N3, Padang ~ Kota Padang memang sudah menggeliat pembangunannya seperti Pasar Raya Padang, Kawasan Wisata Pantai Padang, Muaro Lasak. Namun perlu diingat masih banyaknya daerah pinggiran yang perlu diperhatikan pemerintah kota padang dalam segala aspek dan tentu harus perlu juga di sokong melalui anggaran pusat.

Anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang I Kecamatan Koto Tangah, Wismar Panjaitan mengatakan,  perlunya pemerataan pembangunan di Kota Padang.  Kami menginginkan adanya pemerataan pembangunan di Kota Padang dan selama ini kami lihat pembangunan hanya difokuskan di pusat kota," ujar politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (6/2)

Menurut Wismar  masyarakat pinggiran Kota Padang, seperti Koto Tangah,  Kuranji,  Bungus Teluk Kabung dan daerah lainnya juga perlu sentuhan pembangunan. Daerah-daerah itu tak hanya memiliki potensi di bidang pertanian, tetapi juga di bidang pariwisata.

Bisa kita melirik seperti di daerah Pasia Jambak di Koto Tangah,  dan Lubuk Tampuruang di Kuranji. Objek-objek wisata di daerah pinggiran tersebut juga butuh sentuhan, sehingga menarik wisatawan berkunjung ke sana," ujarnya

Jika potensi di daerah pinggiran itu dikelola dengan baik,  maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan,  jangan sampai daerah pinggiran kota merasa dianaktirikan. Karena masyarakat di daerah pinggiran tersebut adalah warga Kita Padang juga.

"Kota ini butuh pemimpin yang paham potensi kota ini secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang tidak hanya mampu membangun pusat kota, tetapi juga daerah pinggiran kota," ungkap  Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Kota Padang.

Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Delma Putra menegaskan, tugas seorang wali kota bukan menjadi tukang sapu di jalanan. Kalau menyapu di jalanan itu sudah ada dinas teknis yang mengurus. Tetapi sebagai seorang kepala daerah harus mampu mengait dana dari pusat APBN,  "ujarnya.

Menurutnya pembangunan di kota ini masih banyak yang belum terealisasi, apalagi di daerah pinggiran. Kalau hanya mengandalkan dana APBD mana bisa. Dana APBD itu terbatas. Kita harus bangun insfrastruktur kota ini dengan dana APBN. Makanya, kita butuh wali kota yang mampu mengait dana dari pusat. Ia menilai wali kota saat ini belum memiliki kemampuan mengait dana dari pusat," tegasnya.

Saat ini kata Delma, pasca banjir bandang saja di Pasia Nan Tigo Koto Tangah yang mengakibatkan jembatan putus, tak mampu dibangun kembali. Padahal, jembatan itu putus dan rusak sudah sejak tahun 2015.

"Saya contohkan saja jembatan Pasie Nan Tigo yang putus sejak Mei 2015 oleh banjir bandang. Hingga saat ini tidak ada realisasi pembangunannya. Padahal, jembatan Pasie Nan Tigo itu memiliki fungsi yang sagat vital, yaitu menghubungkan dua kampung,"  jelasnya.

Disamping itu, sesuai program unggulan wali kota terkait pariwisata, Pantai Pasie Jambak juga merupakan objek wisata pantai. Namun ke Pasia Jambak dibutuhkan jembatan itu. Dan untuk membangun kembali jembatan Pasie Nan Tigo tersebut, jelas Delma lagi, dibutuhkan dana Rp5 miliar. Dan itu tidak mungkin didanai oleh dana APBD, tetapi harus melalui dana APBN.

 "Tapi sama-sama kita lihat kenyataanya, sampai saat ini tidak ada realisasinya. Makanya kami lihat wali kota saat ini tidak mampu mengait dana dari pusat," ungkapnya.(M7)
 
Top