Oleh : Sitti Nurlyanti Sanwar
Pertarungan Voly, bola kaki ataupun permainan lainnya memang sangat seru. Euforia pemain dan penonton tidak bisa ditampik. Sama halnya dengan pertarungan merebut kursi 01 di Kabupaten Muna. Calon bupati dan calon wakil bupati salah satu partai yang mengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Cagub dan cawabub yang diusung partai tersebut cukup kuat di antaranya LM. Ruslan Emba, LM. Rajiun Tumada, Syarifuddin Udu dan dr. Baharuddin serta dua figur cawabub yakni Ishak Salim dan Mahmud Muamar.
Namun, ada pernyataan menggelitik dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Muna, La Ode Febri Rifai yang mengatakan, DPP Partai kemungkinan akan memilih figur yang bisa menguntungkan partai selama 5 tahun ke depan. (mediakendari.com/11/01/2020)
Demokrasi Kapitalis adalah Akar Masalah
Pemilihan umum daerah (Pilkada) bagian dari pesta rakyat yang sejatinya hanya menghambur janji-janji manis berujung pahit. Kenapa demikian, jeratan janji calon bupati dan wakil bupati setelah menjadi penguasa seolah lupa dengan kata-kata dan program yang telah dilontarkan. Seperti pengadaan infrastruktur air bersih, perbaikan jalan dimana masih ada kondisi yang belum layak, infrastruktur dasar Rumah Sakit dan Pasar Laino tampak belum berjalan dengan maksimal. Semisal pengadaan pengelolaan limbah medis yang menjadi bagian penting dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan dan pasien, justru masih terabaikan. Masih adanya jalan-jalan bergelombang yang dapat mengakibatkan pengendara motor terjatuh, sebab, struktur jalanan yang tidak bagus. Perbaikan jalan memang dilakukan, tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa perbaikan jalanan besar-besaran justru dilakukan pada saat akhir periode kepemimpinan? Kenapa tidak sedari awal kepemimpinan? Apakah itu akan dijadikan alat kampanye periode ke-2?
Hal tersebut tidak bisa dinafikan di alam demokrasi kapitalis. Dilansir oleh (harapansultra.com/10/09/2019) bahwa pemerintah Kabupaten Muna menetapkan anggaran Pilkada 2020 sebesar 37, 2 miliar rupiah. pada anggaran tersebut telah disiapkan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) sebesar 3 miliar, sengketa hukum dan litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 2 miliar. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa pemilihan umum membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga para calon harus merogoh kocek sangat dalam demi memuluskan langkah mereka menduduki kursi kekuasaan.
Apatah lagi, calon yang diusung oleh partai sudah pasti akan mencari keuntungan untuk partai. Demokrasi kapitalis demikian tampak sebagai penyebab utama terbentuknya perilaku rakus para penguasa yang hanya memikirkan keuntungan individu dan kelompok mereka. Demokrasi kapitalis memberikan ruang serta kebebasan kepada pengusaha dan pemilik modal untuk mengatur pemerintahan. Pengurusan pemerintah pada akhirnya berjalan seperti pengurusan perusahaan (Management of the company), dimana siapa yang besar menanamkan saham maka dialah yang berkuasa. Ditambah oligarki atau bagi-bagi kekuasaan/jabatan. Sungguh teramat miris.
Kejamnya demokrasi disebabkan sekularisme yakni pemisahan kehidupan dan agama. Dimana, manusia bebas melakukan apapun sesuai keinginannya. Aturan yang dibuat menjadikan rakyat menjerit, bekerja banting tulang sekian kali lipat untuk biaya sekolah, kesehatan yang mahal serta biaya kehidupan yang semakin meningkat. Pada akhirnya rakyat hanya menjadi alat meraup suara, lantas setelah itu dihempaskan.
Tak sedikit para penguasa dalam sistem kapitalisme berpaling dari amanah yang diemban. Sedangkan mengabaikan amanah adalah ciri kaum munafikun. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Anfal: 58
"Sungguh Allah tidak menyukai para pengkhianat".
Salah satu amanah adalah kepemimpinan dalam mengurusi urusan kaumnya, seperti hadis dari Bukhari dan Ahmad:
"Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus."
Syariat Islam Sebagai Solusi
Selama sistem demokrasi kapitalis yang diemban, maka selama itu pula pengurusan tehadap amanah yang adil dan sejahtera tidak akan pernah terjadi secara menyeluruh, para penguasa dalam sistem kapitalis akan terus meraup materi dari kekuasaan yang dimilikinya. Hal tersebut tidak akan terhenti dan tidak akan terjadi bila syariat Islam diterapkan. Sebab, Islam bukan agama ritual semata, melainkan sebuah mabda yang melahirkan aturan bagi segala lini kehidupan manusia serta merupakan sistem terbaik. Sebagaiman firman-Nya,
"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"(QS al-Maidah [5]: 50)
Sistem Islam adalah solusi atas segala permasalahan yang terjadi di tengah umat. Ia juga merupakan sistem terbaik dalam pemerintahan yakni Daulah Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah.
Wallahu a'lam bi ash-shawab
Post a Comment