Penulis : Ummu Ainyssa
(Member Akademi Menulis Kreatif)
Beberapa hari terakhir ini media sosial di ramaikan dengan keluhan warganet akan naiknya tiket pesawat yang hampir dua kali lipat.
Penerapan batas atas dan bawah terhadap harga tiket pesawat , makin lama makin di rasakan oleh masyarakat. Meski sebelumnya di katakan oleh Kemenhub bahwa penetapan tarif oleh maskapai disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan tetap memperhatikan kelangsungan usaha, namun kenyataan di lapangan jauh berbeda.
Warga mengeluhkan kenaikan harga tiket domestik yang tinggi bahkan di low season sekalipun.
Ambil contoh tiket ke Padang, Sumatra Barat , salah satu warga , Pringadi Abdi menuturkan bahwa biasanya harga tiket ke Padang berkisar antara 700-800an, namun kini untuk Lion Air saja harga tiket ke Padang pada low season sekitar 1jt lebih. (Liputan6.com)
Selain itu keputusan maskapai berbiaya hemat seperti Lion air dan Citilink untuk menghapus layanan bagasi gratis juga dianggap akan semakin membuat biaya menggunakan jasa transportasi udara akan semakin mahal.
Salah satu langkah yang di ambil oleh warganet untuk mencoba menekan kebijakan naiknya harga pesawat tersebut adalah dengan membuat petisi "Turunkan harga tiket pesawat domestik Indonesia" di situs web Change.org. Petisi ini sudah di tandatangani hampir 180ribu warganet hingga Minggu, 12/1/2019.
SERAMBINEWS.COM)
Meski demikian petisi tersebut tidak serta merta akan mengubah keputusan maskapai-maskapai penerbangan , atau bahkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo berkomentar soal adanya petisi tersebut dengan meminta kementrian perhubungan (Kemenhub) memberikan respon,
"Mendorong Kemenhub untuk memanggil selurub maskapai penerbangan guna menjelaskan mengenai tiket pesawat" Jum'at 11/1/2019 Detiknews.com.
Sementara Kementrian Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa naiknya harga tiket pesawat yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no.14/2016.
Beliau meminta agar masyarakat tidak terlalu berlebihan dalam merespon hal tersebut, dan juga meminta agar masyarakat bisa berbesar hati (ikhlas) menerima kebijakan maskapai.
"Jadi saya himbau masyarakat siapapun juga untuk memberikan toleransi. Tetapi airline juga menaikkan jangan terlalu tinggi. Jadi ada satu harga tertentu dimana airline bisa menutup ongkos, tetapi warga tidak merasakan suatu kenaikan yang berlebih." Ungkap Budi Karya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, seperti dilansir Kumparan.com , Sabtu (12/1/2019)
Jika kita cermati maka akar dari semua masalah ini tidak lain adalah buah dari sistem sekuler yang mengesampingkan aturan agama. Sekulerisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah memandang dunia transportasi adalah sebuah industri. Sehingga kepemilikan transportasi umum dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang mempunyai fungsi bisnis agar memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan lagi sebagai fungsi pelayanan.
Negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan transportasi dikelola swasta atau pemerintah dalam kacamata komersial, sehingga mengakibatkan harga tiket transportasi publik sering mahal namun tidak disertai pelayanan yang memadai. Bahkan seringkali alat transportasi yang tidak layak pun masih tetap beroperasi.
Inilah bukti abainya penguasa dalam sistem sekuler, penguasa tidak lagi sebagai pemelihara dan pengurus urusan rakyat.
Jauh beda dengan pengelolaan dalam sistem Islam. Transportasi merupakan bentuk pelayanan publik yang wajib dipenuhi dan di perhatikan oleh negara. Sebagai bentuk riayah negara terhadap umat. Mindset yang dimiliki oleh penguasa dalam menjalankan kebijakan transportasi ini adalah ketakutan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak.
Rosulullah SAW pernah secara langsung memelihara urusan masyarakat di Madinah, mengatasi berbagai permasalahan mereka, mengatur interaksi mereka, menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka, serta mengarahkan mereka pada sesuatu yang menjadikan urusan mereka semakin baik. Semua ini termasuk dari perkara-perkara administratif yang memudahkan kehidupan mereka tanpa banyak problem dan kerumitan.
Kisah lain Umar bin al-khathab tatkala menjadi khalifah, berkaitan dengan transportasi beliau berujar, "Seandainya ada seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat kelak".
Begitulah mentalitas para penguasa dalam sistem Islam. Strategi dalam mengatur kepentingan masyarakat dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya.
Oleh karena itu sudah saatnya kita campakkan sistem sekuler -kapitalis untuk mengurusi masalah kemaslahatan umat. Kemudian kita beralih dengan penerapan sistem Islam dalam lingkup negara yaitu khilafah. Hanya khilafah lah institusi yang menerapkan aturan Islam yang akan menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, mudah dan memadai dengan teknologi terkini.