Sosialisasi dan Implementasi Peraturan  tentang Sinkronisasi RPjMD dengan RPjMD Provinsi dan Nasional, Permendagri No.88 Tahun 2018 tentang Pembinaan Perangkat Daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart City) dan Pemilu 2019 dan Penegakan Hukum.

Demikian tema Bimtek DPRD Kota Padang bekerjasama dengan Universitas Islam As-safiyah Jakarta, 20-24 Januari 2019.

Dijelaskan Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul,  bimtek ini gunanya memudahkan dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran, Pemerintah Kota Padang sudah mulai melakukan pendataan berbasis elektronik. Tujuan dari pendataan ini, untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pendataan berbasis elektronik ini juga bagian dari upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang baru saja disahkan.

Sekretaris DPRD Kota Padang menuturkan, sistem pemerintahan berbasi elektronik akan memudahkan pelaksanaan setiap kebijakan dan mempercepat terwujudnya visi misi. Selain itu, juga memudahkan pengawasan, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan.

Akan tetapi, untuk menuju ke arah itu, tidak serta merta dapat langsung diwujudkan. Sebab, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga membutuhkan sarana dan sumber daya manusia yang mendukung.

Dikatakannya, Pemko Padang harus memiliki data berbasis elektronik yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk mendapat data berbasis elektronik yang akurat serta terintegrasi tidaklah murah, namun ia yakin akan banyak bermanfaat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sejauh mana wilayah kita sudah menerapkan konsep smart city untuk efisiensi dan meningkatkan pelayanan. Pelan-pelan, kita menuju ke arah itu. Kita sudah mulai melakukannya, dimulai dari yang terkecil. Seluruh data akan kita perbaiki, data kemiskinan, pengangguran, data tanah, data anak yatim. Semuanya akan berbasis elektronik dan semuanya akan terintegrasi.

Langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai konsep smart city di Kota Padang. Yang kita lakukan pertama menaikan elektabilitas birokrasi. Elektabilitas birokrasi itu harus tinggi, jadi masyarakat itu, dibiasakan tidak suudzon dengan birokrasi. Kalau elektabilitas birokrasi itu rendah, meskipun birokrasi bekerja sebaik apapun pasti dinilai jelek.

Elektabilitas itu diikuti dengan konstruksi birokrasi yang kokoh. Itu dimulai dari atas sampai bawah dan sebaliknya dari bawah sampai atas, tetap satu komando. Itu birokrasi yang kokoh, tidak ada komando dari lainnya, tentunya seluruh keputusan sudah memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, asepk kemanan, dan aspek penting lainnya.

Keputusan akan seperti itu, tetap dalam satu kesatuan konstruksi birokrasi yang kokoh. Pertama kali yang dilakukan adalah memperkuat pondasi birokrasi. Konstruksi harus kita bangun dulu.
konstruksi birokrasi yang kokoh, setelahnya baru kemudian berbicara soal integrasi antar OPD.

Tidak bisa satu target itu menjadi beban satu OPD. Karena, benar satu OPD itu leading sektornya satu hal, tetapi ada faktor lain yang menjadi penentu kesuksesannya program OPD itu. Faktor lain itu dari sisi lain yang bukan dari leading sektor OPD itu, akan menjadi leading sektor OPD lain. Makanya integrasi akan menjadi rohnya di sini. tidak ada OPD yang merasa sukses sendiri, karena yang membuat sukses ini suatu kebersamaan.

Dengan konstruksi birokrasi yang kokoh, Insya Allah konstruksi kebersamaan itu akan tercipta juga. Baru selanjutnya bicara soal pelayanan publik. Seperti apa yang akan kita berikan.

Ada dua hal, yang pertama apa yang diinginkan masyarakat. Kita birokrasi harus memenuhi, namun ada regulasi yang tidak boleh ditabrak. Masyarakat ingin pelayanan yang cepat, tapi pelayanan cepat ini tidak tepat, jangan sampai seperti itu.

Tentunya birokrasi juga ingin cepat dan tepat, tidak menabrak regulasi yang ada. Jangan, ingin cepat tapi di belakang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Sebaiknya kita melakukan orientasi, titik mana yang harus diperbaiki, titik mana yang harus diperkuat, titik mana yang harus  dilanjutkan, dan Insya Allah itu sudah dilakukan, jelas Syahrul.

Program smart city terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-sehari.

"Sudah mulai jalan, tetapi hari ini jalannya masih bersama-sama. Kami sampaikan ke OPD semuanya, ibarat kita itu suatu tim. jadi tidak ada satu OPD pun yang merasa super di situ. Mereka akan bisa sukses karena integrasi dengan tim lain. Semua pelayanan publik sudah kami lakukan, jadi semua arahan sudah kami sampaikan"

Bidang yang akan menjadi prioritas dalam pengembangkan smart city ke depan. Selaku pengambil keputusan tentunya harus berdasarkan informasi. Informasi yang valid, yang diperoleh dari data yang valid, bukan informasi yang berdasarkan isu, informasi yang berdasarkan analisa.

Sekretaris DPRD Kota Padang menjelaskan Pemko Padang akan menganalisa informasi itu dalam bentuk data, kita terapkan, seluruh data yang selanjutnya akan menjadi infomasi, dan informasi yang itu akan menjadi pijakan kita dalam mengambil keputusan, akan kita lihat
semua."

Program yang sudah dan akan dikembangkan untuk mewujudkan smart city, nanti akan ada basis data di Dispendukcapil. Dispendukcapil itu nanti, merupakan data awal semuanya.

Seluruh data penduduk Kota Padang akan masuk di situ. Di situ ada data tentang kependudukan tentang kelahiran tentang kematian, dan data agregat, peristiwa), seluruhnya akan menginduk di situ.

Kemudian yang lainnya, Dinas Sosial. data kemiskinan di Kota Padang harus riil. Kita sudah cluster kemiskinan itu, arahan untuk meng-cluster itu sudah ada. Misalkan kaitan pendataan anak yatim, ada berapa di tiap desa, di tiap kecamatan, se Kota Padang totalnya ada berapa.

Berdasarkan data itu tadi, akan menjadi dasar kita mengambil keputusan. Sikap kita untuk mengatasi anak yatim ini seperti apa? Data anak yatim nanti akan muncul, misalnya jumlah anak yatim umur yang masih balita berapa, di atasnya balita berapa, sampai anak yatim SMA berapa dan itu masuk wilayah dinas sosial.

Verifikasi dan validasi sudah kita lakukan, memang kami tidak ekspose karena biar mereka konsentrasi bekerja dulu. Data kemiskinan itu dan data yang lainnya, harus by name by addres semuanya, artinya kemungkinan kita
ada program pengentasan kemiskinan kita tidak salah sasaran.

Dan kita menentukan skala prioritas itu berdasarkan data juga. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda.

Selain kemiskinan, juga ada masalah pengangguran. Kita minta data jumlah pengangguran yang baru, pengangguran yang sudah lama, clusternya macam-macam.

Ini dasarnya. Isu kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang secepatnya harus diselesaikan.

Kendala utama untuk menjalankan konsep smart city ? "Jadi begini, IT itu alat, kita sangat sepaham ada SPBE, akan kita terapkan itu. Karena apa, IT harus sesuai kebutuhan. Artinya SDM kita persiapkan semuanya, kebutuhan akan IT itu harus jelas, ini sudah butuh IT atau belum. Nanti sesuatu yang sebenarnya tidak perlu IT semuanya dilakukan pakai IT, papar Sekretaris DPRD.
 
Top