N3 Payakumbuh - Menyikapi fakta hasil pemetaan wilayah rawan waspada narkoba dalam rapat kerja antara BNN kota Payakumbuh bersama 40 orang kepala kelurahan, Kamis (15/3) kemarin di aula BIB didapati 14 kelurahan berstatus rawan waspada narkoba. Data ini didapatkan dari angket yang dibagikan dan diisi langsung 40 kepala kelurahan. Untuk menyikapi hal tersebut, BNN Payakumbuh kembali menggelar workshop dan pembinaan terhadap unsur tokoh masyarakat yang ada di 14 kelurahan.

Diterangkan Kepala BNN Payakumbuh AKBP Firdaus ZN, MSi, perang terhadap narkoba adalah tanggungjawab kita semua. Memaksimalkan peran tokoh masyarakat dalam P4GN kami rasa sangat berdampak, karena tokoh masyarakatlah yang kesehariannya mengenali daerah dan warganya.

"Melalui peningkatan peran serta tokoh masyarakat dalam upaya P4GN, BNNK memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk meminimalisir tumbuh kembang peredaran narkoba di daerahnya. Jalan terbaik untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama akan bahaya narkoba yang selalu mengancam. BNN Payakumbuh melalui Tim Penggiat Anti Narkoba akan menerapkan beberapa tahapan, yakni melalui rapat kerja pelatihan, pembinaan dan monitoring. 

Workshop ini merupakan tindaklanjut daro rapat kerja BNNK dengan Instansi Pemerintah pada tanggal 8 Maret 2018 lalu. Adapun tujuan workshop ini adalah memberikan bekal bagi Penggiat anti narkoba dengan materi P4GN dan kemampuan menyampaikan pesan moral anti narkoba. Tujuan kedua adalah untuk menyusun rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di daerah masing-masing serta ketiga mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif, mandiri sukarela dan berkelanjutan dalam mensosialisasikan P4GN," jelas Firdaus.

Sementara itu Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Indra Yulita, mengatakan, pada hari ini kita akan buat komitmen dan rencana aksi bersama 30 tokoh masyarakat yang hadir pada workshop ini.

”Diharapkan dengan adanya komitmen dan rencana aksi ini, angka peredaran dan pemakaian barang haram ini dapat menurun, karena para tokoh masyarakat sudah dibebankan kewajiban oleh pemerintah untuk melakukan penyuluhan," pungkas Indra Yulita. (Rahmat Sitepu)
 
Top