Oleh: Sumiati  (Praktisi Pendidikan dan Member AMK )

Hotel mewah milik Brunei Darussalam yang berada di Inggris, Dorchester Hotel, didemo ratusan orang. Mereka mengecam Sultan Hassanal Bolkiah yang menerapkan Hukum Syariah ketat, termasuk rajam sampai mati bagi pelaku seks sesama jenis (lesbian, gay, biseksual dan transgender/LGBT).

Para demonstran yang didominasi para aktivis pembela hak-hak gay menganggap Sultan Hassanal meniru kelompok Islamic State (ISIS) di Irak dan Suriah karena memberlakukan hukuman seperti itu.
Massa juga mendesak Angkatan Udara dan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memutuskan hubungan dengan Sultan Brunei. Demo yang berlangsung Sabtu sore itu memaksa aparat polisi untuk berdiri di depan pintu hotel untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan.

Lebih dari 100 orang datang dengan membawa bendera pelangi, spanduk dan plakat berisi kecaman terhadap Sultan Hassanal."Shame on you (Malu pada Anda)," teriak para demonstran di luar hotel mewah di Park Lane.

Demo dipimpin oleh aktivis pembela hak-hak gay, Peter Tatchell. "Sultan meniru hukuman barbar ISIS di Suriah dan Irak; memberlakukan hukuman mati dengan merajam orang-orang yang terbukti melakukan homoseksualitas, perzinaan dan menghina Nabi Muhammad," katanya, seperti dikutip The Guardian, Minggu (7/4/2019).

“Dia sebanding dengan para fanatik ISIS yang mengeksekusi orang karena kejahatan yang disebutkan ini selama kekhalifahan mereka yang membunuh. Brunei harus diisolasi sebagai negara paria, sama seperti ISIS," ujarnya.

Selebriti termasuk Sir Elton John, George Clooney dan Ellen DeGeneres pekan lalu mendesak pemboikotan terhadap hotel-hotel mewah milik Brunei yang berada di berbagai negara, termasuk Dorchester London dan 45 Park Lane.

Protes itu terjadi di tengah-tengah seruan agar dua gelar kehormatan yang diberikan Ratu Inggris kepada Sultan Hassanal dilucuti. Sultan mendapat gelar sebagai marsekal di Angkatan Udara dan laksamana di Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

"Undang-undang baru Brunei yang menyedihkan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya mendefinisikan institusi Inggris," kata Stephen Evans, kepala eksekutif National Secular Society, sebuah badan amal yang menentang hak istimewa agama.

"Melucuti gelar kehormatan Sultan yang telah mereka berikan kepadanya akan mengirimkan pesan penting bahwa mereka tidak ingin dengan cara apapun terkait dengan barbarisme abad pertengahan semacam ini," ujarnya.

Istana Buckingham, melalui seorang juru bicara telah merespons seruan demonstran. "Yang Mulia bertindak atas saran pemerintah sehubungan dengan pemberian gelar terhormat ini," katanya.

Kantor Kabinet Inggris juga telah merespons."Kami tidak mengomentari kasus individu," kata kantor tersebut melalui seorang juru bicara.

Demo muncul setelah Menteri pertahanan Gavin Williamson meminta Brunei memberikan jaminan kepada pasukan gay Inggris di negara untuk tidak terkena dampak undang-undang baru yang mulai diberlakukan sejak Rabu lalu.

Beberapa universitas terkemuka mengisyaratkan untuk mencabut gelar kehormatan Sultan Hassanal.
"Kami akan mempertimbangkan kembali keputusan ini melalui proses yang telah kami tetapkan berdasarkan informasi yang sekarang tersedia, seperti yang dilakukan universitas-universitas Inggris lainnya," kata pihak Oxford University yang pernah memberikan gelar kehormatan pada sultan.

University of Aberdeen dan King's College London (KCL) juga menyampaikan sikap senada. "Komite gelar kehormatan telah setuju bahwa undang-undang anti-LGBT ini benar-benar bertentangan dengan prinsip dan nilai pendiri universitas. Rekomendasi mereka sekarang diserahkan kepada senat kami untuk dipertimbangkan, yang kami harapkan akan terjadi minggu depan," kata seorang juru bicara University of Aberdeen.

Hampir seluruh dunia berharap kepada lembaga Internasional ini, segala kasus yang terjadi didunia selalu disandarkan kepada lembaga PBB ini dengan harapan masalah tertangani dan Lembaga dunia ini memihak kepada negara terdzalimi. Hanya saja yang terjadi jauh dari harapan bangsa, yang ada PBB dijadikan alat sebagai legitimasi penjajahan Barat melalui penanaman nilai-nilai sekuler semacam HAM, yang ini membuat semakin rumit masalah bukan menuntaskan permasalahan. Lagi-lagi umat harus kecewa ketika harapan disandarkan kepada mereka, namun mereka berulah tidak seperti janji-janji yang sudah dilontarkan. Bahkan semakin berharap semakin kecil kemungkinan keberpihakan mereka kepada bangsa.

Penjajahan barat yang luar biasa tidak manusiawi, tidak bisa masyarakat berharap kepada PBB, karena kenyataannya mereka tidak menunjukkan keberpihakan kepada dunia, khususnya Dunia Islam, tetapi mereka tetap berpihak kepada kepentingan asing atau siapapun yang menguntungkan mereka, penjajahan Barat melalui lembaga Internasional ini hanya bisa dilawan dengan institusi politik Islam kaffah yakni khilafah, yang tentu sebanding karena khilafah juga sistem internasional yang bisa menuntaskan permasalahan Internasional, bahkan adil karena aturannya dibuat oleh Allaah SWT bukan buatan manusia sebagaimana sistem yang lain.

Allaah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

(Q.S.4:59)

Beginilah Islam menjalankan pemerintahan, semua permasalahan dan perdebatan sudah ada penyelesaiannya yaitu kembali ke al-Quran dan as-Sunah.

Wallaahu a'lam bishawab.
 
Top