Akankah Nasib Papua Seperti Timor Timur?

Oleh: Yanyan Supiyanti A.Md

Pendidik Generasi & Member Akademi Menulis Kreatif

Kini, Papua kembali bergolak. Sebagian warganya menginginkan kemerdekaan. Belakangan mereka melancarkan aksi unjuk rasa di berbagai kesempatan menuntut referendum demi memisahkan diri dari Indonesia. Akankah nasib Papua sama seperti nasib Timor Timur yang sekarang bernama Timor Leste lepas dari Indonesia?

Dilansir oleh m.cnnindonesia.com, pada tanggal 31 Agustus 2019, Juru bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan bahwa pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim sebagai west Papua untuk mendesak referendum atau penentuan nasib Papua lewat pemungutan suara rakyat. Menurut Victor, itu merupakan bagian dari perjuangan KNPB yang akan dilakukan terus-menerus dalam menuntut referendum, karena baginya Papua dalam kondisi 'dijajah Indonesia'.

Upaya melepaskan Papua dari wilayah Indonesia harus dicegah. Belajar dari kasus Timor Timur yang sukses memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Hal itu disebabkan penerapan sistem kapitalisme-demokrasi yang memberikan hak menentukan nasib sendiri. Seharusnya ini menjadi alasan kuat untuk menolak sistem kapitalisme-demokrasi. Bayangkan, jika tiap wilayah di Indonesia, atas nama hak menentukan nasib sendiri menuntut merdeka, dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah dan tak berdaya.

Timor Timur menjadi contoh nyata upaya pelemahan sebuah negara oleh negara adidaya. Timor Timur kini menjadi negara miskin dan malah berada di bawah ketiak asing. Keinginan mereka sebelumnya untuk bisa mandiri dan kuat serta sejahtera, jauh panggang dari api. Justru, Australia lah yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan kemerdekaan Timor Timur itu untuk memperoleh ladang-ladang migas. Sementara Timor Timur menggantungkan diri dari utang luar negeri.

Apa yang terjadi setelah itu? Bukannya tambah kuat, Timor Leste tambah lemah. Asing masuk dan kemudian menguasai kekayaan alam mereka. Timor Leste pun terus bergejolak karena perebutan kekuasaan. Jadilah mimpi kedamaian dan kesejahteraan tak terwujud.

Terpisahnya Timor Timur menggunakan cara melalui sistem kapitalisme-demokrasi. Kapitalisme-demokrasi lah yang memungkinkan negara-negara penjajah bisa memaksakan kehendaknya.

Maka, solusi terhindar dari hal itu tiada lain kecuali dengan mencampakkan sistem kapitalisme-demokrasi, lalu menerapkan syariah Islam secara totalitas.

Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Bukankah ini yang dibutuhkan rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia? Memanusiakan manusia sesuai fitrahnya.

Islam memiliki kebijakan politik ekonomi Islam untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan pada setiap individu rakyat, juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.

Selain itu, Islam menetapkan kekayaan alam yang besar sebagai milik umum, milik bersama seluruh rakyat, yang haram dikuasai swasta apalagi asing. Kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara mewakili rakyat. Hasilnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat.

Patokan dalam pendistribusian itu adalah setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu. Sebab, Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antar-daerah. Kesenjangan dan ketimpangan antara individu dan antar-daerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu. Papua akan bahagia dengan Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.[]