Oleh: Rosmita
Member Akademi Menulis Kreatif
Siapa yang kalau mudik naik pesawat? Selamat! Anda dinyatakan Orang Kaya. Bagaimana tidak, di jaman sekarang kalau mau naik pesawat harus berdompet tebal. Bayangkan saja, tiket antarpulau di negeri sendiri jauh lebih mahal dibanding ke luar negeri. Apalagi musim mudik beberapa hari yang lalu ketika perayaan Idul Fitri. Ya, kita seakan seperti kembali ke era 80-an, dimana naik pesawat adalah suatu kemewahan.
Berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat, Pemerintah berencana untuk mengundang maskapai asing ke Indonesia justru membuat pemerintah terkesan berlepas tangan. Dengan membiarkan masuknya korporasi asing dalam pengelolaan sektor layanan publik maka bisa dipastikan negara akan mengalami kerugian karena berkurangnya pendapatan negara.
Pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, menyebutkan mengundang maskapai asing bukanlah merupakan sebuah solusi yang tepat. Bahkan hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara.
Dia menekankan, jangan sampai nantinya maskapai asing mengeruk keuntungan dari dalam negeri. Terutama Indonesia merupakan ladang bisnis yang cukup basah bagi dunia penerbangan, sebab merupakan negara kepulauan yang otomatis akan sangat bergantung pada koneksi udara. (Okezone.com)
Menurut ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, jika pertimbangan kebijakan hanya satu sisi dan mengorbankan sisi yang lain, maka diperkirakan bisa merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Didik menuturkan, defisit transaksi berjalan Indobesia sudah menjadi masalah hingga hampir setengah abad, bahkan memburuk empat tahun terakhir ini. Dengan ini, jika kebijakan mengizinkan maskapai asing masuk dianggapnya akan berpotensi merapuhkan fondasi ekonomi tanah air. (RMOL.Id)
Dengan demikian sudah jelas, bahwa rencana pemerintah untuk mengundang maskapai asing ke Indonesia, tidak dapat menjadi solusi tuntas masalah harga tiket pesawat yang meroket. Wacana ini justru menimbulkan polemik dan dampak negatif bagi rakyat.
Lagi-lagi paradigma neolib kapitalistik menjadi biang kerok buruknya pengelolaan layanan publik dikarenakan menempatkan negara hanya sebagai regulator bahkan bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan sektor ini sebagai industri atau bisnis tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyat kedepannya.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang menjadikan pemimpin atau pejabat negara sebagai pelayan yang mengurusi urusan umat. Sehingga kebijakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum syara, dan pasti menghasilkan kemaslahatan untuk umat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Sayyid (pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah) suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)
Memberikan pelayanan publik yang baik termasuk dalam menyediakan moda tranportasi dengan harga yang murah atau terjangkau seluruh kalangan adalah tanggung jawab pemimpin. Oleh karena itu pemimpin harus menutup semua peluang yang akan mempersulit urusan publik, seperti melarang masuknya korporasi asing menguasai sektor layanan publik.
Namun hal ini hanya bisa diterapkan apabila Islam dijadikan sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk mengatur urusan negara.
Sejarah mencatat bagaimana khalifah Umar bin Khatab begitu khawatir saat mengetahui ada jalan yang rusak dan berlubang di pegunungan Irak. Karena jalan termasuk layanan publik dan jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, maka seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah kelak. Jadi saat mengetahui ada jalan yang rusak, Umar langsung mengutus orang untuk memperbaiki jalan tersebut. Begitulah ketika Islam diterapkan akan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan umat.
Wallahu 'alam bish shawab.