N3, Agam - Pengawasan menjadi salah satu fungsi DPR selaku perpanjangan tangan masyarakat, di samping anggaran dan legislasi. Tujuannya, agar program-program yang dijalankan pemerintah betul-betul menyentuh masyarakat banyak.
Salah satu lembaga yang perlu mendapatkan pengawasan adalah BKKBN yang merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut, anggota dewan perlu terjun langsung ke lapangan.
Anggota Komisi IX DPR RI, M Iqbal mengatakan, saat hearing dengan BKKBN, pihaknya mengusulkan agar program yang diangkat itu adalah program yang langsung menyentuh masyarakat banyak. Salah satunya program KIE Kreatif yang disosialisasikan ke masyarakat, Sumbar, khususnya di Agam.
Namun pihaknya melihat, pelaksanaan program KB di Kabupaten Agam cukup berhasil. Itu dibuktikan dengan penghargaan dunia internasional yang diterima kabupaten Agam. Ini hendaknya terus dipertahankan untuk masa yang akan datang.
“Sebelumnya kalau kita lihat program KB ini juga cukup berhasil saat zaman Orde baru. Namun ke depannya, ini tentunya perlu dipertahankan lagi. Salah satunya melalui program ini,” ujar politisi PPP tersebut saat sosilisasi KIE Kreatif 2017 di Batu Kambing, Agam.
Selain program KB, juga ada program lainnya, terutama untuk ibu-ibu hamil, remaja dan juga untuk orang-orang tua. Jika dilihat dari perjalanannya, ternyata program-program ini telah dimulai sejak masa ibu-ibu menjalani proses kehamilan, melahirkan, merawat balita, remaja hingga lanjut usia.
Artinya, program-program dari BKKBN ini berlaku untuk selama hidup. Hanya saja, tentunya perlu pengawasan agar program-program yang dilaksanakan tersebut lebih tepat sasaran. Inilah yang diminta dukungannya dari masyarakat.
“Program-program yang dilaksanakan BKKBN, tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari DPR. Termasuk juga masyarakat yang menjadi objek implementasi dari program-program KB itu sendiri,” timpal Kabid Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Sumbar, Imran. (zul)