Oleh: Erna Kusuma Wardani (Guru Intensive Course Bimbel dan Privat)
Aksi unjuk rasa terus merebak di seluruh hampir daerah Indonesia. Bukan tanpa sebab demonstrasi yang terus bergelombang tersebut dipicu oleh pengesahan omnibus law dalam rapat paripurna DPR pada 5 oktober 2020. Kamis, 8 Oktober 2020 demonstrasi mencapai puncaknya. Hampir dari setiap aksi daerah berujung pecah dan ricuh, tak terkecuali Jakarta yang sebelumnya berhasil disekat tak ada unjuk rasapun pecah di kawasan sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (cnn.indonesia)
Anggota Fraksi partai Demokrat Benny K Harman menilai, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum. Bagaimana tidak Wakil Ketua DPR tidak memberi kesempatan untuk memberikan pandangan.
“Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out,” pungkas Benny Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10). (suara.com)
Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan musyawarah mufakat serta harus sesuai mekanisme di tatib dan harus ada lobi untuk kesamaan pandangan. Jika hasilnya tidak dicapai maka dilanjutkan dengan voting.
Perlu dipertanyakan pengetokan palu yang sangat janggal tersebut, pasalnya RUU ini tidak memiliki urgensi untuk disahkan mengingat seharusnya orientasi utama Pemerintah melawan pandemi yang tak berkesudahan. Sidang paripurna yang dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 semakin mengundang rasa curiga masyarakat karena dilakukan pada malam hari. Kejanggalan ini semakin menyulut rasa curiga dan penasaran masyarakat atas substansi RUU Cipta Kerja dan untuk siapa DPR mempercepat pengesahan.
Substansi omnibus law banyak menyulut kemarahan masyarakat karena dipandang Undang-Undang ini banyak menguntungkan pebisnis. Sedangkan kelompok menengah ke bawah seperti petani, pekerja, nelayan dan lain-lain luput perhatian.
“hanya berikan legalisasi, dekriminalisasi terhadap pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan, itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa setujui RUU semacam ini. Makanya kita menolak”. Ujar Wakil Ketua Umum Demokrat.
Kelahiran Undang- Undang semacam ini tentu bukan hal baru. Demokrasi memang telah banyak menganakkan Undang-Undang yang merugikan masyarakat cenderung berpihak ke korporasi. Bahkan di musim pandemi dimana para Kepala Keluarga banyak dirumahkan, menganggur, sulit mendapat pekerjaan kembali masih ditimpa dengan ketokan palu Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga Pemerintah cenderung mengabaikan keselamatan dan kemaslahatan masyakat, pun di tengah kasus pandemi yang terus melonjak.
Tak ada unsur pertanggungjawaban kepada Allah SWT memang menjadi ciri khas Pemerintah sekuler. Menggenggam aturan hidup, mencampakkan aturan Allah SWT seyogyanya menjadi aturan utuh kehidupan ini. Wajar saja jika pemerintahan sekuler lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan korporasi dibanding hadapan Allah SWT yang akan menghisab kelak perbuatannya terhadap masyarakat.
Tentu kita tidak akan diam dalam sistem yang penuh dengan pengkhianatan kepada masyarakat ini selain merindu sistem penggantinya yakni Sistem Islam.
Rasulullah Saw. bersabda,
“Sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku kecuali para imam (Pemimpin) yang menyesatkan.’ (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).
Jadi, Hadist ini mengabarkan kita munculnya para pemimpin yang menyesatkan lagi bodoh. Keberadaan mereka sama sekali tidak membawa kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Mereka menjual diri dengan harga yang sangat murah.
Mereka bertandang sebagai pemimpin melalui mekanisme kufur yang tidak bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.
Jadi, inilah ciri khas kebijakan Kapitalisme. Memimpin untuk menjadi budak uang dan jauh dari pertanggungjawaban. Mereka hanya menyuplai kekuasaan ke korporasi dalam rangka melancarkan bisnis dan neo imperialisme terhadap Negeri-Negeri dengan kekayaan alamnya.
Hidup dengan panduan Islam adalah solusi final. Alqur’an dan Sunnah Rasul akan memandu kehidupan yang manusiawi yakni dengan jalan menerapkan Syaria’t Islam secara kaffah. Allahu’alam
Post a Comment