Oleh : Octha Dhika Rizky
Aliansi Penulis Perempuan untuk Generasi
Tak lagi dipungkiri bahwa rezim yang ingin berkuasa akan berupaya sekuat tenaga untuk mendulang suara, meski harus menggaet organisasi masyarakat (ormas). Sayang, rezim bak kacang lupa kulitnya. Ketika suara sukses didulang, habis manis sepah pun dibuang.
Fenomena ini terisyaratkan melalui pernyataan yang keluar langsung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj. Said Aqil mengatakan, "Ketika pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal." (rmolbanten.com, 29/12/2019)
Bahkan dalam pidatonya, Ketua Umum PBNU ini menagih kredit murah Rp1,5 triliun ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. (pojoksatu.id, 28/12/2019)
Benarkah ormas hanya dimanfaatkan oleh rezim? Diiming-imingi hadiah, lalu ditinggal begitu saja. Menyedihkan.
Ormas di Sistem Demokrasi
Rezim demokrasi memang begitu. Asas manfaat adalah landasannya, kepentingan merupakan standarnya. Jika sesuatu bermanfaat dan sesuai kepentingan, maka akan dipertahankan. Namun jika tidak, maka akan ditinggalkan bahkan dibuang.
Inilah yang terjadi saat ini. Korbannya pun adalah ormas Islam. Ormas yang seharusnya berdakwah dan menebar nasihat, namun beralih menjadi pendongkrak suara bagi rezim. Ormas yang sejatinya mengoreksi kebijakan penguasa, malah menjadi alat pemulus kebijakan yang rusak.
Ormas di sistem demokrasi memang begitu. Penuh badai goncangan dan tipu muslihat. Apabila mereka kuat menggenggam prinsip, maka akan berusaha untuk ditumbangkan. Namun bila tak mampu mempertahankan prinsip, maka tentu akan tumbang dengan sendirinya.
Inilah yang terjadi saat ini. Korbannya pun adalah ormas Islam. Ormas yang konsisten dengan prinsipnya, kemudian dipersekusi lewat Perppu Ormas. Mereka yang setia menyuarakan solusi tuntas, lalu dimonsternisasi dengan tuduhan intoleran dan pemecah belah kesatuan. Ormas yang tulus menawarkan Islam demi kebangkitan umat pun tak mendapat tempat untuk menyuarakan aspirasi.
Inilah demokrasi. Sebuah sistem yang berkedaulatan rakyat, yang nyata tidak akan pernah memihak kepada Islam. Begitupun kepada ormas dan kebangkitannya.
Ormas di Sistem Islam
Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur ibadah ritual, tapi juga merupakan sebuah ideologi yang mengatur semua aspek kehidupan. Ideologi Islam yang diemban oleh sebuah negara akan menjadikan Islam sebagai satu-satunya aturan yang diterapkan. Para penguasa akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerapan tersebut.
Di sini pulalah peran ormas sangat dibutuhkan, yaitu sebagai muhasabah lil hukkam (pengoreksi penguasa). Jika ada kebijakan yang keliru ataupun penerapan hukum yang tidak sesuai syari'at, maka ormas berada di garda terdepan untuk memberi nasihat kepada penguasa. Bukan mendiamkan, membiarkan, apalagi mendukungnya.
Ormas Islam tidak akan menjadi pendongkrak suara bagi penguasa, karena sejatinya Imam (Khalifah) diangkat dan dibai'at oleh umat, bukan ormas semata. Khalifah dipilih karena terpenuhi syarat pengangkatannya, bukan berdasarkan dukungan ormas melalui suara terbanyak saja.
Ormas Islam juga tidak akan tergiur oleh dana sogokan, begitupun penguasa takkan menyogok ormas demi kepentingannya. Hubungan yang terjadi bukan dilandaskan atas manfaat, tapi hukum syara' menjadi porosnya. Penguasa adalah pelaksana, dan ormas ialah penjaganya. Hubungan baik ini terjadi bukan dalam sistem demokrasi yang sarat akan kemanfaatan. Hubungan terbaik antara penguasa dan ormas hanya terjadi dalam bingkai negara Islam, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bishshawab
Post a Comment