N3 Limapuluh Kota - Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar kegiatan Diseminasi Dana Desa, dengan tema, Padat Karya Tunai Untuk Masyarakat Desa Yang Lebih Sejahtera, di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Rabu (7/2). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana desa guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian Nagari.

Acara dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dr.Boediarso Teguh Widodo M.E dan Direktur Pendapatan dan  Kapasitas Keuangan Daerah Libson Sirait, SE, ME, selain itu juga  hadir  H. Jhon Kennedy Azis, SH anggota DPR RI dari Partai Golkar komisi VIII, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, S.Sos, Plt. Sekda H. Taufik Hidayat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Limapuluh Kota, serta para Camat dan Wali Nagari se- Kabupaten Limapuluh Kota.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dr.Boediarso Teguh Widodo M.E mengatakan,  komitmen terhadap kabupaten Limapuluh Kota ini sangat luar biasa naik tahun ketahunya, yang mana tadinya dana transfernya pada tahun 2016 Rp 641 Miliar, tahun 2018 meningkat mencapai Rp 1,1 triliun.

“Dari dana desa itu sendiri, sudah menghasikan jalan, jembatan desa,sekolah PAUD, Pos Yandu dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan rasa bangga atas dipilihnya Kabupaten Limapuluh Kota menjadi tempat berlangsungnya kegiatan diseminasi dana desa, dan dia juga berharap, dengan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan serta meningkatkan pengetahuan Wali Nagari dan perangkat Nagari dalam pengelolaan dana desa melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

“Selamat datang di Limapuluh Kota pak Dirjen Perimbangan Keuangan Dr.Boediarso, terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan pada kita semua dalam pengelolaan dana desa,” ucap Ferizal

Anggota DPR RI Jhon Kennedy Azis dalam sambutanya mengatakan, penganggaran dana desa ini sangat berat tantanganya.

 “Sumatera Barat tidak boleh tertinggal dari provinsi lain, Total dana desa di Sumatera Barat masih jauh tertingal dari provinsi lain. Untuk itu, kedepannya kita harus berupaya bagaimana kedepannya lebih banyak dana desa yang mengalir ke daerah kita ” terang Jhon.

Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Lisbon Sirait, SE,ME dalam sambutannya mengatakan, setiap tahunnya selalu ada peningkatan dana desa yang di kelola oleh nagari, untuk itu, Kementrian Keuangan memandang perlu mengadakan desminasi dana desa agar lebih tepat guna.

“Jumlah dana desa yang dikelola oleh Nagari dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, untuk itu Kementrian Keuangan memandang perlu mengadakan  sosialisasi desminasi dana desa, guna memberikan pemahaman dan lebih tepat guna dalam mensejahterakan masyarakat. (Rahmat Sitepu)
 
Top