Penulis : Kanti Rahmillah, M.Si

Setelah Memasuki masa tenang. Pa Jokowi memilih umroh bersama istri. Media pun seolah berlomba menampilkan sosok Jokowi yang religius, masuk kedalam Ka'bah. Pasalnya, tak sembarang orang bisa masuk kedalam Ka'bah. Hanya kepala negara dan juga orang-orang penting saja.

Sebenarnya, bukan sebuah berita besar seorang kepala negara masuk kedalam Ka'bah. Pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Soeharto pun melakukan hal yang sama di akhir masa jabatannya. Namun menjadi berita yang menuai pro kontra, tatkala media begitu menyoroti sisi religi Paslon petahana.

Bukan kali pertama media mengangkat sisi 'ketaatan’ sosok presiden saat ini. Beberapa kali adegan shalat di ekspos ke media. Termasuk amalan sunnah, seperti puasa. Hal demikian, dijadikan berita yang siap diantar pada warga. Seolah ingin menunjukan kelayakan seorang Jokowi untuk memimpin negeri ini. Negeri muslim terbesar di dunia.

Politik Identitas

Menarik untuk dibahas, pesan SBY kepada Prabowo menjelang kampanye Akbar di Gelora Bung Karno (GBK), 7 April lalu. Ketua Partai Demokrat ini berpesan, agar kampanye Prabowo jangan kental akan politik Identitas. 

"Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem," demikian penggalan surat SBY. (Detik.com 07/04/2019)

Pesan SBY ini sebenarnya telah menjadi opini umum di tengah masyarakat, bahwa pilpres kali ini, begitu kental dengan politik identitas. Tentu, semua Paslon berebut menginginkan identitas muslim tersemat pada mereka. Lihat saja, bagaimana Prof Mahfud MD tersingkir oleh seorang kyai sepuh. Walau Prof Mahfud juga bagian dari NU, namun dirinya bukanlah representasi umat muslim. 

Politik identitas tak bisa dipisahkan dengan politik pencitraan. Karena hanya menyuguhkan apa yang diinginkan para pemilih. Dalam bahasa ekonomi, tergantung market (pasar). Pasar maunya apa, maka sosok yang ditampilkan harus sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Tak peduli apakah realitasnya benar-benar sesuai keinginan umat? atau hanya casing? Yang penting laku terjual.

Islam Politik

Jika kita telaah dari masa ke masa, terlihat sekali pilpres kali ini kental dengan politik identitas Islam. Sampai ada yang mengatakan, pilpres kali ini seperti perang Badar. Kubu Islam versus kubu kafir. Hingga timses petahana mencari cara agar kesan capres nya yang represif terhadap Islam, hilang dari benak umat. 

Tak bisa dielakkan. Kebijakan represif dan anti Islam, yang dilakukan rezim hari ini, telah membangunkan macan tidur. Begitupun kasus penistaan agama oleh Ahok, menjadi martir sadarnya umat, akan haramnya pemimpin kafir. Hingga tercetuslah peristiwa Akbar 212 di Monas. 

Opini terus bergulir, bahwa kekuasaan harus ada di tangan umat muslim. Bukan hanya sekedar sosok yang beragama Islam. lebih dari itu, kekuasaan harus berada di tangan yang memahami Islam. Agar kebijakan yang dibuat penguasa dirasakan keadilannya. Kini, banyak dari umat muslim yang telah memahami alasan terampasnya kekayaan kita oleh asing. Hal itu karena penguasanya yang tak takut akan azab Allah. Azab bagi para penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. 

Umat muslim semakin sadar, bahwa agamanya bukan hanya mengurusi urusan ibadah ritual saja. Lebih dari itu, Islam adalah agama rahmatan Lil Al-Amin. Agama yang mengatur seluruh kehidupan, termasuk bernegara. 

Maka penting untuk dipahami umat. Bahwa, sebuah negara yang sesuai dengan Islam. Bukan hanya membutuhkan pemimpin yang adil saja. Lebih dari itu, sebuah negara yang ingin menerapkan syariat Islam, membutuhkan sistem yang berasal dari pencipta.

Islam telah merinci, bentuk sebuah negara. Sistem pemerintahannya dan tata cara penegakan sistem tersebut. Seperti yang tertuang dalam ayat Allah, bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah.

 “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…” ( QS Al Baqoroh ayat 30).

Imam al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah.” Bahkan, dia kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” [Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264].

Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap upaya masif untuk menjauhkan umat dari aktivitas politik. Begitupun dengan kesadaran politik umat, jangan sampai hanya sebatas gerakan reformis. Namun harus juga ada kesadaran politis ideologis. Yang menghantarkan pada perubahan yang totalitas.

0 komentar:

 
Top