Oleh : Gina Kusmiati
(Komunitas Pena Islam)
Hati nurani pemerintah dinilai sudah mulai tertutup rapat. Suara hati rakyat yang berkali-kali tersakiti akibat ulah mereka, sudah tidak dihiraukan lagi. Mereka kembali mengulangi pengkhianatan terhadap rakyat dengan memutuskan kebijakan yang tak pro rakyat, yaitu pengesahan UU Ciptaker.
Meskipun ada 2 partai yang menolak RUU tersebut antara lain PKS dan Demokrat, namun penolakan itu tidak digubris sama sekali oleh Wakil Ketua DPR Azis syamsuddin (Suara.com 6/10/20). PKS dan Demokrat menilai bahwa pengetokan palu di sidang sebagai tanda disahkannya UU, di nilai terlalu cepat dan terburu-buru terutama memicu penggeseran nilai pancasila (Waspada.co.id, 5/10/20).
Akibatnya, pasca pengesahan UU Ciptaker massa demonstran pun membludak di berbagai daerah dari berbagai elemen. Tak hanya kaum buruh, mahasiswa, pelajar SMK pun ikut andil dalam demo. Demo diliputi aksi anarkis baku hatam antara pendemo dan pihak aparat. Namun, itu semua tidak membuat pemerintah ataupun DPR mencabut keputusannya dalam pengesahan UU Ciptaker. Mereka hanya menanggapi keadaan dengan santai seolah tidak peduli dengan penderitaan rakyat.
Alibi pengesahan UU Ciptaker di tengah malam tercium sangat jelas. Ternyata desakan pemerintah dalam mempercepat pengesahan RUU tidak lain untuk memuluskan kepentingan kaum kapitalis. Hal ini terlihat dengan pemantauan oleh pihak asing, salah satunya Amerika.
Investasi asing dan aseng telah siap menyerbu negeri ini. Demi para konglomerat Asing ini, penguasa yang harusnya bertanggung jawab mengurusi rakyat justru bertindak sebaliknya, yakni mengkhianati dan menzalimi rakyat. Padahal, para wakil rakyat dipilih rakyat tuk mengurusi urusan mereka. Pengurusan terhadap rakyat ini yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi para wakil rakyat yang diserahi pengurusan itu lalu mengkhianatinya, maka Allah Swt akan murka. Karena Allah sungguh tidak menyukai para pengkhianat (TQS al-‘Anfal [8]: 58).
Demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat hanya isapan jempol semata. Karena faktanya, kedaulatan hanya milik penguasa dan pengusaha. Para penguasa dengan mudahnya mengesahkan kebijakan tanpa mendengar aspirasi rakyat dahulu. Akhirnya, rakyat menjadi tumbal atas kebijakan yang disahkan.
Demokrasi secara jelas hanya untuk menjembatani para investor untuk meraih kemudahan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Termasuk kekayaan alam yang berlimpah ruah siap dilahap oleh mereka para pemilik modal. Ini bisa dilihat dari poin-poin yang disampaikan dalam UU itu yang memang lebih menguntungkan pihak pengusaha.
Inilah racun Demokrasi-Kapitalis yang masih diemban negara. Di mana racun Demokrasi merajalela di tengah umat. Namun, sayangnya umat masih terlena dengan sistem yang ada. Belum sepenuhnya memahami serta menyadari bahwa ketidakadilan yang terjadi berakar dari sistem rusak yang selama ini mereka elu-elukan dan pertahankan.
Maka dari itu, sudah saatnya umat menyadari bahwa racun Demokrasi sedari dulu sudah banyak melahirkan kebijakan-kebijakan rusak. Mereka harus membuang jauh-jauh asas Demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam. Islamlah satu-satunya sistem yang dapat melahirkan keadilan bagi seluruh manusia. Dengannya seluruh permasalahan di negeri ini termasuk masalah kesejahteraan masyarakat akan teratasi. Wallahua'lam.
Post a Comment