 |
| Sambungan yang tidak memakai Flange |
Pekerjaan pipa WTP Kementerian PUPR. Dirjend Cipta Karya dibawah tanggungjawab Satuan Kerja (Satker) pusat, sarat permasalahan. Proyek dikerjakan PT. Arta dan disub kan kepada PT. TAM, disinyalir melabrak spesifikasi teknik, dan terkendala pembebasan lahan serta keterlambatan pekerjaan.
N3, Pariaman - Lagi, proyek Kementerian PUPR Dirjend Cipta, bermasalah di Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Padang Pariaman. Proyek senilai Rp7,5 miliyar, berlokasi Jorong Laban, Nagari Padang Alai, Padang Pariaman, akhir tahun anggaran 2018, progresnya masih jauh dari kontrak
Tidak saja, masalah pembebasan lahan menjadi penyebab keterlambatan, proyek yang dimenangkan PT Arta disubkan kepada PT TAM, juga menjadi kendala utama. Parahnya, PT. TAM juga mensubkan kepada warga pribumi, sehingga pekerjaan banyak tangan itu sekarang masih terbengkalai.
Telusuran media ini, didampingi Bram Pratama, LSM Gepak, beberapa hari lalu dilokasi pekerjaan proyek pipa tersebu, banyak lahan yang belum terjangkau oleh pekerjaan pipa melalui pekerjaan bawah tangan.
Pembebasan lahan masih banyak yang belum terselesaikan.
"Buktinya, dari 270 pipa yang akan dipasang, akhir tahun anggaran 2018, pipa yang terpasang masih kisaran 100 lebih pipa," kata Bram Pratama, seraya mengatakan, tak terlihat tanda tanda keterlambatan pekerjaan akan dipacu oleh warga pribumi yang menjadi tangan ketiga.
Ia juga mengatakan, meski dilakukan tambahan waktu kerja 60 hari plus 40 dari Menteri Keuangan, proyek ini tak juga bakal selesai. Ia yakin, pekerjaan akan putus kontrak, berujung diblaclistnya perusahaan yang menandatangani kontrak PT. Arta.
Apa yang dikatakan Bram Pratama, bukan tanpa alasan, sebab dalam kondisi waktu yang mepet, sengketa lahan masih berjalan.
"Wajar saja, proyek menghabisksn anggaran APBN senila Rp7.5 M, berakhir pemutusan kontrak dan blacklist," imbuhnya.
Lebih parah lagi, kata Bram Pratama, pekerjaan dilapangan yang dikerjakan warga setempat dan tak memahami teknis proyek pipa, kondisinya sangat memprihatinkan. Terbukti, untuk sambungan pipa menggunakan las, sehingga ketahanan pipa yang tergantung tersebut diragukan. Bahkan, kalau diinjak atau didudukkan sambungan menggunakan las tersebut, bakal putus.
"Pipa gantung atau tidak dibenamkan itu, seharusnya menggunakan sambungan atau flange sehingga mempunyai kekuatan, bukan dilas begitu saja. Tidak saja mark up sambungan, las yang digunakan untuk menyambung pipa mudah putus dan tak akan bertahan lama," tukuknya
Persoalan lain, proyek pipa yang masih dikerjakan sampai sekarang ini, untuk pekerjaan pipa besi 200 mm atau 8 ini, tak memakai ben dan flange. Padahal, tekanan air sangat tinggi. "Ini akan beresiko pipa mudah patah, karena tak kuat menahan beban air," kata Ega seraya mengatakan, pekerjaan juga melebihi masa kontrak.
Kepala Unit, Padang Alai, PDAM Padang Pariaman, Hendri, saat dikonfirmasikan, terkait keterlambatan pekerjaan dan terindikasi tak sesuai spesifikasi teknis, mengaku tak mengetahui sama sekali. Alasannya, selama ini tak ada koordinasi dan tak ada hubungan kerja dengan proyek tersebut.
"Proyek tersebut, baru menjadi tanggungjawab kita setelah diserahkan ke Pemda. Oleh Pemda diserahkan ke PDAM Padang Pariaman, baru diserahkan ke Unit Padang Alai," kata Hendri via Hpnya, Kamis (17/1).
Senada juga dikatakan, Sulung Kepala Litbang, PDAM.Padang Pariaman, saat dikonfirmasikan.via hpnya, Kamis (17/1). Katanya, masalah teknis pekerjaan, itu tanggungjawab PAM Strategis Pusat. Pihaknya, hanya menyediakan lahan."Namun, saat serahterima nanti, terbukti pekerjaan tak sesuai spesifikasi teknis, akan kita tolak," katanya.
Lain lagi apa yang disampaikan. Mukhlis, pelaksana lapangan PT PAM subkon PT. Arta. Sebagai pengawas lapangan, ia mengaku tak tahu menahu dengan persoalan yang terjadi pada pekerjaan proyek pipa ini.
"Saya tak tahu menahu masalah teknis maupun keterlambatan pekerjaan. Saya hanya bertugas memgawasi pekerjaan," katanya sembari menyebutkan, sekarang sedang sibuk dilokasi pekerjaan dan tak bisa diganggu. NV/NL