ADVETORIAL BIRO HUMAS PEMPROV SUMBAR
Untuk menciptakan birokasi yang mudah dan tidak berbelit belit, semua OPD Pemprov Sumbar khususnya yang terkait pelayanan harus dipegang oleh pejabat yang profesional.
Salah satunya adalah penetapan pejabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah. Dengan tupolsi yang berat karena harus mengurusi sebanyak 6000 lebih PNS di lingkungan Pemprov Sumbar, BKD harus diisi oleh orang telah berpengalaman dan teruji.
 |
| Gubernur Sumbar memberikan sambutan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar |
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S. Psi, M.Sc, usai melantik secara resmi lantik Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumbar, Abdul Gafar, Kamis (8/8/2019) di Auditorium Gubernur Sumbar.
Turut hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah itu, Wakil Gubernur Sumbar Drs. H Nasrul Abit , Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis, para pejabat eselon II, III, IV di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, dan undangan lainnya.
 |
| Penandatanganan berita acara pelantikan kepala BKD Sumbar |
Dalam sambutanya Gubernur menyampaikan, bahwa pejabat kepala BKD tersebut sudah melalui proses sesuai aturan dan memenuhi standar dan perlu dilakukan pengisian kekosongan, karena pejabat yang lama masuk masa pensiun. "Kekosongan jabatan pada BKD, tidak boleh lama-lama, ini menyangkut kinerja ke depan, sebab Plt tidak bisa berbuat banyak sebelum ada pejabat defenitif," ucapnya.
 |
| Pengambilan sumpah jabatan pada saat pelantikan kepala BKD Sumbar |
Pelantikan
pejabat eselon II setingkat Tinggi Pratama, Abdul Gafar, SE, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, menggantikan Kepala BKD Sumbar sebelumnya, Yulitar, SH yang telah memasuki masa pensiun.
"Dalam proses pengangkatan kepala BKD ini sudah sesuai prosedur yang nilainya harus diatasi 70. Saya ingin pejabat harus bisa menyesuaikan keinginan pemerintah, jangan terlalu banyak rapat, harus bisa bekerja cepat," tegasnya.
 |
| Gubernur Sumbar melantik kepala BKD Pemprov Sumbar |
Gubernur menilai, Abdul Gafar cocok mengisi jabatan Kepala BKD Provinsi Sumbar, karena memang jabatan tersebut harus diisi oleh orang yang berpengalaman di pemerintahan yang bisa mengkordinir OPD yang ada. "Apalagi Abdul Gafar sudah sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial selama tujuh," ucap Irwan Prayitno.
"Dengan tugas yang berat, Abdul Gafar dituntut harus bisa mengurus administrasi terkait kepegawaian ribuan ASN Pemprov Sumbar. Bahkan saat ini ditambah lagi dengan kewenangan SMA dan SMK yang berada di Pemprov Sumbar, sehingga jumlah ASN bisa mencapai sekitar 13.000 orang sekarang," jelas Gubernur Sumbar.
Menurut Irwan Prayitno, tidak hanya Kepala BKD Provinsi Sumbar yang disibukan mengurus administrasi terkait kepegawaian, tetapi termasuk dirinya yang disibukan menandatangani SK menyangkut kepegawaian. Bahkan, karena sibuknya, Irwan Prayitno mengungkapkan tingginya map sampai satu meter.
 |
| Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang dilantik |
Irwan Prayitno juga menyampaikan, sampai sekarang dirinya tidak ada meja khusus untuk menandatangani surat-surat. “Sampai sekarang saya tidak ada meja. Semuanya di manapun saya selesaikan. Di rumah dinas, di atas mobil, di belakang rumah dan lainnya. Jadi kalau ada urusan surat menyurat lamban karena masih surat masih ada di meja gubernur, pernyataan itu salah. Di manapun ada meja gubernur, untuk menyelesaikan urusan administrasi. Artinya jangan ada penundaan pekerjaan,” tegasnya.
Sementara, Kepala BKD Sumbar yang baru dilantik, Abdul Gafar mengatakan, dirinya akan melakukan kordinasi secara internal untuk mempersiapkan tugas yang cukup berat tahun ini. Yakni penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 yang akan berlangsung Oktober 2019.
 |
| Gubernur bersama kepala BKD yang baru saja dilantik |
Namun, dirinya optimis proses penerimaan CPNS akan berlangsung secara bersih, jujur dan transparan. Apalagi penerimaan CPNS tahun ini sudah berbasis tekhnologi informasi (TI)
“Saya akan melakukan kordinasi secepatnya. Karena penerimaan CPNS tahun 2019 ini sangat mendesak. Kordinasi dilakukan dengan Kepala BKD Sumbar yang lama, Pak Yulitar dan jajaran di BKD nanti,” ungkapnya. (ags)