N3, Padang ~ Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara berkewajiban menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya dari daerah pemilihan Kecamatan Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo. Aspirasi masyarakat itu diusulkan melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. 

Beberapa orang anggota DPRD Kota Padang mengkritik pelaksanaan Pokir yang mereka usulkan. Pasalnya, sampai saat ini masih ada yang belum terealisasikan dengan baik. Namun, Iswanto Kwara mengaku, Pokir yang dia usulkan telah dilaksanakan semuanya. Bahkan pengerjaan berjalan dengan aman, lancar dan sudah selesai semuanya.

"Untuk pokir saya bersyukur tidak ada masalah, aman, lancar, dan selesai," sebut politisi PDI Perjuangan ini.Sekarang yang sedang dikerjakan drainase di depan rumah saya di Kelurahan Kampung Pondok Tanah Broyo, ini yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk Pokir yang dia usulkan terdiri dari betonisasi jalan di Koto Marapak, hotmix di Tanah Baroyo, normalisasi drainase di Aia Mati Berok Nipah, normalisasi di jalan Gereja, normalisasi di Bandar Pulau Karam dan pembangunan gerbang (gapapa,red) di SDN 29 Purus.

"Namun untuk pengerjaan drainase di Tanah Broyo ini saya minta pada Dinas terkait agar pengerjaan drainase ini mana yang terbuka biarkan terbuka dan mana yang ada jembatannya dibuatkan kembali jembatan - jembatan tempat lewat kendaraan warga untuk masuk kerumah rumah mereka (halaman rumah red) seperti semulanya. Tak mungkin dana pribadi saya untuk membangunnya karena lokasi ini sudah masuk kedalam anggaran Pokir,"  kata Iswanto.

Walaupun demikian bukan berarti tidak ada kritik dari anggota dewan satu ini terhadap pengerjaan Pokir oleh dinas teknis terkait. Ia pun memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Padang.  

"Harapan kita, ya tentu yang namanya Pokir ini yang mana kita dengar kan banyak masalah sekarang dengan kawan-kawan yang lain. Jadi memang data itu tolonglah disesuaikan, jangan sampai ada tumpang tindih," tegas Iswanto Kwara. 

"Jadi apa yang kita lakukan sebagai anggota DPRD ini memasukan Pokir, data-data yang dikerjakan itu dikerjakan sesuai aturan. Misalnya, di jalan A, apa pengerjaannya, ya itu yang dikerjakan, sehingga bisa bermanfaatlah bagi masyarakat," lanjutnya.

Ia meminta Pemerintah Kota Padang mengerjakan Pokir yang diusulkan anggota dewan di awal-awal tahun. Jangan sampai pekerjaan diundur-undur sampai pertengahan atau akhir tahun.

Dan juga waktu pengerjaannya tolong setelah tender langsung dikerjakan. Kadang-kadang untuk Pokir ini, data sudah kita masukan untuk 2018 pada 2017, kan seharusnya diawal-awal tahun sudah dikerjakan. Jangan sampai tunggu lagi di akhir tahun atau lewat dari pertengahan tahun.

"Selain itu Intinya kami harapkan pada Pemko Padang harus bisa menyeleksi kontraktor atau rekanan yang profesional dalam pemenang lelang tender. Jangan nanti karena ada unsur kedekatan dengan Pemko bisa saja rekanan yang tak profesional itu jadi pemenang. Kami inginkan kontraktor yang profesional jadi hasilnya tidak terkesan asal asalan sehingga masyarakat pun puas,"  ungkapnya.

Dari pantauan hingga berita ini diterbitkan, terlihat beberapa orang pekerja masih melaksanakan pengerjaan drainase di Tanah Broyo Kampung Pondok. Terlihat pengerjaan drainase masih belum tuntas seluruhnya dan jembatan - jembatan didepan rumah warga masih disiasati menggunakan papan agar kendaraan mereka bisa masuk kedalam pekarangan rumah mereka. (M7) 
 
Top