N3, Jakarta - Walikota Padang Mahyeldi bersama 12 Kepala Daerah yang tergabung dalam Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu siang (6/9/2018).
Pertemuan tersebut dalam rangka audiensi tentang rencana Aspeksindo dan Forkami (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) untuk menggelar Sarasehan Kemaritiman Nasional pada Oktober mendatang.
Rencana kegiatan kemaritiman tersebut langsung mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dikesempatan itu, JK mengatakan, Aspeksindo dan Forkami mampu menjadi organisasi yang bisa mengeksplorasi maritim di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan dan pesisir.
“Selain itu, Aspeksindo dan Forkami harus juga bisa menjembatani kepentingan insan maritim, baik itu SDA maupun SDM. Jadi, kerjasama antar daerah kepulauan dan pesisir sangat diperlukan,” ujar JK.
JK berharap, pada Sarasehan Kemaritiman Nasional nantinya, seluruh aspek yang berhubungan dengan kemaritiman Indonesia harus menjadi bahan diskusi dan kajian dengan melibatkan seluruh daerah kepulauan dan pesisir serta insan maritim dan stakeholder lainnya.
Sementara itu, Walikota Padang Maheldi usai pertemuan tersebut mengatakan berdirinya Aspeksindo pada 2017 lalu dengan maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antar daerah kepulauan dan pesisir yang saling menguntungkan, mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah daerah, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kepulauan dan pesisir yang berkeadilan.
“Dan tak kalah penting lagi, kehadiran Aspeksindo untuk memaksimalkan pengelolaan potensi, pemberdayaan SDA, penguatan ketahanan pangan, periotitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas serta silaturahmi masyarakat maritim Indonesia, tambah Mahyeldi.
Audiensi dengan Wakil Presiden RI dihadiri Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sulawesi Barat, Walikota Ternate, Walikota Padang, Walikota Gorontalo, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Kep. Seribu, Bupati Luwu Utara, Bupati Polewali Mandar, Bupati Nias, Bupati Mamuju, Bupati Gorontalo Utara, Wakil Bupati Kep. Meranti, Wakil Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Bolang Mongondow Selatan dan Wakil Walikota Kupang. (th)