N3, Sumbar ~ Kita bersama perlu berpikiran jernih dalam melihat berbagai persoalan sosial masyarakat di Sumatera Barat akhir-akhir ini, menjaga stabilitas daerah merupakan tanggungjawab bersama-sama semua element masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat menerima rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ketua Sumbar Jet Fatollah dan Irfianda Abidin, di ruang rapat Wagub Kantor Gubernur, Senin siang (9/4/2018).
Wagub Nasrul Abit, kami telah catat semoga persoalan yang disampaikan oleh Kesbang dan Kabinda Sumbar. Kita akan bicarakan dengan pihak -pihak terkait dalam setiap persoalan yang ada.
Tak elok kita mengambil sikap sepihak yang berdampak tidak baik bagi kemajuan pembangunan daerah. Soal investasi menjadi sesuatu yang penting dalam peningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun tentunya investasi yang menguntungkan bukan yang merusak atau merugikan masyarakat.
Jika jelas-jelas merugikan masyarakat ya, kita tolak, akan tetapi untuk mengetahui kita perlu dialogkan dengan baik, sehingga salah penafsiran dapat diselesaikan dengan baik, ujar Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit persoalan pemakaian cadar, ini bukan kewenangan pemprov, ada disini pihak kampus kementarian agama. Perlu juga kita tanyakan dan didialogkan dengan pihak kampus duduk bersama jauh lebih baik.
Pendidikan sesuatu yang amat berharga bagi generasi muda untuk kelangsungan pembangunan daerah, baik dalam pembentukan karakter, kecerdasan, iman dan taqwa, bagaimana Sumbar menuju yang lebih baik dan sejahtera.
Kita saat ini juga senang terhadap apa yang dilakukan bupati Mentawai dan perangkat serta masyarakatnya yang mulai terbuka akan pembangunan daerah. Perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam memajukan dan menaikan harkat martabat masyarakat untuk dapat hidup lebih baik.
Pembangunan wisata internasional biarlah di Mentawai, kecendrungannya tidak cocok dengan budaya minang yang berfilosofikan ABS-SBK. Namun untuk wisata di daratan kita dorong pula wisata halal, yang kita mulai dengan sertifikasi makanan halal.
Dan itu akan kita mulai dengan segala makanan yang ada masuk di kantor gubernur sudah terdaftar dalam sertifikasi halal. Kemudian disetiap lokasi wisata ada mushalla, wc yang bersih serta sanitasi yang halal juga untuk kesenangan para wisatawan yang datang.
Kita saat ini sedang menyusun rumusan perda wisata halal, walau belum diakui oleh pemerintah pusat kita mulai saja. Karena dinegara-negara maju, Amerika, Tionghoa, Thailand, Jepang perkembangan wisata halal juga menjadi trendi dan diminati banyak orang untuk mengunjunginya.
Mari kita dorong adanya perda wisata halal di Sumatera Barat, sebagai bahagian dari budaya dan karakter masyarakat minang yang islami dan religi, himbau Nasrul Abit. Relis/ Zardi