kantong-kantong para investor Kapitalis bukan Negara atau rakyat Indonesia secara umum. Inilah sifat asli sistem Kapitalisme yang selalu berpihak pada pemilik modal, tidak ada aturan untuk menjaga jiwa manusia (rakyat dan para tenaga medis), nampak nyawa manusia tak lebih berharga dari keuntungan ekonomi para Kapitalis.

“Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)

Nabi Muhammad saw, bersabda. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya:

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”

“Sungguhnya dunia ini hancur lebih ringan di sisi Allah daripada seorang Muslim yang terbunuh.” (HR an-Nasa’i, at Tirmidzi dan al-Baihaqi)

Hal ini seharusnya dipahami oleh setiap pemimpin yang dibawahnya banyak jiwa terdampak atas kebijkan yang diterapkannya dan seharusnya hal ini mampu membuka mata dan pikiran kita sebagai umat Islam, bahwa sejak awal Demokrasi Kapitaliesme yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak adil sehingga kegagalan dan kerusakan terus terjadi.

Akhirnya, tidak ada jalan lain selain kita kembali untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Allah Swt. yang sejak awal hadir untuk memberikan solusi atas seluruh permasalahan kehidupan.