PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas bantuan ambulance untuk Masjid Darussalam Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. Ia mengendus dugaan penyimpangan bantuan hibah melalui dana pokir anggota dewan asal Fraksi Partai Golkar waktu itu, Helmi Moesim.

"Yang bersangkutan dulu memang anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar. Namun, menjelang pemilu 2019, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota dewan dan anggota Partai Golkar. Ia kemudian pindah mencaleg melalui partai lain," pungkas Wahyu ketika dikonfirmasi media ini, Sabtu 16 Maret 2019.

Wahyu mengatakan, dirinya mengetahui persoalan tersebut setelah beberapa orang tokoh masyarakat Seberang Palinggam mendatangi DPD Partai Golkar pada Jumat, 8 Maret 2019.

"Salah seorang yang mengaku sebagai Ketua LPM mengatakan, dana hibah melalui pokir sebesar Rp200 juta tersebut sudah dicairkan pada tahun 2017. Namun, ambulance tak kunjung datang. Ambulance itu baru didatangkan pada 12 Maret 2019, setelah masyarakat melaporkan hal tersebut ke polisi," ungkap Wahyu.

Wahyu menduga terjadinya pencucian uang dalam kasus tersebut. Pasalnya, dana hibah tersebut dicairkan pada 2017, tetapi ambulance baru didatangkan pada Maret 2019. Namun untuk membuktikan kebenarannya, tentu harus diselidiki oleh pihak penyidik dari kepolisian.

Setelah warga melapor ke Polisi, baru mobil ambulance itu didatangkan. Berarti ada rentang waktu 2 tahun lebih, uang itu dikemanakan ? Padahal, paling lama setelah uang itu dicairkan, satu bulan setelah itu dibuat laporan tentang penggunaan pembelian mobil itu," ujarnya.

Dikatakan Wahyu, pembelian mobil ambulance itu harus sesuai dengan e-Catalogue. "Apa mobil yang dibelikan, sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai tentu harus dikembalikan uang itu," ujarnya.

Satu lagi, kata Wahyu, adalah bantuan becak motor untuk mengangkut sampah. Yang salah adalah penyerahannya dilakukan di rumah Lurah di Gunung Pangilun," cakapnya.

"Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Apalagi sudah ada laporan masyarakat ke polisi. Partai Golkar mendukung penuh pihak kepolisian mengusut kasus ini. Jangan sampai karena yang bersangkutan dulu anggota dewan dari Partai Golkar, lantas kasus ini dikait-kaitkan dengan Golkar. Kami tidak ada kaitannya dengan kasus ini, kami malah mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini, biar jelas siapa yang bermain," cakapnya.

Dikatakan Wahyu, justru dengan adanya kasus ini, Partai Golkar dirugikan. "Kami tidak ingin nama baik Partai Golkar dicemarkan dengan kasus ini. Kasus ini mesti diusut tuntas oleh Kepolisian berdasarkan laporan warga atau masyarakat tadi," pungkasnya.
 
Top