N3 Limapuluh Kota - Kisruh antara Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota secara tak langsung berdampak buruk terhadap sektor pelayan publik. Hal ini didapat dari temuan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat yang menurunkan tim ke Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan laporan masyarakat semenjak kisruh terjadi.
Adel Wahidi, Plt. Kepala Ombudsman RI Wilayah Sumatera Barat mengatakan, walaupun kekisruhan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati bukanlah wewenang kami Ombudsman, namun kami melihat akibat dari itu berdampak buruk kepada pelayan publik.(02/11)
"Polemik dan kisruh yang terjadi juga berdampak buruk kepada keuangan daerah, RDTR menuai persoalan, APBD-P belum rampung. Pada saat ini, 18 Kepala OPD dan 136 kepala sekolah masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) serta 4ribu lebih tenaga honorer yang tidak jelas rekomendasinya", ujar Adel.
"Hal ini sangat patut disesalkan, apalagi kisruh ini ditenggarai masalah politik hingga berdampak buruk kepada pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota," ucap Adel.
"Penilaian ini bukannya tanpa alasan, pihak kita menemukan hal besar yang berdampak kepada layanan publik ini, yakni polemik dan kisruh kepala daerah dan wakilnya. Selama tiga hari di limapuluh Kota kami menemukan pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya", imbuhnya.
Di akhir pernyataannya Plt. Kepala Ombudsman RI Wilayah Sumatera Barat menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika mengalami pelayanan yang tidak baik disetiap sektor pelayanan pemerintah.(Rahmat Sitepu)