Persoalan Papua, Lagu Lawas yang Tak Kunjung Tuntas

Oleh: Yuni Damayanti
(Pemerhati Sosial Asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)

Puluhan mahasiswa Papua kembali mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 28 Agustus. Mereka juga meminta agar Presiden Jokowi menemui massa. Bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan di depan Istana Negara oleh massa dari Papua yang berunjuk rasa pekan lalu. Selain bendera, puluhan mahasiswa juga terlihat mengenakan baju dan menggambar bendera Bintang Kejora di tubuhnya.

Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora. Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan  Bendera Bintang kejora di jalan yang berada didepan  Mabes AD dan Kementrian Dalam Negeri. Negosiasi alot antara aparat dan perwakilan massa sempat terjadi, namun tak lama negoisasi aparat pun mengizinkan massa menuju depan Istana Negara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora (Cnnindonesia.com, 28/08/2019).

Selain aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana negara, juru bicara international Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim sebagai West Papua untuk mendesak referendum atau penentuan nasib Papuan lewat pemungutan suara rakyat. Menurut victor, ini adalah bagian dari perjuangan  KNPB yang akan dilakukan terus-menerus dalam menuntut referendum. Karena baginya Papua dalam kondisi “dijajah Indonesia”. 

Mantan Ketua Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso  menuding KNPB sebagai salah satu pihak yang diduga kuat di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat. Tudingan ini bukan tanpa alasan. Beliau mengungkapkan alasanya: Pertama, dari faktor internal ada KNPB, sebuah organisasi yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat. Di KNPB ada tentara yang dibangun TNPB (Tentara National Papua Barat) pimpinanya Goliath Tabuni. Kedua, dari faktor eksternal,  Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda  yang merupakan juru bicara ULMWP kini berada di Inggris, bergerilya mencari dukungan ke sejumlah negara PBB dan negara pasifik (Cnnindonesia.com, 31/08/2019).

Dari persoalan di atas, jika menilik dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua yang  meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Tidak optimalnya pembangunan infrastuktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas, siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan khususnya kasus Wasior, Wamena dan Paniai.

Setelah mengetahui akar masalah Papua, wajar jika masalah ini tidak pernah selesai. Pasalnya dari sini sudah terlihat adanya pengabaian pengurusan Papua dari pemerintah Indonesia. Bagaimana tidak, masalah ini bertahun-tahun timbul-tenggelam tak ada habisnya. Karena ada luka dalam bagi masyarakat Papua yang belum terobati, yang paling menonjol adalah mereka belum memperoleh kesejahteraan padahal mereka hidup di daerah yang kaya. 

Seharusnya Papua dapat mengambil pelajaran dari Timur Leste yang telah memisahkan diri. Akibatnya krisis berbagai aspek dan semakin tidak makmur dan sejahtera. 17 tahun silam, Republica Democratika de Timur Leste atau Republik demokratik Timur Leste menjadi salah satu negara termiskin. Kota ini tidak memiliki penerangan jalan dan sangat banyak rumah yang hancur. Di luar Dili, kondisinya lebih buruk. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan, Timur Leste berada di peringkat 152 negara termiskindi dunia dari 162 negara.

Pemerintah pusat seharusnya menerapkan keadilan tanpa diskriminasi  bagi seluruh rakyat, tidak terkecuali rakyat Papua. Juga memberlakukan politik ekonomi dengan menjamin seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi agar tidak mudah terjadi kekacauan yang  dapat memicu perpecahan.

Sementara itu, Islam yang merupakan agama yang sempurna dalam mengatur seluruh urusan manusia tentu saja mampu menjadi pemersatu seluruh warganya baik muslim maupun non muslim. Apapun warna kulit, agama, ras, suku bangsa, wilayah yang sudah lama bergabung, baru bergabung dan segala latar belakang mereka.

Penerapan syariah Islam akan mendatangkan rahmat dan persatuan bagi seluruh warga negara. Hal ini karena Islam memberlakukan peraturan yang adil dan mensejahterakan seluruh rakyat, tanpa ada diskriminasi. Karena itu sistem Islam akan menjadikan rakyat yang tinggal di wilayah mana pun tidak merasa dianak tirikan. Seluruh urusanya diurusi dengan baik oleh negara, karenanya seluruh loyalitas diberikan penuh kepada negara, sekalipun warga negara nonmuslim. 

Adapun peraturan negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya meliputi: Pemerintahan Islam akan memberlakukan politik ekonomi dengan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Pemerintah menyediakan pendidikan, layanan kesehatan berkualitas dan keamanan yang semua itu diperoleh dengan cuma-cuma. Sedangkan sandang, pangan dan papan murah. Baitul mal akan mengumpulkan zakat dari warga negara yang muslim, negara tidak memungut pajak kecuali kas negara dalam keadaan kritis dan pajak hanya dipungut dari kalangan kaum musim yang kaya saja. Karenanya biaya hidup tidak tinggi dan terciptalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Pengelolaan keuangan terpusat. Seluruh harta benda milik umum dan milik negara menjadi pemasukkan baitul mal. Seluruh anggaran belanja baik keperluan pemerintah pusat maupun daerah dipenuhi tanpa melihat pemasukan daerah kecil atau besar. Pembangunan dilakukan bukan berdasarkan pemasukan namun berdasarkan kebutuhan.

Dengan demikian Islam memandang menjaga keutuhan wilayah adalah wajib dan haram memisahkan diri. Hal ini didasarkan pada hadis dari  Arfajah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian  atau memecah jamaah kalian, maka perangilah ia” (HR. Imam Muslim). Wallahu a’lam bisshowab.

Post a Comment

Previous Post Next Post