Perempuan dan Kemiskinan ?

Oleh: Riskawati Kahar

Hidup dalam sistem demokrasi/kapitalis sangat mahal bagi kaum perempuan. Tidak terkecuali di indonesia, digadang-gadang sebagai salah satu negara yang model demokrasi terbaik ketimbang di negeri-negri muslim lainya. Namun realitanya kaum perempuan masih terbelunggu oleh kemiskinan. Mentri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan bahwa 15 juta perempuan menyandang status sebagai kepala keluarga di Indonesia termaksud janda cerai. “ kalau perempuan kepala keluarga sudah mencapai 15 juta diseluruh Indonesia yang janda dan mengatasnamakan dirinya sebagai kepala keluarga dan masih banyak lagi saya belum bisa sampaikan secara akurat karena kita mendalami ini lebih dalam lagi,” (palangkaraya, 13/12/2018).

Sepanjang 2014-Maret 2019 kuantitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 1,55 juta pekerja. Khusus selama triwulan pertama 2019, populasinya mencapai 64.062 orang terdiri dari 19.597 (31%) pekerja laki-laki sementara pekerja perempuan mencapai 44.465 (70%). Dari berbagai fakta yang telah disebutkan telah jelas bahwa sistem sekuler kapitalis telah gagal dalam memenuhi hak-hak ekonomi perempuan, yang memaksa perempuan untuk bermigrasi ribuan kilo demi mempertahankan standar dasar kehidupan. Demokrasi memiliki konsekuensi yang sangat mahal dan kejam bagi perempuan(Ustajah Fika Komara, 2016:97). 

Namun yang menyedihkan dari jumlah para migran yang fantastis diatas ternyata ada temuan bahwa para pekerja domestik (PRT) ini sering mengalami kekerasan dan ekspolitasi dari lingkungan dimana mereka bekerja ini menunjukan bahwa. Demokrasi sekuler hanyalah topeng manis yang yang menyembunyikan belenggu kemiskinan yang menimpa perempuan Indonesia. Namun wajah sebenarnya dari demokrasi adalah sistem gagal yang tidak mampuh mengurusi urusan umat manusia secara efektif. 

Dari sisi lain demokrasi sekuler telah memberikan kebebasan bagi perempuan melalui jalur perundang-undangan yang berbasis gander dengan memasukan hak-hak perempuan dalam urusan politik, ekonomi dan pendidikan yang tidak diatur dengan benar sehingga mengakibatkan perempuan terjerumus ke dalam jurang kepedihan demokrasi kapitalis. 

Perempuan Indonesia akan memiliki kisah yang berbeda 180 derajat, jika negara ini diataur dengan sistem khilafah islam. Karena sistem khilafah islam telah teruji kredibelannya dalam mengatur kehidupan ini baik dalam mengatasi kemiskinan dan menjaga kehormatan perempuan. Inilah sistem yang akan menerapkan seluruh aturan-aturan islam tidak terkecuali ekonomi islam yang ditentukan oleh Allah Ta’ala, zat yang mempunyai semua pengetahuan tentang cara terbaik untuk menjamin kebutuhan umat manusia dan mengatur urusan masyarakat. 

Khilafah islam mempunyai kewajiban untuk memberlakukan jaminan pemenuhan nafkah dan kebutuhan dasar terhadap perempuan termaksud standar yang baik dalam bidak pendidikan, kesehatan dan perlindungan/keamanan. Bahkan dalam islam mengatur secara finansial perempuan harus dipeliharai oleh kerabat laki-laki mereka. Jika meneka tidak memiliki pekerjaan maka negara menyediakan lapangan kerja bagi mereka dalam pemenuhan diri dan keluarganya. Bagi pria yang secara fisik tidak dapat mencari nafkah maka negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas mereka. Sebagaimana sabda nabi Muhammad Salallahu’ alaihi wasalam

رَعِيَّتِ هِعَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الإِمَامُ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ  رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَالْإِمَامُ

Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Inilah bukti bahwa hanya islamlah yang dapat mengatasi kemiskinan dan melindungi kehormataan perempuan. Kepada seluruh perempuan di dunia ini khususnya perempuan di Indonesia marilah kita bersatu campahkan sistem demokrasi kapitalis yang jelas-jelas merugikan kita sebagai perempuan.

Wallahu a’lam bishshawaab…...