N3, Sumbar ~ Alhamdulillah, masyarakat Padang Pariaman yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Padang - Pekan Baru, mendapat dukungan penuh. Saat ini telah dilakukan pengukuran tanah dan lain-lain untuk proses administrasi syarat pembayaran pembebasan lahan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela "rapat rakyat" Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama masyarakat, walijorong, walinagari Kasang, tokoh masyarakat, pemilik tanah kecamatan Batang Anai Padang Pariaman, Minggu siang (4/2/2018).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni, Pimpinan Hutama Karya, Kadis PU - Prasjal, Kadis PSDA, dan beberapa OPD terkait dilingkungan pemkab Padang Pariaman.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan rapat sedehana dan spontan dilapau masyarakat ini terasa lebih bersahabat dalam mengambil keputusan penting pembangunan jalan Tol untuk memajukan Sumatera Barat.
Pemerintah provinsi daj pemkab Padang Pariaman akan selalu memantau, percepatan pembayaran penyelesaian tanah ini. Tapi yakinlah kami janji tidak ada niat menipu dan memperlambat semua karena prosedur sesuai aturan yang berlaku.
Jika ini gagal, maka jangan harap akan ada pembangunan jalan tol di Sumatera Barat hanya gara-gara persoalan tanah yang tak kunjung selesai. Bukan saja akan merugikan kemajuan daerah juga kerugian masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat singkat yang spontan ini amat direspon pak Menteri PUPR, dimana tanya jawab langsunh didengar beliau dan ini melegakan kita semua, semoga pembanguan ini dapat berjalan dengan lancar dimana pada puncak HPN (9/2/2018) akan di ground breaking pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh Presiden Joko Widodo, harap Wagub Nasrul Abit.
Menteri Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada kesempatan itu menyampaikan, pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ini, mesti memenuhi persyaratan, mulai dari surat pernyataan masyarakat dan lain-lain sesuai perundangan, nanti baru diproses dengan rapat-rapat pembahasan DPR RI.
Jika itu cepat selesai, maka tidak halangan untuk menghalangi pembayarannya. Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan tol yang merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, diharapkan pengukuran lahan segera dapat dituntaskan, jika perlu Kementrian PUPR siap membantu melakukannya, ungkapnya senang.