Kabupaten Malang - Bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (29/11/19), Polres Malang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan Penyampaian Hasil Rakornas Presiden Republik Indonesia (RI), yang diselenggarakan Kemendagri pada 13 November 2019 lalu.
Kegiatan ini di inisiasi Kapolres Malang dengan Menghadirkan antara lain: Bupati Malang; Ketua DPRD Kabupaten Malang; Dandim (Kasdim 0818 Malang-Batu); Kajari Malang (Jaksa Pidsus), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kapolsek RES Malang; Camat, Koramil, Kades se-Kabupaten Malang; Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malang; Kanit Binmas/ Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Selain Penyampaian Hasil Rakornas Presiden RI, pada kegiatan ini juga dilaksanakan Pemberian Penyuluhan Pencegahan Korupsi kepada seluruh OPD dan Kades, oleh Kasatreskrim Polres Malang, Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya dan BPKP/LKPP dilanjutkan penandatanganan MoU oleh Kapolres dan Bupati Malang.
Dalam sambutannya, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menyampaikan, pada 13 November lalu, Kemendagri menyelenggarakan Rakornas Indonesia Maju yang dipimpin langsung Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diikuti seluruh forkopimda (Kepala Daerah, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua DPRD) se-Indonesia.
Menurut Kapolres, mengelola Indonesia dengan beragam suku agama dan parpol, sangatlah kompleks dan tidak mudah. Demikian juga dalam konteks Kabupaten Malang dengan beragam kompleksitasnya.
Maka dari itu, perlu adanya kesamaan visi dari semua stakeholder, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang paling bawah.
Ujung menjelaskan, berbagai tantangan yang dialami dunia saat ini antara lain: dunia menuju resesi, ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, interaksi sosial dan pola komunikasi sebabkan dunia penuh ketidakpuasan. Untuk itu, permasalahan sekecil apapun, bersama Komunikasi 3 pilar yang diperkuat tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada, mari kita selesaikan, jangan di anggap gampang.
Guna menghadapi hal di atas, Presiden sudah menentukan visi dan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan menuju Indonesia Maju antara lain :
1. Mewujudkan SDM unggul yg fokusnya bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang perlu jaminan keamanan;
3. Sederhanakan Regulasi. (Akan ada Omnibus Law. Perlu kecepatan dan fleksibilitas pelayanan serta perijinan harus dipermudah);
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi dimana yang tadinya eksplor SDA diubah ke sektor manufaktur dan eksplor bidang jasa.
Program ini kata Ujung, merupakan agenda Strategis Bangsa saat ini, dimana Presiden Joko Widodo fokuskan pada pembukaan investasi seluas-luasnya dan menciptakan lapangan kerja bagi 7 juta angka pengangguran, jadi semua program ini harus kita pahami, satu visi bersama kita wujudkan di kabupaten Malang, jelas Ujung.
Ujung juga mengatakan, Polres Malang berkomitmen untuk selalu menjaga dan sukseskan agenda strategis bangsa ini melalui 2 hal yakni, ciptakan kondusifitas keamanan dan kepastian hukum.
Dalam rangka mewujudkan kondusifitas keamanan sehingga dapat menarik investasi & lapangan kerja terbuka kata Ujung, maka Polres Malang akan pastikan tidak ada gangguan terhadap proses-proses pembangunan, bebas aksi-aksi premanisme, bantu ikut ciptakan iklim easy of doing business, bebas dari konflik sosial, bebas dari aksi unras anarkis, mitigasi dan permasalahan-permasalahan buruh, sehingga wajah kab malang bisa menarik investor.
Sementara di bidang kepastian hukum, sebagaimana arahan Presiden yang harus di kedepankan adalah pencegahan daripada penindakan, pastikan tidak ada pungli dan korupsi dalam proses-proses perijinan, khususnya usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan bisa ciptakan investasi dan lapangan kerja. Kebijakan jangan dikriminalisasi, ujarnya.
Lanjut Unung, Presiden juga menyampaikan, kalau ada persoalan hukum dan terlihat di awal, agar preventif dulu, ingatkan dulu jangan ditunggu baru ditindak.
Untuk itu, melalui kerjasama yg sinergis, mari kita bangun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kelola Dana Desa yang bersih efektif efisien dan akuntabel.
Perlu digarisbawahi, bahwa kerjasama ini tidak untuk digunakan sebagai sarana konspirasi, tetapi bersama cari solusi agar semua program-program pemerintahan tidak hanya "SENT" tetapi juga "DELIVERED" dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai terget yg ditetapkan, tutup Kapolres Malang.(kyt)
Post a Comment