Oleh : Isnawati
Kemajuan suatu negara terletak pada kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, Indonesia termasuk negara agraris, orang bilang tanah air kita tanah syurga tongkatpun jadi tanaman, tentunya sebutan itu tidak berlebihan walaupun impor menjadi solusi dalam membangun pondasi negara.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menunjukkan data dari statista dan data tersebut menyebutkan bahwa Indonesia berada diurutan pertama sebagai negara pengimpor gula terbesar didunia dalam periode 2017 - 2018 dengan volume 4,45 juta ton mengungguli Tiongkok yang berada diposisi kedua dengan 4,2 juta ton dan Amerika dengan 3,11 juta ton. Isu impor gulapun menjadi polemik disemua kalangan apalagi menjelang Pemilu. D katada.co.id (15 Januari 2019 ).
Lagi-lagi para petani lokal menjadi korban kebijakan impor, ketidak berdayaan ini karena pengusa tidak mempunyai visi kedaulatan pangan karena memang menggantungkan pangan pada impor dan ini tercatat sejak tahun 1967.
Seperti kita ketahui impor telah memporak porandakan bahan pangan termasuk gula dipasaran , sudah jatuh tertimpa tangga pasalnya biaya pertanian yang mahal dan harga jual tak menentu. Keadaan ini diperparah lagi dengan kehadiran pemerintah yang malah membuat blunder tata niaga pergulaan yang bisa mematikan perekonomian petani apabila penguasa tidak secepatnya hadir ditengah penderitaan umat.
Jika ditinjau dari segi keuntungan memang sangat menggiurkan dengan harganya yang murah yang memantik untuk impor, tetapi ada hal lain yang akan diabaikan yaitu jeritan para petani dan umat pada umumnya dan kondisi ini sangat krusial.
Sungguh miris keadaan ini menimpa para petani tebu dan petani pangan lainnya dari tahun ketahun tanpa solusi, Kepungan bahan pangan impor sampai membanjiri pasar.
Padahal sebetulnya kebutuhan konsumsi gula tidaklah terlalu banyak tetapi karena banyaknya pemburu rente sehingga mampu mempengaruhi kebijakan import.
Ketidak jelasan visi penguasa yang seharusnya berperan sebagai pelayan umat bukan pembisnis yang pro pada kapitalis menjadi akar masalahnya padahal ketergantungan pangan pada impor akan melemahkan pondasi negara.
Neoliberalisme telah menghilangkan sama sekali peran negara dimana pembangunan ekonomi diarahkan pada kebebasan pasar. Dasar pemikiran yang lemah harus dikorbankan supaya yang kuat bisa berkembang bebas dengan anggapan yang miskin akan ikut mendapat manfaat dari ekonomi yang berkembang secara kapitalistik adalah pendapat yang gagal paham.
Neoliberalisme hanya memberikan keuntungan pada pemilik modal, penguasa tidak berdaya untuk mengatur pasar dan justru sebaliknya pasar yang mempengaruhi politik sehingga aspirasi dan kepentingan umat terabaikan.
Kedholiman impor gula dan impor pangan lainnya memerlukan paradigma baru mulai hulu hingga hilir agar keadilan bukan sekedar mimpi. Petani harus diberi apa yang menjadi haknya untuk penghidupan yang layak.
Islam kaffah adalah solusi yang nyata dimana hukum Islam menempatkan posisi pemerintah adalah sebagai pelayan dan pelindung umat yang bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan urusan pangan rakyatnya mulai dari produksi hingga distribusinya. Dalam Islam negara harus selalu hadir dalam masalah-masalah publik untuk menghilangkan distorsi mekanisme pasar seperti penimbunan dan kartel juga menjaga keseimbangan supply dan demand.
Stabilisasi harga diatur dan dijaga dengan mekanisme alami penawaran dan permintaan yang sesuai dengan hukum ekonomi dalam Islam. Keadialan dalam pemenuhan kebutuhan umat hanya bisa terpenuhi dengan pengaturan Islam secara kaffah sebagai solusi yang terbukti. Impor adalah solusi dalam ilusi. Wallahu a`lam bis aswab.