Menurutnya, saat ini pembahasan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-RAPBD) 2019 terus bergulir. Seluruh program dan kegiatan yang termaktub dalam APBD sudah melalui mekanisme mulai dari musrenbang tingkat kelurahan.
"Sesuai dengan aturan tidak boleh program naik di jalan," kata Politisi Partai Demokrat itu saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (20/9/2019).
Dalam penyusunan perubahan RAPBD pihaknya belum menetapkan mobil dinas pimpinan. Jika dipaksakan sekarang, ia khawatir akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Maka dari itu ia meminta unsur pimpinan definitif DPRD Kota Padang sedikit bersabar.
"Didalam rancangan perubahan APBD 2019 itu, pada pembahasan awalnya tidak ditetapkan anggaran untuk pembelian mobil dinas, misalnya. Nanti tidak menutup kemungkinan di 2020 pada APBD Induk, kita baru memasukkan anggaran dimaksud," ulas Ilham Maulana.
Saat ini pimpinan dewan masih menggunakan mobil dinas yang lama. Tidak ditetapkan mobil dinas tersebut, Ilham menduga karena APBD Perubahan masih merujuk pada kewenangan sebelumnya. Meskipun demikian, ia mencoba legowo dalam menerima kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.
"Untuk standar (jenis mobil dinas pimpinan dewan 2020, red), mobnas ketua 2500 cc, wakil 2200 cc, kita mengikuti standarnya. Tidak boleh diluar standar, kalau lewat dari itu bayar sendiri," seloroh Ilham Maulana.
Disinggung terkait anggaran satu mobil dinas itu, Ilham Maulana menyebut, belum bisa 'meraba-raba' lantaran nanti ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) dari Sekwan DPRD Kota Padang.
Nanti dari PPTK pihaknya baru bisa memastikan model mobil dinas karena selera masing-masing berbeda-beda.
"Bagi kita dalam mobil dinas itu, yaitu keselamatan dan kenyamanan," imbuh Ilham Maulana.
Pada pada pembahasan perubahan RAPBD meliputi hal-hal yang sudah disepakati dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Pada rapat saat itu, dirinya yang didapuk sebagai koordinator lebih bersifat mengarahkan seperti apa rapat dan skemanya sehingga waktu pembahasan lebih efisien dan tepat sasaran.
"Contohnya pada belanja langsung ada tak perubahan, pergeseran ada pada belanja tidak langsung dan pendapatan. Secara umum yang lebih memahami adalah pimpinan komisi, namun saya belum mendapatkan hasilnya secara detail," ucap Ilham Maulana.
Selain itu pada rapat APBD Perubahan, sambung Ilham Maulana, pihaknya juga mengundang PLN tujuannya untuk sharing sehingga meningkatkan pendapatan dari sisi Penerangan Jalan Umum (PJU).
Setelah itu ada juga rencana pembahasan dengan Pelindo untuk membicarakan program ke depannya agar bisa menjadi 'suntikan' PAD di Kota Padang.
"Soal Pelindo, sebab yang selama ini kita nol sama sekali tentu perlu bicara lebih lanjut. Pada intinya sebagai koordinator saya akan coba jembatani pimpinan komisi dan anggota komisi untuk melakukan audensi rapat dengan stake holder bersangkutan karena ini pada baru semuanya kan," tutur Ilham Maulana.
Tak hanya itu, tambah Ilham Maulana, selanjutnya DPRD juga akan menggandeng PT. Pertamina dengan melibatkan Dinas Perdagangan. Gunanya untuk membicarakan semberawutnya permasalahan bensin dan gas.
Bayangan yang disampaikan Wali Kota Padang, Mahyeldi pada rapat perubahan RAPBD lanjut Ilham Maulana, ada himbauan untuk merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), terutama tentang Kominfo. Banyak hal yang perlu dipersiapkan karena hal ini merubah nomenklatur dan anggaran. Perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar tidak menemukan kendala pada pengaplikasiannya pada tahun 2020.
"Seluruh OPD yang didalamnya ada pendapatan yang telah berdiri satu wadah yang namanya UPT dilihat selama ini tidak pernah maksimal. Dengan ada pengusulan (SOTK) kita coba membicarakan bagaimana UPT bisa maksimal dalam pencapaian PAD," tukasnya.
Pihak DPRD akan mencoba berbicara dengan pimpinan Pemko Padang termasuk tentang pematangan PAD. Agar ke depan seluruh kegiatan bisa berjalan dengan maksimal dan tercapai sesuai target, tutupnya mengakhiri percakapan.
Post a Comment