Berawal korban mendapat kiriman video pada hari Senin, 11 September2017 lalu, merasa terkejut dan ketakutan. Akibat kejadian tersebut Rabono keberatan serta tidak nyaman dengan hal tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Langsa guna diproses Penyelidikan.
Hal ini ditanggapi Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, mengatakan,” bahwa saya sangat menyayangkan perilaku oknum Walikota Langsa yang ceroboh telah menyebarkan informasi berbentuk video yang amat tidak layak kepada warga masyarakatnya.
Video berisi penyiksaan dan pemenggalan leher manusia oleh sekelompok orang berpakaian ala militer itu sangat tidak pantas disebarluaskan oleh seseorang kepada orang lain, apalagi seseorang itu adalah kepala daerah alias walikota.
Atas pengiriman video sadis itu patut diduga sebagai aksi teror dan intimidasi terhadap anggota PPWI dan wartawan lainnya, terutama karena selama ini para wartawan tersebut sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang dugaan perilaku koruptif oknum-oknum di lingkungan pemerintahan Kota Langsa.” Tuturnya.
Tambahnya, PPWI Nasional mendukung langkah hukum yang diambil oleh para korban, Bapak Rabono Winata bin Sadikun yang juga anggota PPWI Langsa yang mendapat kiriman video pemotongan kedua tangan, kedua kaki, dan pemenggalan kepala manusia yang tidak diketahui identitas korban dan pemenggalnya itu.
Dan alibi sang walikota berinisial UA sangat tidak masuk akal, bahwa tujuannya untuk menggugah solidaritas atas krisis Rohingya di Myanmar. Korban penyiksaan dan pemenggalan leher dalam video berdurasi lebih dari 1 menit itu adalah warga berkulit putih dengan latar lokasi perkebunan yang ditumbuhi semacam pepohonan sawit, sangat mustahil korbannya warga Rohingya yang berkulit gelap.
Setelah pelaporan oleh korban ke Polres Langsa, saya berharap dan mendesak aparat Polisi di sana segera menindaklanjuti laporan tersebut. Laksanakan tugas penegakan hukum sesuai prinsip setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.
Sebagai seorang pemimpin, Walikota Langsa yang jadi terlapor oleh korban, hendaknya menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya, bahwa yang bersangkutan akan patuh dan taat hukum, bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum.”tegasnya. (Micke/rils)