N3, Sumbar ~ Saat ini BPK baru pakai sampling untuk melakukan audit, sehingga tidak seluruhnya diperiksa, sehingga ada korupsi empat tahun yang lalu, baru ketahuan sekarang. Nah ini contoh bagaimana agar populasi yang demikian tidak perlu sampling, berharap  BPK dapat diaudit secara keseluruhan, sehingga kesalahan dapat cepat diperbaiki. 

Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno saat memberikan sambutan dalam acara Serah terima Jabat Kepala BPK Provinsi Sumatera Barat, dari Dra. Eliza,MM,Akt.Ch. kepada Permut Ario Wibowo, MM.Akt. di Aula kantor BPK Provinsi Sumatera Barat di Padang, Jum'at (28/7/2017).

Hadir dalam kesempatan Anggota Lima BPK RI, Forkopimda, Kapolda Sumbar, Bupati/ Walikota se Sumatera Barat, pejabat lingkungan BPK Provinsi Sumatera Barat.

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno mengatakan dengan dengan adanya temuan dari BPK itu menjadi motivasi untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap masing-masing daerah. Ia berharap pihak BPK jangan sungkan untuk menyampaikan temuan-temuan dalam melakukan audit pada laporan keuangan ke Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

" Terkait SPJ fiktif setiap tahun ada saja ditemukan, padahal sudah diingatkan. Karena sampling tadi, yang sekarang sudah kena, tahun depan ganti LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ada lagi temuan yang baru lagi. Mudah-mudah pembinaan BPK ini akan mampu menjadi perhatian serius aparata untuk perbaikan dalam upaya penyelengaraan pemerintahan yang baik dan bersih," tegasnya.

Irwan Prayitno juga memberikaan apresiasi kepada Eliza yang telah bekerja dengan baik selama di Sumatera Barat dan berharap kepala BPK yang baru juga mampu meneruskan hubungan kerjasama yang baik selama ini untuk bersama-sama memajukan pembangunan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

" Kepada Buk Eliza disampaikan terima kasih telah mengabadikan diri dengan baik di Sumatera Barat, semoga semakin sukses ditempat yang baru. Dan untuk pak Pemut Ario Wibobo juga dapat hendaknya meneruskan kerjasama yang telah dibuat selama ini sebagai koreksi dan perbaikan laporan keuangan instansi pemerintah yang sesuai dengan aturan berlaku, " ujarnya. 

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Wilayah Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo mengatakan dari hasil koordinasi dengan Eliza yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Wilayah Sumbar, temuan BPK terhadap laporan keuangan di instansi di Pemerintah Provinsi Sumbar memang didominasi terkait Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

"Saya baru saja dilantik hari ini, jadi saya belum baca data secara pasti, terkait OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana yang ditemukan pelaporan keuangan bermasalah berkaitan dengan SPJ, dan seberapa sering SPJ itu menjadi temuan pada setiap pelaporan keuangan," katanya,

Ia menjelaskan, adanya temuan SPJ itu karena dalam melakukan audit BPK ada tiga jenis, audit keuangan, kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Jadi tahun depan BPK akan fokus melakukan audit kinerja, karena memang dengan hasil audit itu bisa memberikan manfaat bagi pihak terkait dan juga masyarakat.

Menurutnya, meski memfokuskan ke audit kinerja, akan tetapi BPK tidak akan meninggalkan audit yang lainnya seperti investigasi juga akan dijalanikan. Untuk itu dengan adanya mendominasi temuan laporan keuangan terkait SPJ, kedepan tentunya ditekankan terus ke OPD atau instansi terkait.

"Karena hal itu terjadi secara berulang-ulang, maka perlu dipertegas lagi, dengan harapan agar ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi OPD atau instansi terkait, dan bukan malah tambah parah," tegasnya.

Pemut menyebutkan, mempertegas yang dimaksud ialah akan lebih memperdalam audit dan investigasinya, supaya bisa mengetahui apa persoalan SPJ tersebut, sehingga menemukan inti dari temuan itu. Hal yang demikian, katanya, akan terus dilakukan sampai selesai dan sampai tuntas. Hms
 
Top