Oleh: Yuli Ummu Raihan

2019 tahun politik, dimana segala cara, janji, dan harapan diberikan baik dari pertahana, atau capres penantangnya. Rakyat terus diberi harapan baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, kedaulatan, bahkan gengsi di mata dunia karna akan menjadi macan asia yang siap mengaum keras dan menunjukkan taringnya.

Faktanya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini pertumbuhan ekonomi malah lebih rendah dari yang ditargetkan pada APBN 2018 sebesar 5,4 %.

Menurut data BPS, kuartal I 2018 angka pertumbuhan hanya 5,06 %, kuartal II 5,27%, dan kuartal III 5,17% sementara kuartal IV belum dirilis. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV  akan sama dengan kuartal III, yaitu 5,17% (Tribunnews.com, 22/11/2018).

Janji manis lainnya adalah dibukanya lapangan kerja secara luas, hasilnya memang dibuka tapi untuk asing, bukan anak negri sendiri. Justru gelombang PHK kian marak terjadi. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Said Iqbal mengatakan gelombang PHK diberbagai daerah sedang terjadi, bahkan totalnya mencapai ribuan, dan sektor industri yang akan terancam adalah garmen, tekstil, elektronik, otomotif, farmasi, baja, semen dan sebagainya (Republika.co.id, 15/01/2019).

Perusahaan juga banyak yang gulung tikar, data dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat ada 37 ribu perusahaan yang mengalami gulung tikar dalam 3 tahun terakhir ( Republika.co.id,15/01/2019).

Tak hanya perusahaan, gerai ritel pun banyak mengalami kesulitan, sebut saja HERO Group yang harus menutup 26 gerai dan terpaksa memPHK 532 karyawannya ( Republika.co.id, 14/01/2019). Dan menurut Bhima Yudhistira, ekonom INDEF, faktor penyebabnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat pun membuat pedagang kecil menengah terseok-seok menjalani usahanya.

Janji tidak akan impor hanya tinggal janji, faktanya selama tahun 2018 saja ada 2 juta ton impor beras dari Vietnam dan Thailand, 100 ribu ton jagung, padahal surplus bukan kekurangan sehingga tidak harus impor. Data Direktorat Jendral Tanaman Pangan (Ditjen TP) kementan produksi jagung kita tahun 2018 mencapai 30 juta ton pipilan kering, sementara kebutuhan hanya 15,5 juta ton menurut data Badan Ketahan Pangan (BKP) jadi ada surplus 12,98 juta ton (Finance.detik.com, 3/11/2018). Begitu juga gula, impor gula rafinasi mencapai 4,6 juta ton, yang dalam ketentuan hanya untuk kebutuhan industri dan  bukan komsumsi artinya tidak untuk dijual ke masyarakat. Ini seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan produksi dalam negri.

Namun, pemerintah tidak serius dalam hal ini, justru membuka kran impor lebih besar. Ini adalah stempel untuk berburu rente, menikmati  selisih rupiah dari bisnis impor ini. Dan ini akan terus berlanjut sebagai modus balas jasa kepada cukong yang membackingi penguasa saat ini. Ditambah pejabat yang ditunjuk untuk mengurusinya ada dilingkaran mereka juga.

Sebaliknya ada peningkatan utang negara, menurut Statistik Utang Luar Negri Indonesia (SULNI) Januari 2019 yang diterbitkan BI total utang luar negri sebesar USD 372,864 miliar atau Rp. 5.592,96 triliun ( sesuai asumsi APBN 2019, 1 USD = Rp. 15.000). Utang itu meliputi utang pemerintah, utang Bank Sentral, dan swasta, ini mengalami kenaikan 67,2% selama 4 tahun.

Total utang pemerintah pusat per November 2018 naik hingga Rp.467,3 triliun dalam setahun yang terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp.3.611,5 triliun (Cnnindonesia.com, 21/12/2018). Makin meningkatnya utang luar negri tentu memberi dampak pada APBN  yang seharusnya bisa untuk menjalankan pembangunan justru terserap untuk membayar cicilan yang tak akan pernah selesai karna berbasis ribawi.

Utang luar negri membuat Indonesia tak punya pilihan untuk bisa terlepas dari belenggu asing terpaksa menerima segala resiko buruknya bahkan sekedar menunjukkan empati pada saudara kita di Uyhgur China yang dinvasi sejak 1924.

Penguasa hanya jadi boneka kepentingan asing, disetir sesuai keiingian pemilik modal, tak punya daya tawar apalagi daya saing. 

Ini adalah fakta penguasa  saat ini,ingkar janji, gagal, dan dzolim maka sudah selayaknya diganti.

Segala janji manis yang terucap saat kampanye hanya kedok untuk menipu rakyatnya, penguasa yang sejatinya pengayom, pelindung bagi rakyat hari ini menjadi perpanjangan tangan pengusaha asing hingga mereka menghitung ganti rugi dengan rakyatnya bukan mengurusi hanya sekedar pengatur.

Pemimpin ingkar janji harus diganti, tapi bukan sekedar ganti orangnya tapi yang utama adalah menganti sistemnya. Karna sosok pemimpin sebaik dan seamanah apapun bila sistemnya yang bobrok tak akan membawa perubahan berarti, yang ada sekedar janji dan janji lagi.
Wallahu a'lam bishowab.
 
Top