Oleh: Irwansyah

Pesta demokrasi telah usai. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU pada 21 Mei 2019, dini hari.  Hal ini sempat disorot oleh banyak pihak. Menjadi polemik. Menuai kontroversi.

Keputusan KPU ini, juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit yang kecewa. Meski begitu, mau tidak mau putusan tersebut harus diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. 

Ditetapkannya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada periode 2019-2024 tentunya Jokowi akan segera menyusun kabinet baru dalam membantu kinerjanya untuk lima tahun kedepan.

Masih menjadi teka-teki, siapa-siapa yang akan mengisi kabinet kerja baru Jokowi nantinya. Namun uniknya, dalam hal ini sudah ada beberapa partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin secara terang-terangan meminta jatah kursi (mentri) dalam kabinet kerja Jokowi nantinya.

Dikutip dari TEMPO.CO (28/05/19), Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya berharap mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet Jokowi. Menurut Agung, harapan itu wajar karena Golkar  merupakan partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai runner-up alias pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen. 

Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap partainya mendapatkan jatah 10 menteri di dalam kabinet baru Presiden Jokowi. 

Tak mau ketinggalan, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya.  Partainya berani menuntut lebih banyak karena turut membantu upaya pemenangan Jokowi - Ma'ruf pada pemilihan presiden 2019. 

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan partainya menyerahkan kepada Jokowi berapapun dan portofolio apa saja yang akan diberikan kepada partainya. 

Sementara PDIP selaku pengusung utama Jokowi menyatakan pihaknya taat asas untuk membicarakan masalah kursi menteri. Semuanya diserahkan kepada Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi yang mempunyai hak prerogatif.

Sedangkan partai-partai kecil pendukung Jokowi, seperti Perindo, PKPI, dan PSI tidak berharap banyak dengan jatah menteri. 

Bagi-bagi kursi boleh-boleh saja. Namun perlu digaris bawahi, tidak elok jika memberikan kursi karena faktor kedekatan personal dan balas budi. Kursi seharusnya diberikan kepada orang-orang profesional dalam bidangnya. Siap melayani rakyat. Tidak  bekerja untuk kepentingan pribadi dan partainya. Bisa mengatasi permasalahan yang terjadi. Mengingat Indonesia saat ini masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti: kenaikan harga BBM. Tarif listrik, biaya transportasi yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Belum lagi beberapa BUMN dikabarkan terancam bangkrut. Perekonomian yang kian menurun. Sementara utang negara yang semakin membengkak. Lapangan kerja yang masih terbilang sempit. PHK dimana-mana mulai terjadi. Dan masih banyak lagi.

Sebagai rakyat, berharap kedepannya Indonesia bisa lebih baik. Presiden dan kabinet kerja baru nantinya bisa lebih profesional. Bukan sekedar menduduki kursi jabatan semata. Tapi hadir dan mampu memberikan solusi cerdas disetiap permasalahan yang ada. Bertanggung jawab. Bukan saling lempar tanggung jawab ketika masalah datang. Apalagi sampai berkata "Bukan urusan saya". Karena setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak.

"Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.(HR. Bukhari Muslim).

Wallahu'alam bish-shawab
 
Top