PADANG - Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sampaikan keluhan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang pada Jumat (3/2/2020) di Ruang Konsultasi DPRD Kota Padang.
Kedatangan IPSM disambut oleh Ketua DPRD Padang, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, beserta anggota Komisi IV DPRD Padang.
Ketua IPSM Padang Mulyadi mengatakan, pekerja sosial saat ini ada dua orang setiap kelurahan.
Mulyadi menjelaskan, pekerja sosial masyarakat mengerjakan pendataan untuk basis data terpadu.
"Data-data kita banyak digunakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ketika ada permasalahan, banyak yang mempersalahkan IPSM namun pekerja sosial masyarakat tidak sediakan sarana dan prasarana," kata Mulyadi.
Dikatakannya, pendamping program keluarga harapan mendapatkan kendaraan roda dua sebanyak 25 dari Wali Kota Padang.
Namun pekerja sosial masyarakat tidak mendapatkan insentif apapun dan sarana prasarana tidak disediakan.
"Kita yang bekerja siang malam, ke rumah untuk menyesuaikan data tidak mendapatkan insentif," tambahnya.
Dikatakannya, pekerja sosial masyarakat bekerja sebagai relawan, berharap DPRD Padang bisa menampung dan mencarikan solusi untuk pekerja sosial masyarakat.
Sementara Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, setelah mendengarkan keluahan dan aspirasi dari pekerja sosial masyarakat, akan dilalukan rapat kerja dengan dinas terkait.
"Kalau bisa nanti hadir semua PSM, sekitar 300 orang hadir dan bisa mendengarkan dari dinas terkait. Kita carikan solusi untuk kebaikan bersama," kata Syafrial Kani.
Kedatangan IPSM disambut oleh Ketua DPRD Padang, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, beserta anggota Komisi IV DPRD Padang.
Ketua IPSM Padang Mulyadi mengatakan, pekerja sosial saat ini ada dua orang setiap kelurahan.
Mulyadi menjelaskan, pekerja sosial masyarakat mengerjakan pendataan untuk basis data terpadu.
"Data-data kita banyak digunakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ketika ada permasalahan, banyak yang mempersalahkan IPSM namun pekerja sosial masyarakat tidak sediakan sarana dan prasarana," kata Mulyadi.
Dikatakannya, pendamping program keluarga harapan mendapatkan kendaraan roda dua sebanyak 25 dari Wali Kota Padang.
Namun pekerja sosial masyarakat tidak mendapatkan insentif apapun dan sarana prasarana tidak disediakan.
"Kita yang bekerja siang malam, ke rumah untuk menyesuaikan data tidak mendapatkan insentif," tambahnya.
Dikatakannya, pekerja sosial masyarakat bekerja sebagai relawan, berharap DPRD Padang bisa menampung dan mencarikan solusi untuk pekerja sosial masyarakat.
Sementara Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, setelah mendengarkan keluahan dan aspirasi dari pekerja sosial masyarakat, akan dilalukan rapat kerja dengan dinas terkait.
"Kalau bisa nanti hadir semua PSM, sekitar 300 orang hadir dan bisa mendengarkan dari dinas terkait. Kita carikan solusi untuk kebaikan bersama," kata Syafrial Kani.
Post a Comment